Page 20 - MAJALAH 80

LAPORAN UTAMA

kan. Menurutnya handphone dan
KUR bukan solusi yang tepat.
Pemerintah Indonesia tidak
memiliki MoU dengan pemerin-
tah Saudi Arabia, karena memang
Saudi secara tegas tidak mau ada
MoU dengan negara manapun.
Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004
harus diakui juga ada yang baik,
bahwa pengiriman TKI ke luar ne-
geri harus punya perjanjian tertulis
dengan negara tujuan atau paling
tidak ada perlindungan hukum dari
negara tujuan.
Jika mencermati pernyataan
dari pengacara Sumiyati yang me-
ngatakan bahwa kekerasan itu bi-
asa. Hal itu dilakukan untuk pendi-
siplinan. Artinya pemerintah Saudi
sendiri membiarkan. Adanya pem-
biaran. “Saya menilainya sebagai pina, Pemerintah yang harus aktif. pimpinan negaranya. Kewenangan-
extra ordinary crime, kejahatan ter- nya ada di tangan presiden.
hadap kemanusiaan”, jelas Rieke. Jemput Bola Seperti halnya penyelesaian
Semestinya dalam UU diatur Di Malaysia sendiri sampai Ok- dualisme antara BNP2TKI dan Dir-
jika tidak ada kepastian hukum tober ada hampir sekitar 6.845 WNI jen Binapenta Kemenakertrans. Itu
yang memberikan perlindungan dipenjara, 177 diantaranya kondisi bukan wewenang DPR. Presiden
kita tidak boleh mengirim TKI ke- berat dengan hukuman mati. Mes- yang harus turun tangan.
sana. “Ketika pemerintah tahu tinya pemeritah jemput bola kasus Jika dukungan publik banyak
bahwa Saudi tidak mau MoU dan apa yang dialami TKI kita disana. dan media mendukung, menurut
hukum disana tidak melindungi mi- Dijelaskan Rieke, jika kita pu- Rieke beberapa kasus bisa disele-
gran, kenapa kita tetap kirim kesa- nya political will dan semua berpe- saikan. Tapi kita tidak bisa bekerja
na,” Rieke mempertanyakan. gang pada konstitusi bahwa tugas secara kasuistik, kasus per kasus.
Jangan melihatnya sebagai negara adalah melindungi segenap Jika akar persoalannya tidak dise-
konteks modal. Ini semakin mem- bangsa Indonesia apapun profesi- lesaikan, akhirnya kita hanya akan
perlihatkan bahwa pemerintah nya, dimanapun mereka berada, disibukkan mengurus masalah ini.
kita neolit. Sedangkan di Philipina masalahnya akan selesai. Rieke mengharapkan jika i-
pemerintahnya sadar betul kalau Dengan adanya BNP2TKI se- ngin melindungi TKI, maka per-
tidak bisa menciptakan lapangan benarnya merupakan sebuah lang- aturannya harus jelas. Artinya ini
pekerjaan dalam negeri bagi warga kah baik, karena Kemenakertrans merupakan amanat konstitusi dan
negaranya, sehingga pemerintah- bebannya terlalu banyak, buruh setiap warga negara harus dilin-
nya serius dalam hal penanganan dalam negeri, buruh luar negeri, dungi dimanapun mereka berada.
buruh migrannya. dan transmigrasi. Tidak mungkin Perlindungan itu bukan ketika su-
Dalam Peraturan Menteri No- sanggup. Kasus-kasus buruh dalam dah ada masalah dan bukan hanya
mor 14 Tahun 2010, untuk monito negeri saja tidak terselesaikan. memberikan santunan, tetapi per-
ring PPTKIS wajib melaporkan se- “Menurut saya optimalkan saja lindungan mulai dari persiapan,
cara berkala pada Menteri dan Ke- yang ada. Dan presiden harus te- penempatan sampai dia kembali ke
pala Badan Nasional Penempatan gas. Karena ini sudah menyangkut tanah air.
dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). persoalan nyawa, sudah merupa- Tanggung jawab negara tidak
Sedangkan di Philipina metodenya kan kejahatan luar biasa terhadap bisa diserahkan kepada swasta.
jemput bola. Pemerintah men- kemanusiaan, merupakan pelang- Karena kekuatannya ada di ne-
datangi rumah sakit, mendatangi garan HAM,” papar Rieke. gara. Tidak bisa diserahkan kepada
penjara. Jika ada kasus, mereka Karena ketika persoalannya TKI secara perorangan atau swas-
cepat mengetahuinya. Mestinya adalah pelanggaran HAM, tidak ta. (sc,tt) foto: tt, sc, doc parle &
pemerintah kita pun seperti Phili- bisa pihak swasta yang maju, harus internet

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT