Page 40 - MAJALAH 80

ANGGARAN

akses modal, teknologi, seperti sudah memanfaatkan jabatan. Ini yang saya minta kepada BPS bahwa
contoh yang terakhir yaitu pajak akan mengganggu realisasi belanja ini juga harus difasilitasi seperti itu.
warteg. Pajak warteg itu bisa saja dan itu mengganggu kesejahte- Dengan demikian anggaran-ang-
kita pungut beberapa persen dari raan. Jadi pejabat seperti itu, tidak garan kita nantinya bisa atau tidak
pendapatan atau omset. Kalau dari lain menghancurkan kesejahteraan konektif secara langsung dengan
prosentase pendapatan boleh be- rakyat karena realisasi anggaran. angka kemiskinan dan angka pe-
sar tetapi kalau dari omset prosen- Jadi realisasi anggaran tidak ngangguran.
tase pajaknya harus lebih kecil. bisa dilihat sebagai angka-angka Yang ketiga adalah yang
Tidak pernah ditanyakan, setelah saja. Berapa orang yang mati kare- saya sebut dengan kesenjangan
dipungut, dapat berapa? Misalnya na anggaran itu tidak terkeluarkan pendapatan. Kesenjangan penda-
100 miliar, untuk apa? untuk menyantuni orang miskin. patan artinya, pembangunan yang
Kalau pemerintah betul-betul Tidak pernah kita mau mencoba dilakukan lebih menguntungkan
adil, tidak hanya memungut saja membaca seperti itu. penduduk kota. Lebih mengun-
tetapi harus menjelaskan mengapa Kita mengatakan, tidak apa- tungkan penduduk di Pulau Jawa,
dipungut pajak. Jelaskan bahwa apa. Ini hanya beberapa persen kota-kota besar dan sebagainya.
kami ingin sarana dan fasilitas di yang tidak terealisasi. Kita tidak Dan itu bisa dilihat. Misalnya per-
warteg-warteg itu, seperti jalan, tahu sudah berapa orang miskin tumbuhan sama-sama 10%. Jika
penerangan listrik, suasana ke-se- yang mati karena itu. Berapa angka DKI Jakarta yang sudah besar me-
hatan di sekitar menjadi lebih ba- pengangguran bertambah karena miliki misalnya 100 triliun PDRB
gus. Itu biaya belanja dari pendapa- itu. Karena itu ini, yang saya sebut dibandingkan dengan satu daerah
tan 100 miliar, misalnya sekitar 80 Ideologi Anggaran. Kalau dari UUD lain yang hanya memiliki 1 triliun.
miliar harus kita belanjakan untuk kita memiliki ideologi yaitu sebe- Yang terjadi saat ini adalah tidak
sarana dan fasilitas itu. Tetapi ka- sar-besarnya kemakmuran rakyat. akan pernah daerah-daerah yang
lau 80 miliar digunakan untuk be- Itu dari sisi Ideologi Negara su- terbelakang itu akan merasakan
lanja mobil gubernur, misalnya, itu dah jelas bahwa APBN itu dikelola manfaatnya. Itu yang saya sebut
suatu kegilaan bukan salah kaprah secara terbuka dan bertanggung dengan fairness di dalam distribusi
lagi. kalau itu disetujui juga, sama jawab dan sebesar-besarnya untuk APBN. Dan saya terus mengejar itu.
saja DPRD-nya tidak punya hati. kemakmuran rakyat. Fairness keadilan di dalam konteks
Ukuran kemakmuran rakyat distribusi anggaran, baik dari segi
Kembali ke statement awal, ada 4 (empat). Pertama, angka wilayah maupun dari segi sekto-
tanggapan bahwa realisasi ang- kemiskinan akan semakin turun. ral. Sektoral mana yang mendapat
garan tidak akan tercapai? Kedua, angka pengangguran baik anggaran terbesar? Apakah sektor
Tergantung. Tidak bisa kita pengangguran yang terbuka mau- yang Labour Force-nya lebih besar,
lihat seperti itu, Kita harus lihat pun pengangguran yang terse- pertanian misalnya.
juga belanjanya. Tapi pola belanja lubung (setengah pengangguran) Jadi menurut saya pola yang
kita memang di kuartal IV biasanya yang angkanya sangat besar yang terus saya dorong bahwa kita
melonjak, seperti langit dan bumi. jika kita kategorisasikan bisa sam- semua sama. Aksesibel kita juga
Itu yang saya sudah sepakat de- pai dua pertiga dari total angkatan seharusnya sama untuk seluruh
ngan Menteri Keuangan di Komisi kerja. Jika angkatan kerja kita seki- penduduk, baik yang kaya ataupun
XI bahwa kita akan mengadakan tar 110 juta, maka sekitar 63 – 64 yang miskin. Jika semua Vernes,
evaluasi setiap 3 bulan. Dari situ juta adalah pengangguran terse- hanya yang berkompetensi saja
baru bisa kita ketahui, apa yang lubung. BPS menghitung, mereka yang maju, sedangkan orang yang
seharusnya dilakukan guna melihat yang bekerja 1 jam dalam seminggu hanya memiliki sedikit kompetensi
letak kelemahan. Apakah kelema- dianggap sudah bekerja. tetapi masih tetap memiliki keingi-
hannya di Departemen Keuangan Menurut saya, definisi itu akan nan mereka tertinggal karena ti-
yang terlalu bertele-tele. Sebagian terus saya dorong, supaya kita bisa dak memiliki akses tadi. Hal yang
ada yang mengatakan moral ha- membedakan mana yang betul-be- seperti ini yang menurut saya haru
zard. Orang di Departemen Keua- tul real bekerja 8 jam dalam 1 hari dilakukan evaluasi per tiga bulan.
ngan kalau tidak ada apa-apa, me- atau 40 jam dalam 1 minggu. Untuk Dan saya nanti akan membuat
reka tidak mau mengerjakan. Itu yang bekerja 8 jam perhari atau 40 fokus-fokus seperti itu, bagaimana
bisa diperbaiki. Apakah aturannya jam perminggu itu yang kita sebut sesungguhnya.
terlalu kaku? Atau Itu dijadikan alat mereka bekerja formal atau peker- Kemarin Menteri Keuangan
untuk pemerasan atau sejenisnya. ja yang tidak termasuk kategori ti- dengan Bapenas tidak setuju untuk
Nah, hal yang seperti ini artinya dak pengangguran terbuka. Hal Itu memasukkan angka kemiskinan di

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT