Page 43 - MAJALAH 109

administratif, yakni unit birokrasi se­
bagai kepanjangan tangan negara di
tingkat lokal. Pada model ini, desa
menjalankan tugas­tugas adminis­
tratif dan pelayanan ditugaskan
pemerintah. Artinya, desa tidak me­
miliki institusi demokrasi dan tidak
ada otonomi.

Sedangkan pilihan ketiga adalah
model desa otonom, yakni unit
pemerintahan lokal otonom yang
berada dalam subsistem peme­
rintahan NKRI. Dalam model ini,
pemerintah memberikan penyerah­
an urusan­urusan menjadi ke­
wenangan desa. Pemerintah wajib
mengalokasikan anggaran untuk
man, dana sekitar Rp104,6 triliun gota DPR dari Fraksi Partai Golkar membiayai kewenangan. Sampai
ini dibagi sekitar 72.000 desa. Se­ Nudirman Munir mengatakan perlu tahapan tertentu, perangkat desa
hingga total Rp1,4 miliar per tahun adanya pendefinisian ulang menge­ pun bisa menjadi PNS.
per desa. “Tetapi akan disesuaikan nai desa. Karena dalam definisi desa
geografis, jumlah penduduk, jumlah dalam UU itu, menurut Nudirman Budiman melanjutkan, desa tidak­
kemiskinan,” ujarnya. Munir, berpotensi merugikan sistem lah sekadar pemerintahan desa. Ke­
nagari atau yang mirip dengan desa bijakan dan regulasi tentang desa
Dana itu, kata Budiman, diaju­ di Provinsi Sumatera Barat, terutama ke depan harus lebih dari sekadar
kan desa melalui Badan Pemusya­ dalam anggaran. pemerintahan desa itu. kebijakan
waratan Desa (BPD) yang anggota­ dimaksud haruslah mengarah pada
nya merupakan wakil dari penduduk Dalam draft UU Desa, disebutkan realisasi pengakuan atau hak asal
desa berdasarkan keterwakilan bahwa anggaran diberikan kepada usul yang melihat desa sebagai
wilayah dan ditetapkan secara de­ desa.“Sementara sistem nagari di persekutuan sosial budaya, yakni,
mokratis. Sumatera Barat, satu nagari bisa desa sebagai persekutuan hukum,
terdiri dari beberapa desa,” ujarnya. politik, dan pemerintahan dan desa
BPD merupakan badan per mu­ sebagai persekutuan ekonomi,
syawaratan di tingkat desa yang Namun kekhawatiran Nudirman seba gai ekspresi dari penguasaan
turut membahas dan menyepa­ itu dijawab oleh Budiman Sudjat­ desa atas sumber­sumber kehidup­
kati berbagai kebijakan dalam pe­ miko. Menurut dia, UU Desa sama an yang menjadi ulayatnya.
nyelenggaraan Pemerintah Desa. sekali tidak mengganggu eksis­
“Mereka bersidang minimal setahun tensi nagari di Sumatera Barat atau Untuk Sumatera Barat, lanjut Budi­
sekali,” ujar Budiman. pemerintahan adat di daerah lain, man, jumlah desa berdasarkan jum­
karena ada tiga pilihan yang bisa lah nagari, yakni 754. Oleh karena
Hindari Bancakan dipilih oleh sebuah daerah untuk itu, alokasi anggaran untuk Suma­
mengatur sistem pemerintahannya, tera Barat lebih besar dari daerah
Menurut Budiman, bancakan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan lain. Untuk tiap nagari di Sumbar,
desa ini, bisa dihindari karena dana daerah atau desa masing­masing. anggaran secara garis besarnya se­
ada di kabupaten. Sementara pe­ banyak Rp 1,8 miliar setahun, bila
nyusunan proposal pengajuan ang­ Pilihan model pertama adalah dibanding dengan Aceh yang hanya
garan ini, tidak berjalan sendiri. Ada implementasi penuh dari azas re­ Rp 1,1 miliar dan Bengkulu yang
pemerintah kota dan peme rintah ka­ kognisi, yakni pengakuan dan peng­ hanya Rp 1 miliar setahun.
bupaten yang melakukan pendam­ hormatan terhadap hak asal usul
pingan, termasuk penyusun an bud­ desa yang bersangkutan. Artinya, Namun jumlah ini belum pasti, kare­
geting. desa mempunyai kewenangan yang na sedang dibikin Peraturan Pemerin­
bersumber dari asal usul yang me­ tahnya, yang selesai paling lambat
Dalam pengambilan keputusan nyangkut sistem sosial dan budaya, pada tahun 2015. Saat ini, ada tiga PP
UU Desa ini pun sempat terjadi politik dan hukum melalui institusi yang sedang dibentuk, yakni PP masa
hujan interupsi. Salah satunya me­ demokrasi komunitarian. jabatan kepala desa, PP teknik alokasi
ngenai definisi desa dan persoalan anggaran, dan Perpu desa adat.(nt)
masa jabatan kepala desa. Ang­ Pilihan kedua, adalah model desa Foto: HR/Naefuroji /Parle.

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 43