Page 18 - MAJALAH 80

LAPORAN UTAMA

nya dalam konstitusi kita, negara itu ternyata TKI juga diwajibkan juga banyak mengirim buruh mi-
yang harus memberikan pendidi- membayar 15 Dollar, serta Rp 400 gran, tidak ada pemisahan termi-
kan untuk masyarakat. ribu untuk biaya perlindungan. 15 nal kedatangan untuk para buruh
Kasus Sumiyati adalah salah Dollar ditambah Rp 400 ribu per migrannya.
satu contoh dari yang tidak terdi- bulan sudah 30 Milyar, itu pungu- Memang premanisme, krimi-
dik, bagaimana dengan yang ter- tan yang resmi, belum yang tidak nalitas dan pemerasan juga terjadi
didik. Rieke menceritakan kasus resmi.”Berapa uang yang diterima disitu. Namun, bukan terminal ke-
perawat Indonesia di Saudi yang negara sebagai Penghasilan Nega- datangan TKI yang harus dipisah,
mengalami kecelakaan kerja na- ra Bukan Pajak.,” tanyanya. Belum tapi premanismenya yang harus
mun sudah 3 (tiga) bulan mayat- lagi biaya-biaya yang dikeluarkan diberantas.
nya belum bisa dipulangkan, dia
terdidik dan bisa bahasa Inggris.
PPTKISnya resmi, dokumen resmi
dan pemerintah Saudi sudah me-
ngeluarkan exit permit untuk bisa
keluar. Mengapa dia tidak bisa ke-
luar, ternyata paspornya terkirim
ke Riyadh.
“Inikan sudah bukan we-
wenang swasta lagi, birokrasi ne-
gara kita dengan birokrasi disana.
Ternyata untuk mereka yang terdi-
dik saja perlindungan negara tidak
ada. Jadi kalau menyalahkan TKI-
nya tidak bisa. Dia pergi dengan ti-
dak terdidik sudah salah. Tetapi su-
dah terdidik saja tidak terlindungi
lebih salah lagi,” paparnya.
Rieke juga mempertanyakan
sampai dimana advokasi perlin-
dungan bagi TKI kita yang ada di
Korea Utara dan Korea Selatan
yang kondisinya sedang memanas.
Intinya adalah pertama tang-
gung jawab negara dimana, tang-
gung jawab swasta dimana, harus Beberapa negara tujuan para TKI Indonesia (jeddah, malaysia, korea selatan)
jelas tidak boleh lari dari amanat TKI di negara-negara tujuan, mi- Dalam hal ini, Kementerian
institusi. Kedua kita perlu melurus- salnya untuk memperpanjang Visa, Tenaga Kerja dan Transmigrasi per-
kan paradigma berpikir kita bahwa dokumen dan lain sebagainya. lu membuat shelter khusus bagi
yang namanya TKI bukan hanya Bandingkan dengan di Phili- TKI, agar jika ada TKI yang berma-
PRT, tapi buruh formal dan buruh- pina, disana juga ada pungutan- salah langsung dapat melapor ke
buruh yang ada di pabrik-pabrik, pungutan seperti itu, tetapi kem- shelter tersebut. “Adanya shelter
ABK, termasuk perawat. balinya jelas untuk tenaga kerjanya tersebut memudahkan Kemenaker-
Selain itu kerangka berpikir sendiri. Misalnya untuk penguru- trans melakukan kontrol langsung,
dalam undang-undang juga harus san dokumen bagi PRT, pelatihan sehingga orang tidak bisa berbuat
dirombak, tidak lagi melihat bahwa dan perlindungan. Mayoritas PRT macam-macam dan melakukan
TKI sebagai persoalan komoditi mereka gratis tidak dipungut biaya pemerasan,” kata Rieke.
atau TKI sebagai persoalan mo- karena dari pungutan tersebut. Persoalan TKI bukan hanya tu-
dal. Jika ada yang bermasalah, negara gas Kemenakertrans dan BNP2TKI,
Saat ini, devisa negara yang memberikan pendampingan me- tapi juga tugas Kemenkumham, Ke-
dihasilkan dari TKI hampir 90 Tril- lalui tim khusus advokasi. menterian Pemberdayaan Perem-
yun per tahun, ini yang didapat- Itu ditinjau dari segi keuangan. puan dan Anak, Menkokesra dan
kan dari remitansi TKI mengirim Sementara dari sisi keberangkatan Kementerian Luar Negeri. Jadi ha-
uang melalui perbankan. Selain dan kepulangan, di negara yang rus lintas komisi dan lintas kemen-

1

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT