Page 33 - MAJALAH 109

Kecelakaan maut ini, ujar Laurens, sudah
pasti kesalahan manusia. “Truk tangki
menerobos, padahal sudah ada sinyal kereta
hendak lewat,” kata politisi Partai Amanat
Nasional itu.
untuk mengungkapkan penyebab lintasan,” katanya.
kecelakaan yang sesungguhnya.
“Apakah human error atau karena Bangun 15 titik
sistem. Kalau masalahnya di sistem,
pihak yang harus bertanggung ja­ Direncanakan, Pemerintah pusat
wab tak hanya direksi KAI,” ujar Pra­ bersama dengan Pemprov DKI akan
mono. membangun underpass ataupun
elevated di 15 titik perlintasan di
Kecelakaan kereta listrik dan truk Jakarta. “Perlintasan sebidang
tangki di Bintaro harus jadi bahan in­ sudah direncanakan belum jalan
puan jangan di depan. Kalau bisa di strospeksi aparat pemerintah mau­ semua. Ketika dengan Jokowi
tengah­tengah rangkaian kereta,” pun masyarakat agar meningkatkan bicarakan sudah diajukan ke DPRD
kata Ketua Komisi V Bidang Trans­ kesadaran berlalu­lintas. untuk dapat persetujuan anggaran
portasi dan Perhubungan DPR, Lau­ untuk paling penting 15 titik yang
rens Bahang Dama, di Gedung DPR Sementara Anggota Komisi V perlu diadakan underpass,” kata
RI, Jakarta. DPR lainnya, Nusyirwan Soejono Menhub EE Mangindaan kepada
dari Fraksi PDIP mengatakan, perlu wartawan baru­baru ini.
Kecelakaan maut ini, ujar Laurens, adanya kedisiplinan dari semua
sudah pasti kesalahan manusia. pihak untuk mencegah terulangnya Menurutnya, anggaran pemba­
“Truk tangki menerobos, padahal kembali kecelakaan transportasi ngunan underpass itu tidak meng­
sudah ada sinyal kereta hendak darat.
lewat,” kata politisi Partai Amanat
Nasional itu. “Jujur saja, selama ini banyak ma­
syarakat yang membawa sepeda
Kebijakan Salah motor atau mobil memaksakan diri
menerobos perlintasan kereta. Tak
Wakil Ketua DPR Pramono Anung peduli palang pintu sudah ditutup
menilai adanya kebijakan perkere­ dan sirene sudah dibunyikan,” ka­
tapian yang salah. Pasalnya, sudah tanya
muncul wacana membangun un­
derpass di perlintasan kereta api Anggota Fraksi PDIP ini menilai
namun sampai sekarang belum te­ pemerintah lalai mengantisipasi po­
realisir juga. tensi terjadinya kecelakaan. “Peme­
rintah seharusnya tahu perlu segera gunakan APBN karena jalur di­
“Pasti ada kebijakan yang salah di dibangun jalan layang dan terowo­ maksud adalah milik propinsi DKI,
sini. Wacana membangun under­ ngan untuk menghindari persing­ sehingga gunakan APBD. “Saat ini
pass di perlintasan kereta api sudah gungan lintasan kereta dengan jalan belum tahu sudah sampai mana
lama digaungkan, tapi belum juga umum, fasilitas itu tak juga dibikin. (progres anggaran di DPRD DKI),”
dilakukan,” kata Pramono Nyaris tak nampak usaha peme­ ujarnya.
rintah pusat maupun daerah untuk
Dia meminta tanggung jawab dari merealisasikannya,” tegasnya. Mangindaan menyatakan, selain
pihak terkait atas kecelakaan tragis untuk menghindari kecelakaan
ini. “Ada Direksi yang membawahi, Menurut dia, pembangunan jalan karena dibuat terpisah dari jalur
ada Menteri yang ambil kebijakan. layang dan terowongan bukanlah umum, juga untuk mempercepat
Jangan dibiarkan. Harus ada yang tanggung jawab PT Kereta Api In­ mobilisasi kereta. “Ada 15 titik,
merasa bersalah dan bertanggung donesia. Hal itu merupakan tang­ sehingga kalau mau per 10 menit,
jawab,” jelasnya gung jawab pemerintah pusat ter­ sekarang setengah saran kami buat
kait infrastruktur transportasi. “Baik underpass atau elevated seperti
Karena itu, lanjut Pram, DPR pemerintah pusat maupun daerah, di Gambir, jadi kita coba gimana
me minta Menteri Perhubungan, dalam UU Perkeretaapian disebut­ yang terbaik, mereka DKI setuju
Menteri BUMN, dan PT KAI segera kan mempunyai tanggung jawab underpass,” tambahnya. (si) Foto: HR/
melakukan investigasi bersama demikian, membuat pengaman per­ Naefuroji /Parle.

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 33