Page 15 - MAJALAH 80

Diplomasi untuk menuntaskan kasus ini me- nesia mengalami persoalan serius
Tingkat Tinggi lalui proses hukum yang fair. di Arab. Persoalan meliputi pe-
Kebijakan pemberian HP kepa- Hal ini sungguh lebih strate- nyiksaan, kekerasan seksual, tidak
da buruh migran yang disampaikan gis di mata internasional daripada digaji, kerja over-time dan kerja tak
Presiden Susilo Bambang Yudho- pejabat negara setingkat menteri layak.
yono menuai kritik dari berbagai mendatangi rumah korban. Meski- Anis berpendapat, terjadinya
pihak. Peliknya persoalan buruh pun hal ini juga tidak salah, mes- kasus-kasus tersebut, termasuk
migran dari hulu hingga hilir dila- tinya para pejabat memiliki skala kasus Sumiati, tak relevan dikait-
tari oleh minimnya perlindungan prioritas dalam menuntaskan ka- kan dengan tingkat pendidikan dan
hukum dan lemahnya diplomasi sus-kasus buruh migran. keterampilan PRT migran. Ini lebih
pemerintah Indonesia, dan tidak Anis mengatakan, sepanjang karena lemahnya perlindungan hu-
bisa dijawab dengan sebuah HP. 2010, Migrant Care setidaknya kum ke dua negara dan masih kuat-
Persoalan buruh migran se- mencatat 5.635 PRT migran Indo- nya praktik perbudakan di Arab
Saudi.
Kasus Sumiati harus menjadi
daya dorong bagi Indonesia dan
Arab Saudi untuk segera mem-
bentuk kesepakatan bilateral bagi
perlindungan PRT migran Indone-
sia. Dalam proses menuju ke arah
itu, pemerintah harus segera me-
nyatakan moratorium atau peng-
hentian pengiriman buruh migran
ke Arab Saudi dan menyatakan
Arab Saudi zona merah karena ter-
bukti tidak menghormati HAM.
Untuk itu, katanya, morato-
rium tidak sekedar dipahami se-
bagai sikap politik, tetapi harus
jadi momentum evaluasi menyelu-
ruh sehingga terjadi perubahan
dan perbaikan bagi perlindungan
buruh migran. (tt,sc)foto: tt,sc &
internet

jatinya persoalan kegagalan ne-
gara menyediakan lapangan kerja
dan kegagalan melindungi warga
negara di luar negeri. Inti dari per-
soalan ini adalah lemahnya perlin-
dungan hukum, penegakan HAM,
penegakan hukum, dan diplomasi
pemerintah yang tak bisa dijawab
dengan alat komunikasi.
Menurut Anis, penyelesai-
an kasus Sumiati sesungguhnya
menuntut diplomasi tingkat tinggi
antar kepala negara. Presiden SBY
semestinya menyatakan protes
langsung ke Raja Arab Saudi atas
penganiayaan keji terhadap Sumi-
ati dan menuntut tanggung jawab

5
1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 15

TH. XLI, 2010 |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80
ARLEMENT
P