Page 40 - MAJALAH 109

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2014

NO. JUDUL RANCANGAN DRAFT NA KETERANGAN NO. JUDUL RANCANGAN DRAFT NA KETERANGAN
UNDANG-UNDANG DAN RUU UNDANG-UNDANG DAN RUU
DISIAPKAN DISIAPKAN
OLEH OLEH
35. RUU tentang Perubahan DPR Proses harmonisasi 55. RUU tentang Perubahan DPR RUU dan NA disiap-
atas Undang-Undang No- di Baleg atas UU Nomor 2 Tahun kan oleh Baleg
mor 18 Tahun 1999 tentang 2002 tentang Kepolisian
Jasa Konstruksi Negara RI.
36. RUU tentang Perubahan DPR Proses harmonisasi 56. RUU tentang Etika Pe- DPR RUU dan NA disiap-
atas Undang-Undang No- di Baleg nyelenggara Negara kan oleh Baleg
mor 22 Tahun 2001 tentang 57.
Minyak Dan Gas Bumi RUU tentang Perubahan DPR RUU dan NA disiap-
atas UU Nomor 4 Tahun
kan oleh Baleg
37. RUU tentang Pengelolaan DPR Proses harmonisasi 1997 tentang Penyandang
Ibadah Haji di Baleg Cacat.
38. RUU tentang Perlindungan DPR Proses harmonisasi 58. RUU tentang Pengelolaan Pemerintah RUU dan NA disiap-
Pekerja Rumah Tangga di Baleg Keuangan Haji kan oleh Kement-
39. RUU tentang Sistem Perbu- DPR Proses harmonisasi erian Agama
kuan Nasional di Baleg 59. RUU tentangPenerimaan Pemerintah RUU dan NA disiap-
40. RUU tentang Hukum DPR Proses harmonisasi Negara Bukan Pajak. kan oleh Kement-
erian Keuangan
Disiplin Militer di Baleg
41. RUU tentang Radio Televisi DPR RUU dan NA disiap- 60. RUU tentang Administrasi Pemerintah RUU dan NA
disiapkan oleh
Pemerintahan
Republik Indonesia kan oleh Komisi I Kementerian PAN
42. RUU tentang Perubahan DPR RUU dan NA disiap- dan RB
atas Undang-Undang No- kan oleh Komisi III 61. RUU tentang Rahasia Pemerintah RUU dan NA disiap-
mor 39 Tahun 1999 tentang Negara kan oleh Kement-
Hak Asasi Manusia erian Pertahanan
43. RUU tentang Konservasi DPR RUU dan NA disiap- 62.
Tanah dan Air kan oleh Komisi IV RUU tentang Perampasan Pemerintah RUU dan NA
Aset Tindak Pidana
disiapkan oleh
44. RUU tentang Pencarian DPR RUU dan NA disiap- Kementerian Hukum
dan Pertolongan kan oleh Komisi V dan HAM
45. RUU tentang Perubahan DPR RUU dan NA disiap- 63. RUU tentang Perubahan Pemerintah RUU dan NA
atas Undang-Undang No- kan oleh Komisi VI atas Undang-Undang No- disiapkan oleh
mor 19 Tahun 2003 tentang mor 13 Tahun 2006 tentang Kementerian Hukum
Badan Usaha Milik Negara Perlindungan Saksi dan dan HAM
46. RUU tentang Kesetaraan DPR RUU dan NA disiap- Korban
Gender kan oleh Komisi VIII 64. RUU tentang Perubahan Pemerintah RUU dan NA disiap-
47. RUU tentang Kebudayaan DPR RUU dan NA disiap- atas Undang-Undang No- kan oleh Kement-
mor 33 Tahun 2004 tentang
erian Keuangan
kan oleh Komisi X Perimbangan Keuangan
48. RUU tentang Kawasan DPR RUU dan NA disiap- antara Pemerintah Pusat
Pariwisata Khusus kan oleh Komisi X dan Pemerintah Daerah.
49. RUU tentang Perubahan DPR RUU dan NA disiap- 65. RUU tentangPeruba- Pemerintah RUU dan NA disiap-
Kedua atas Undang- Un- kan oleh Komisi XI hanatas UU Nomor 11 kan oleh Kement-
dang Nomor 7 Tahun 1992 Tahun 1992 tentang Dana erian Keuangan
tentang Perbankan Pensiun.
50. RUU tentang Peruba- DPR RUU dan NA disiap- 66. RUU tentangKelautan DPD RUU dan NA disiap-
han atas UU Nomor 24 kan oleh Komisi XI kan oleh DPD
Tahun 1999 tentang Lalu
LintasDevisa dan Sistem-
NilaiTukar DAFTAR KUMULATIF TERBUKA
51. RUU tentang Pertem- DPR RUU dan NA disiap-
bakauan kan oleh Baleg 1. RUU Kumulatif Terbuka tentang pengesahan perjanjian internasio-
nal.
52. RUU tentang Pengaturan DPR RUU dan NA disiap-
Minuman Beralkohol kan oleh Baleg 2. RUU Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
53. RUU tentang Peruba- DPR RUU dan NA disiap- 3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
han atas UU Nomor 15 kan oleh Baleg Negara.
Tahun 2006 tentang Badan 4. RUU Kumulatif Terbuka tentang pembentukan, pemekaran, dan-
Pemeriksa Keuangan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
54. RUU tentang Perubahan DPR RUU dan NA disiap- 5. RUU Kumulatif Terbuka tentang penetapan/pencabutan Peraturan
atas UU Nomor 5 Tahun kan oleh Baleg Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Jakarta, 16 Desember 2014 BADAN LEGISLASI DPR RI.
Sehat

40 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014