Page 19 - MAJALAH 80

terian. Untuk urusan tenaga kerja kita sudah memoratorium TKI ke diijinkan oleh majikannya. Di dalam
prinsipnya one country one tim. Kuwait, Yordan, dan Malaysia. negeri saja kadang-kadang PRT di-
Jika tidak dibenahi tidak akan ada Seharusnya Pemerintah mem- larang menggunakan handphone”,
penyelesaian substansi. berikan sanksi tegas kepada PPT- kata Rieke.
Misalnya moratorium dengan KIS yang melanggar moratorium “Apa kontrolnya dan apakah
Malaysia. Kesepakatannya kita dengan tetap memberangkatkan ada jaminan. Anggarannya darima-
moratorium sampai MoU baru ter- para TKI secara illegal. Sanksi ini na. Menurut saya itu bukan solusi.
bentuk. Tetapi dalam masa mora- bukan hanya sekedar sanksi admi- Bahwa TKI itu harus berkomuni-
torium dari pertengahan 2009 nistrasi saja. Harus ada pengumu- kasi, ya. Tapi caranya ia berkomuni-
sampai Oktober 2010 ada TKI baru man kepada media, misalnya untuk kasi seperti apa, bila sudah disekap
PPTKIS yang bermasalah serta pe- mana mungkin bisa,” jelasnya.
miliknya diumumkan ke publik. Se- Rieke menceritakan kasus TKI
hingga bagi masyarakat yang ingin di Brunei yang mengirim SMS ke-
menjadi TKI bisa memilih PPTKIS padanya meminta bantuan bahwa
yang tidak bermasalah. dia diperkosa oleh ayah majikan-
Rieke mengeluhkan, sampai nya. Rieke minta bantuan kepada
saat ini dewan meminta daftar PPT- Kemenlu, jawaban yang didapat
KIS yang bermasalah dan segera dari Kemenlu bahwa si korban ti-
diumumkan ke publik, tapi sejauh dak lapor ke KBRI. “Bagaimana
ini dewan belum menerimanya. mau lapor, dokumen si korban saja
Sekarang pertanyaannya, me- dipegang oleh majikan kalau dia
ngapa Pemerintah sudah menge- pergi bisa disebut illegal dan tidak
luarkan moratorium, tapi masih ba ada jaminan selamat kalau dia per-
nyak juga TKI yang diberangkatkan, gi,” paparnya.
dimana fungsi pengawasannya.
“Mestinya instansi terkait melaku- KUR Bukan Solusi Tepat
kan pengetatan, termasuk harus Solusi kedua adalah KUR.
ada pemberantasan terhadap ma- Kredit Usaha Rakyat itu menurut
fia TKI yang ada ditubuh aparat asumsi Rieke sebetulnya adalah
Pemerintah sendiri dan penegak meningkatkan pemberdayaan eko-
hukum,” kata Rieke. nomi masyarakat di pedesaan su-
Rieke juga menyesalkan Kepu- paya mereka tidak menjadi TKI.
tusan Rapat Kerja Komisi IX DPR Dan kemudian sekarang keputu-
dengan Menteri Tenaga Kerja dan sannya yang mau jadi TKI itu akan
Transmigrasi yang baru lalu untuk mendapatkan KUR. Artinya ini se-
mengadakan kajian moratorium. makin mendorong orang untuk
hampir 10.000 orang. Artinya me- “Sudah begini masih mau dikaji, menjadi TKI. Pemberdayaan eko-
reka lewat jalur tidak resmi. Sekali sudah jelas korbannya”, Rieke nomi di desa semakin tidak jalan.
lagi kita tidak bisa menyalahkan menegaskan. Orang akan berbondong-bondong
TKInya. Justru kita melihat, menga- Memang TKI yang berhasil untuk menjadi TKI supaya dapat
pa dalam posisi moratorium orang juga banyak, dan itu karena nasib- KUR. KURnya untuk apa. Apakah
tetap bisa berangkat. nasiban. Sama seperti PRT dalam KURnya bersifat produktif atau
Pemerintah tidak dapat me- negeri, kalau nasibnya baik, kalau konsumtif. Atau uang KUR untuk
nyalahkan Malaysia begitu saja. tidak sama saja ya diperkosa. Se- modal menjadi TKI.
Dalam hal ini, Pemerintah juga ha- perti kasus Hapsari di Bekasi sam- “Tanpa pemberantasan calo
rus melakukan introspeksi. Tentu- pai mati kurus kering. mafia TKI, saya tidak yakin KUR bisa
nya, para majikan di Malaysia lebih Untuk kasus Sumiyati dan Ki- untuk pemberdayaan masyarakat.
senang merekrut buruh yang ille- kim Komalasari, Anggota DPR dari Skema pembayarannya dimana.
gal, upahnya lebih murah dan tidak Daerah Pemilihan Jawa Barat II Syarat untuk menerima KUR itukan
kena pajak. menilai Pemerintah dis orientasi, harus betul-betul lembaganya yang
Menurut Rieke bukan morato- Pemerintah mengeluarkan solusi dipercaya. Perbankan juga melihat,
riumnya yang salah, tapi morato- dengan handphone. “Mekanisme harus ada penilaian-penilaian. Apa
rium tanpa pengawasan tanpa law apa yang menjamin bahwa TKI bisa yang dinilai dia berangkat saja
inforcement itu yang salah. Saat ini menggunakan handphone, apakah karena dia miskin”, Rieke menjelas-

1

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
Edisi 80

ARLEMENT
P