Page 30 - MAJALAH 109

PENGAWASAN

khusus untuk Propinsi Papua sebesar Rp Rp 2 triliun dan adalah mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan
Propinsi Papua Barat Rp 500 miliar. peraturan perundang­undangan yang diamanatkan
UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yakni 5
Renegosiasi PT Freeport Rancangan Peraturan Pemerintah dan 1 Rancangan
Perpres. Prioritas lainnya adalah mengawasi
Terkait dengan usulan Gubernur Papua mengenai pelaksanaan dana otsus, dimana sejak tahun 2008
kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI), perusahaan hingga tahun 2012 kucuran dana telah mencapai Rp
ini telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua. Menurut 20,8 triliun.
Tim Pemantau DPR, hasil komunikasi dengan Gubernur
akan dibentuk sebuah Tim independen gabungan dari Peruntukan dana tersebut diprioritaskan untuk
unsure­unsur perusahaan dan pemerintah daerah dan pembangunan sector infrastruktur, ekonomi rakyat,
selanjutnya akan membahas poin­poin dari Gubernur pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan
Papua secara detil. kesehatan. Tim Pemantau juga memandang perlu untuk
mengawasi pelaksaaan kebijakan lain yang menyangkut
Saat ini negosiasi sudah sampai pada tahap finalisasi. kesejahteraan rakyat Aceh seperti pembangunan
“Pada prinsipnya PT FI tidak keberatan dilakukan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dan pengelolaan
renegosiasi sepanjang menghormati kedua belah sumber daya alam Aceh.
pihak. Hanya ada beberapa poin yang sedikit krusial
dalam pembahasan yaitu pada item luas wilayah dan Kepada Tim Pemantau DPR, Pemda Aceh melaporkan
tariff royalty yang saat ini sedang dibahas kesepakatan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses penggunaan
antara Tim negosiasi pemerintah dan manajemen PT dana otsus adalah ketiadaan lahan dalam kegiatan
FI,” ungkapnya. pembangunan fisik, keterlambatan usulan penunjukan
Kuasa Penggunan Anggaran, dan penyedia barang/jasa
Dilaporkan pula, melalui Master plan Percepatan yang terlambat memulai pelaksanaan kontrak. Dalam
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia kaitan ini DPR memandang perlu persiapan lebih awal
(MP3EI), Pemerintah juga dan pemangkasan birokrasi
memperhatikan percepatan dalam pelaksanaan program
pembangunan di kedua propinsi Pemerintah Daerah.
tersebut. Di kedua propinsi itu
telah ditetapkan 5 Kawasan Berkaitan dengan likuidasi
Perhatian Investasi (KPI), 6 KPI B a da n R e ko n t r u k s i da n
Potensial dan Pengembangan Rehabilitasi (BRR), Pemerintah
Infrastruktur Utama. Penetapan Aceh melaporkan bahwa
6 KPI dan infrastruktur utama terdapat oknum yang tidak
tersebut telah menampung berhak ikut menempati barak
aspirasi yang disampaikan yang ditujukan bagi korban
Pemda. Disamping itu, dalam tsunami. Pemerintah Aceh juga
r a ng ka p e ng e m b a ng a n menyampaikan, data dari BRR
SDM dan IMTEK MP3EI juga NAD­Nias masih tidak tepat
menetapkan program­program sehingga penyerahan rumah
khusus seperti pengembangan menjadi tidak tepat sasaran dan
Institute Seni Budaya,politeknik terdapat satu keluarga yang
serta akademi komunitas. memperoleh lebih dari satu
rumah.
Ada 6 butir permasalahan
bidang ekonomi yang akan Upaya yang dilakukan Pemda
ditindaklanjuti kementerian adalah memfasilitasi proses
terkait dari 20 butir aspirasi Gubernur Papua kepada penyerahan rumah bantuan kepada yang memang
Presiden yaitu, Pemda ikut dalam renegosiasi PT berhak menerima. Karena lokasi bermasalah tersebut,
Freeport Indonesia, pembukaan jalur internasional sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Aceh
melalui Bandara Frans Kasiepo, Biak, Papua Barat, Besar, maka Pemkab telah membentuk Tim Verifikasi
Perencanaan Trans Papua, Pencanangan landmark lintas instansi. Hasil verifikasi telah diumumkan di
jembatan Hollekamp­Kota Jayapura, Peningkatan Dana kantor kecamatan setempat. “ Saat ini banyak rumah
tambahan Infrastruktur Otsus Papua dan Pembangunan yang telah dikembalikan kepada yang berhak untuk
Rumah dan Air Bersih untuk orang asli Papua. menerimanya,” ungkap Yorris.

Lima PP dan 1 Perpres Tim DPR juga berkesempatan mengunjungi Kabupaten
Aceh Timur, sehubungan timbulnya masalah investasi PT
Disepakati bahwa prioritas Tim Pemantau Otsus Aceh Triangle Pase, Inc­perusahaan tambang minyak dan gas

30 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014