Page 29 - MAJALAH 109

PENGAWASAN

Audit, Penggunaan Dana

Otsus Aceh

dan Papua

Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPR-RI meminta Badan Pemeriksa

Keuangan(BPK) untuk secara cermat melakukan audit dan menyampaikan hasilnya terhadap
penggunaan dana otsus, baik di Papua dan Papua Barat, maupun Aceh, sehingga tepat sasasan.

udit diperlukan mengingat dana yang disalur­ Laporan Tim Pemantau juga menyebutkan, selain
kan untuk Otonomi Khusus jumlahnya cukup dana­dana tersebut juga dialokasikan dana tambahan
Abesar. Khusus untuk Propinsi Papua dan Propin­ untuk infrastruktur sejak tahun 2008 sebesar Rp 3,9
si Papua Barat, total anggaran otonomi khusus sejak ta­ triliun untuk Propinsi Papua dan Rp 3,3 triliun untuk
hun 2002 hingga tahun 2013 berjumlah Rp 33,7 triliun Propinsi Papua Barat. Bahkan untuk tahun 2014, terdapat
untuk Propinsi Papua dan sebesar Rp 7,1 triliun untuk penambahan dana otsus yang sangat signifikan yaitu
Propinsi Papua Barat. sebesar Rp 2,7 triliun dibandingkan APBN 2013 menjadi
Rp 16,14 triliun. Alokasi dana tersebut diperuntukkan
Demikian disampaikan Pimpinan Tim Pemantau bagi Propinsi Papua sebesar Rp 4,7 triliun, Propinsi
DPR­RI terhadap Pelaksanaan UU No.11/2006 tentang Papua Barat Rp 2,04 triliun dan Propinsi Aceh sebesar
Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No.21/2001 Rp 6,82 triliun.
tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, Yorris
Raweyai di depan Sidang Paripurna DPR, 17 Desember Dalam APBN 2014 juga dialokasikan dana tambahan
2013 lalu. infrastruktur sebesar Rp 2,5 triliun yang diperuntukkan

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 29