Page 43 - MAJALAH 80

enilik perjalanan RUU Mata Aspek tersebut, terdahulu pernah di-
Uang, RUU ini telah diaju- antara lain adalah bantuk.
M kan oleh Menteri Keuangan dengan mengikut- Sebelumnya, pe-
sebelumnya Sri Mulyani Indrawati sertakan pemerintah merintah bersikeras
pada Kamis, 15 Maret 2007, artinya dalam perencanaan bahwa Mata uang
RUU ini telah berjalan selama 3 ta- dan pengelolaan ma- itu sangat eksplisit
hun. Berbagai Raker, RDP maupun ta uang itu. “BI ha- dijelaskan dalam
masukan para pakar namun karena rus bersama dengan U n d a n g - U n d a n g
tidak menemui kesepakatan RUU BPK, sebagai audi- Dasar. (UUD) 1945.
ini akhirnya deadlock. tor, atau pemerintah Mata uang meru-
Kemudian pada periode DPR sebagai wakil Repu- pakan simbol dari
berikutnya, Masa DPR Periode blik Indonesia.” ujar kedaulatan negara.
2004-2009, RUU ini kembali pada Menkeu. Untuk itu pemerintah ingin tidak
hari Selasa, 2 Maret 2010. Pada hari Karena sempat deadlock ak- hanya Bank Indonesia (BI) saja
tersebut Presiden Susilo Bambang hirnya RUU ini dimulai lagi proses- yang menghandel segala kewena
Yudhoyono mengajukan 4 RUU ke- nya dari nol. Dengan kata lain se- ngan tentang mata uang. “Seka-
pada DPR diantaranya, adalah RUU benarnya proses terdahulu dimana rang ini Bank Indonesia sendiri mu-
Mata Uang dengan No. 24 tahun hingga dibuat Panitia Khusus (Pan- lai dari proses mencetak, menge-
2010. sus) tidak terjadi keputusan bulat darkan, sampai menandatangani
Dengan semangat Baru, Pe- atau deadlock sehingga tidak bisa mata uang,”papar Andi.
merintah bersama dengan jajaran diambil sebuah kesimpulan. Sadar Subagyo dari Fraksi Par-
kementerian Kabinet Indonesia Andi Rahmat dari (F-PKS) tai Gerakan Indonesia Raya (Gerin-
Bersatu jilid II, berniat membahas menjelaskan, pada saat diben- dra) mengatakan, fraksinya men-
bersama RUU tersebut. Bahkan tuknya Pansus terdahulu terjadi dukung independensi BI sebagai
pemerintah pada jawabannya, perdebatan dimana pemerintah otoritas moneter, oleh karena itu
yang diwakilioleh Menteri Keua- bersikeras tidak ingin dimandulkan masuknya pemerintah dalam pe-
ngan Agus Martowardojo bertekad dalam kewenangan masalah mata ngelolaan mata uang perlu dibahas
ingin menjadikan BI menjadi otori- uang dari percetakannya serta lebih mendalam agar tidak melang-
tas moneter yang independen, na- peredarannya. Pemerintah meng- gar UU No.23/1999, yang telah di-
mun ada aspek yang membutuhkan inginkan dibentuknya sebuah mo- ubah menjadi UU No.6/2009 ten-
pengecekan berlapis. del dewan moneter seperti yang tang BI.

| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80

ARLEMENT
P