Page 38 - MAJALAH 109

LEGISLASI

“Soal asumsi orang saya ti­
dak peduli, mau dibilang ada
kepentingan politik didalamnya.
Yang penting dari kita berniat baik,
berusaha semaksimal mungkin
ten tu dengan memperhatikan
se luruh kepentingan yang ada.
Dengan bobot dan kualitas yang
maksimum,” tegasnya.

“Kualitas kita utamakan dan pasti
masyarakat sekarang ini juga tidak
bisa diremehkan, artinya yang dapat
merugikan betul, mereka akan lang­
sung teriak,” tambahnya.

Karding berharap semua RUU
yang diprioritaskan itu bisa dilam­ lautan, Ketua DPR RI menyarankan tuk mengembalikan draft RUU Ja­
paui, paling tidak 45 sampai 56 RUU kepada Dewan Kelautan untuk me­ ring Pengaman Sistem Keuangan
yang realistis akan diupayakan. narik draf RUU tentang Kelautan kepada pemerintah. Menurutnya,
dari Dewan Perwakilan Daerah RI, Dewan menolak untuk membahas

“Harapan saya, komisi­komisi, diganti menjadi inisiatif Pemerin­ draft RUU ini sebelum dicabutnya
pansus dan pemerintah terutama tah. “Rancangan Undang­Undang UU lama.
itu menyusun kesepahaman realis­ tentang Kelautan sudah lama tidak
tik, jangan nanti mengusulkan dan mampu diselesaikan, maka saya Hal senada disampaikan, Anggota
kemudian ditarik lagi”, ujar Karding. sarankan kepada Dewan Kelautan Komisi X, Reni Marlinawati. Reni
untuk itu ditarik saja kemudian di­ menolak RUU Kawasan Pariwisata
Seperti yang terjadi pada RUU Per­ ganti menjadi inisiatif Pemerintah,” Khusus menjadi RUU Prioritas 2014.
cepatan Pembangunan Daerah Ter­ kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di­ Pasalnya, kawasan pariwisata khusus
tinggal. RUU itu diusulkan pemer­ dampingi Ketua Baleg Ignatius Mu­ tidak pernah dibahas secara utuh di
intah, namun saat pembahasan lyono ketika menerima Dewan Ke­ Komisinya, dan menurutnya, banyak
kemudian ditarik kembali. Menurut lautan Dedy H.Sutisna dan Syahroni Anggota Dewan yang keberatan ser­
Karding, hal ini membuang­buang R.Nasir, hadir pula Ketua Badan Le­ ta tidak merasa adanya pengambilan
waktu dan tenaga. gislasi Ignatius Mulyono, Rabu (8/1), keputusan terkait RUU itu.
di Gedung DPR RI.
Oleh karena itu, Karding berharap Sementara, Anggota Komisi IX,
baik saat penyusunan maupun Dikaji Ulang Okky Asokawati meminta substansi
pembahasan harus betul­betul su­ RUU Pertembakauan harus mem­
dah dipikirkan dengan matang dan Sementara, saat Rapat Paripurna pertimbangkan peningkatan indeks
tidak perlu terlalu banyak kepenti­ DPR penetapan Prolegnas RUU Pri­ pembangunan manusia yang mem­
ngan politik di dalamnya, walaupun oritas Tahun 2014, Selasa (17/12), prioritaskan kepada kesehatan ibu
hal tersebut sah­sah saja. Tetapi ini beberapa anggota Dewan meminta hamil, bayi dan orang miskin serta
untuk kepentingan masyarakat, im­ sejumlah RUU Prioritas 2014 untuk para petani tembakau di Indonesia.
buhnya. Karding berjanji akan men­ dikaji ulang.
dorong pansus dan komisi­komisi Menurutnya, apabila RUU ini dike­
untuk memperhatikan hal tersebut. Anggota Komisi III, Nurdiman Mu­ tok tanpa mempertimbangkan fak­
“Baleg akan bekerja keras untuk ke­ nir meminta RUU Tentang Perubah­ tor tersebut maka sama saja jauh api
pentingan itu,” janji Karding. an atas UU No. 2 Tahun 2002 ten­ dari panggang.
tang Kepolisian Negara RI ditunda
“Kami sadar, bahwa beban le­ pembahasan untuk periode DPR Sedangkan, Anggota Komisi VI,
gislasi yang diambil DPR dan peme­ yang akan datang. Pasalnya, beban Atte Sugandi menolak RUU Per­
rintah pada tahun 2014 sangat be­ kerja Komisi III DPR terlalu berat tembakauan. Menurutnya, per­
rat, namun kami optimis dengan untuk menuntaskan RUU tersebut tum buhan industri rokok begitu
dukungan semua pihak kinerja le­ pada Tahun 2014 ini. Saat ini Komisi pe sat dibandingkan roadmap per­
gislasi dapat mencapai target yang III sedang membahas RUU KUHAP. industrian. Oleh karena itu, rakyat
diharapkan”, tegasnya. yang terkena dampak rokok perlu
Anggota Komisi XI, Kamaruddin dilindungi. (sc) Foto: Rizka, Naefuroji /
Sementara itu terhadap RUU Ke­ Sjam meminta Pimpinan DPR un­ Parle.

38 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014