Page 44 - MAJALAH 80

LEGISLASI

“Perlu ada audit BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) minimal
setahun sekali. Ini gagasan yang
baik dan patut didukung agar ada
transparansi,”ujar sadar.
Sementara, Dolfi dari Fraksi
Partai Demokrasi Perjuangan me-
nyatakan, yang diperlukan adalah
laporan berkala atas pengelolaan
mata uang. baik dari BI maupun
pemerintah. Laporan ini diberikan
kepada DPR setiap enam bulan,
”Usul pemerintah menyatakan
agar laporan kepada DPR setiap
tiga bulan,”katanya guna
Pada jawaban pemerintah saat
RUU Mata Uang, Menteri Keua-
ngan Agus Martowardojo mengu-
sulkan agar Pemerintah bersama
Gubernur Bank Indonesia ikut
menandatangani setiap lembar
mata uang rupiah.
Dia menambahkan, tidak ha-
nya perlu satu institusi (bank sen-
tral) yang mengendalikan, tapi per-
lu ada intansi lain yang melakukan
check and balance. dengan Komisi XI DPR. Penundaan Uang.
Agus menambahkan, pemerin- ini sempat diwarnai kekecewaan “Perencanaan hingga pe-
tah juga mengusulkan supaya pe- oleh beberapa anggota Dewan musnahan uang perlu dilakukan
nandatanganan uang kertas juga bahkan mereka menganggap Men- dengan kordinasi antara BI (Bank
dilakukan oleh pemerintah, tidak teri Keuangan tidak profesional Indonesia) dan pemerintah agar
hanya Bank Indonesia (BI) seperti karena sudah dua kali membatal- mendukung tata kelola yang baik,”
yang berlaku saat ini. Alasannya, kan pembahasan RUU Mata Uang kata Fraksi Partai Amanat Nasional
katanya, sesuai dengan landasan tersebut. (F-PAN) DPR RI Mohammad Hatta
filosofis mata uang sebagai alat Memang sedianya, tanggal 27 Pada kesempatan yang sama,
pembayaran yang sah, pengukur Mei 2010 lalu, Menkeu dan Menhuk Muhammad Hatta menilai, isu
harga, dan simbol kenegaraan. HAM akan memberikan penjelasan redenominasi menjadi isu yang
Menurut Menkeu, perwuju- terhadap RUU Mata Uang. alasan hangat di bicarakan dan dapat
dan simbol negara dapat tercermin Menkeu belum siap, dan dijadwal- dikaitkan didalam pembahasan
dari ciri-ciri uang kertas dan uang kan Senin (31/5/2010) dengan agen- RUU Mata Uang ini. “Yah nantinya
logam yang juga telah dirumuskan da tanggapan pemerintah terhadap ujung-ujungnya akan redenominasi
dalam RUU ini. Antara lain, tertera penjelasan DPR RI, dan tanggapan juga,”katanya kepada parle.
gambar lambang negara Garuda fraksi-fraksi terhadap penjelasan Namun pendapat tersebut
Pancasila dan kata Republik Indo- pemerintah, tentang kedua RUU dibantah oleh Ketua Komisi XI DPR
nesia. “Karena itu pemerintah ber- tersebut, akhinya terpaksa ditunda Emir Moeis (F-PDIP), dia menjelas-
pandangan turut menandatangani lagi. kan, wancana redenominasi ti-
uang kertas rupiah,’’ usulnya. dak akan dimasukan didalam RUU
Seperti kita ketahui, Perjalanan Isu Redenominasi Mata Uang. Hal ini bertujuan untuk
RUU ini hingga sampai pada tahap Isu redenominasi yang be- meredam kekawatiran masyarakat.
Panitia Kerja (Panja) cukup berliku, berapa bulan yang lalu dilontarkan “Jadi redenominasi tidak akan di-
bahkan Pemerintah yang diwakili Darmin Nasution setelah terpilih masukkan takut masyarakat panik
oleh Menteri Keuangan Agus Mar- menjadi gubernur Bank Indonesia, dan ramai lagi nanti,” ujarnya.
towardojo sempat menunda dua kembali mencuat seiring semakin Emir menambahkan, tidak me-
kali pembahasan RUU Mata Uang intensifnya pembahasan RUU Mata nutup kemungkinan jika nantinya

5

| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 5
| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80

ARLEMENT
P