Page 42 - MAJALAH 109

LEGISLASI

bertenaga secara sosial, berdaulat dan kabupaten/kota wajib meng­
secara politik, berdaya secara eko­ anggarkan pembangunan desa di
nomi, bermartabat secara budaya, APBD sesuai kemampuan masing­
yang dikenal sebagai Catur Sakti masing daerah.
Desa.
Politisi dari Partai Golkar itu me­
“Dan dengan pengundangan RUU nganggap perlu ada langkah­lang­
Desa ini dapat menjadi momentum kah preventif dalam pengelolaan
bagi masyarakat Bangsa Indonesia anggaran desa yang begitu besar,
untuk menyatukan langkah menuju seba gaimana yang diamanatkan
Indonesia yang sejahtera,” tegasnya. dalam UU tersebut. “Kalau selama
ini mere ka (desa­red) mengelola
Sementara itu, menurut Wakil Alokasi Dana Desa (ADD) 100 juta
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU sampai 200 juta bahkan ada satu
Desa, Ibnu Munzir mengatakan desa yang hanya memiliki ADD
pengesahan Rancangan Undang­ kat desa berkesempatan untuk cuma 50 juta rupiah, tiba­tiba seka­
Undang Desa menjadi Undang­ memperbaiki kehidupannya, se­ rang mereka dapat 1,4 milyar, tentu
Undang mendapat sambutan yang hingga tidak lagi berbondong­bon­ ini harus ada perencanaan­perenca­
sangat luar biasa dari masyarakat dong hijrah ke kota untuk mencari naan yang baik,”ujarnya.
pedesaan. Undang­Undang ini di­ lapangan pekerjaan.
anggap sebagai titik awal kebangkit­ Ibnu Munzir meyakini jika pelak­
an ekonomi masyarakat di tingkat “Yang saya tangkap dari masyara­ sanaan bimbingan teknis penggu­
desa. kat desa atas UU ini adalah bahwa naan anggaran itu berjalan secara
UU ini merupakan ini titik awal ke­ transparan, dirinya yakin masyara­
“UU Desa ini salah satu karya besar bangkitan ekonomi di desa. Saya kat desa bisa mengelola dana itu se­
dari DPR. Sebab, UU ini pertama kali melihatnya bahwa UU ini secara cara baik. “Kalau musyawarah desa
ada di sepanjang republik ini berdiri. pelahan akan mencegah urbanisasi berjalan secara baik ditambah me­
Bahkan, beberapa kali kunjungan ke kota yang begitu deras, meski kanisme kontrol dari masyarakat se­
saya ke daerah pemilihan (dapil­ memang harus ada UU lain yang tempat juga berjalan, saya rasa tidak
red) termasuk dapil teman­teman mengatur agar proses pemerataan perlu dikhawatirkan. resiko itu tetap
DPR dari fraksi lain yang mengun­ pembangunan bisa berjalan baik,” ada, sepanjang aparat desa bekerja
dang saya untuk sosialisasi UU ini, katanya. sesuai prosedur,” katanya.
sambutannya sangat antusias,” kata
Ibnu Munzir kepada Parlementaria, Meski disambut secara antusias,
di Gedung DPR. Ibnu Munzir mengakui ada kesan
yang bergema di ruang publik ter­
kait kekhawatiran banyak kalangan
soal “potensi korupsi” yang juga
akan merambah dalam pemerintah­
UU Desa an desa terkait ketentuan dalam UU
ini salah satu karya Desa tentang pengalokasian dana
APBN untuk desa.
besar dari DPR. Sebab, Seperti diketahui, 72.000 desa
UU ini pertama kali ada di akan mendapat alokasi anggaran
APBN sebesar 10 persen dari dana
sepanjang republik ini transfer daerah dalam APBN. Se­
berdiri. tiap desa bisa mengelola anggaran
hingga Rp1,4 miliar setiap tahun,
meski tidak sama setiap desa karena Sementara itu Wakil Ketua Pansus
didasarkan pada jumlah penduduk, RUU Desa, Budiman Sudjatmiko,
luas wilayah, kondisi desa, dan ke­ menyatakan jumlah 10 persen dari
sulitan geografis. dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam anggaran
Menurut Ibnu Munzir, kehadiran Bukan hanya itu, dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UU Desa bukan sekadar pemberian APBD, setiap desa juga dimung­ setelah dikurangi Dana Alokasi Khu­
keluasan bagi rakyat di desa untuk kinkan mendapat kucuran dana dari sus (DAK). “Sepuluh persen bukan
lebih berkembang, melainkan juga APBD provinsi dan kabupaten/kota. diambil dari dana transfer daerah,”
sebagai tonggak sejarah. Masyara­ Menurut UU Desa, setiap provinsi kata Budiman. Artinya, kata Budi­

42 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014