Page 16 - MAJALAH 80

LAPORAN UTAMA

Perlindungan TKI “ karena negara Indonesia di-
Mengapa kita perlu meratifi-
ksi konvensi PBB tersebut?
Tidak Bisa kategorikan sebagai negara pengi-
rim buruh migran, maka sudah se-
mestinya kita meratifikasi konvensi
Diserahkan tersebut,” Rieke menjelaskan.
Keuntungannya adalah seba-
gai proses perlindungan bagi bu-
Ke Swasta ruh migran secara menyeluruh.
Mulai dia direkrut sampai kembali
ke tanah air. Dan konvensi terse-
but bisa menjadi acuan berbagai
produk legislasi yang berkaitan
Menyikapi masalah TKI dengan ketenagakerjaan di dalam
negeri.
Dalam Konvensi PBB 1990,
dari sisi aturan/ negara memiliki kewajiban untuk
perundang-undangan melaporkan secara berkala pada
PBB apakah berjalan dengan baik
menurut Anggota Komisi IX DPR atau tidak. “Hal ini bagus, agar do-
rongan kinerjanya lebih baik,” ka-
Rieke Diah Pitaloka tanya.
Dijelaskan Rieke, pada awalnya
ada yang terkait dan pemerintah menolak untuk merati-
tidak terpisahkan, fikasi konvensi ini, namun sekarang
pemerintah tidak punya alasan lagi
yaitu Konvensi PBB Tahun 1990 untuk menolak. Melalui Kementeri-
an Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tentang Perlindungan (Kemenakertrans),Pemerintah su-
dah minta anggaran untuk mera-
Hak Buruh Migran dan tifikasi Konvensi PBB Tahun 1990.
“Jika sudah minta anggaran harus
Keluarganya yang sampai dijalani, jangan anggarannya saja
yang diambil, bukan begitu”, tanya
saat ini belum diratifikasi Rieke.
Itu yang menjadi tugas peme-
pemerintah Indonesia. rintah, sedangkan yang menjadi
tugas legislatif, Anggota DPR dari
Fraksi PDI Perjuangan ini melihat-
nya ada dua yang mendesak yai-
tu Undang-undang Perlindungan
Pembantu Rumah Tangga (PRT)
dan revisi Undang-undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempa-
tan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri.
UU Perlindungan PRT dika-
takan penting, pertama tidak ha-
nya untuk melindungi PRT di dalam
negeri tetapi juga sebagai skema
perlindungan bagi mereka yang
berada di luar negeri.
Namun kemarin masalah UU

1
7
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 17
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT