Page 26 - MAJALAH 109

LAPORAN UTAMA

legislasi yang benar­benar ditunggu publik seperti UU Pemilu Presiden (Pilpres).Karena tahun ini menentukan
Desa, UU ASN, UU Adminduk, dll. Ia juga memberi perubahan peta politik dan perubahan kepemimpinan
catatan tentang UU BPJS yang disahkan 2011 lalu dan nasional,sudah tentu DPR kena imbas, karena sebagian
akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2014. Diantara besar dari anggota DPR ini akan terserap energi dan
UU yang disahkan itu terdapat usul inisiatif DPR, yang waktunya untuk kerja politik tersebut. Sebagian
menunjukkan kesungguhan wakil rakyat untuk mem­ terserap ke Pileg, di mana banyak anggota DPR RI yang
bangun Indonesia yang lebih baik. Apresiasi diberikan­ mencalonkan atau dicalonkan kembali. Dan satu lagi
nya kepada publik yang telah mengawal kelahiran UU Pilpres sudah pasti banyak tokoh yang ada di DPR ini
baik dari dalam maupun dari luar gedung lewat aksi un­ menjadi tim inti pemenangan.Atau jangan­jangan ada
juk rasa yang tentu konstitusional. Politisi FPG ini juga dari anggota DPR yang dicalonkan jadi presiden atau
memberikan sejumlah catatan memasuki tahun politik wakil presiden. Nah, karena itu, saya akan mengajak
2014. Berikut petikan wawancaranya; kepada seluruh lini, baik kepada seluruh Pimpinan DPR,
maupun pimpinan fraksi­fraksi,dan seluruh anggota
2013 usai, ada catatan tentang produk legislasi yang DPR untuk pintar­pintar membagi waktu menyelesaikan
telah disahkan sampai akhir tahun? tugas­tugas yang masih tersisa di parlemen ini,
yang masih membutuhkan pikiran dan tenaga kita.
Iya, ada beberapa undang­undang hasil karya kita Sementara panggilan lain juga tidak tercecer, yaitu
yang bisa disebut monumental. Misalnya, UU tentang menyelesaikan kerja poltik.
Desa, UU ASN. Ada juga UU BPJS yang mengubah
sistem sosial kita. Negara kini punya tanggung jawab Optimis bisa menye lesaikan 2 agenda penting itu?
untuk memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh
warganya tidak peduli pekerjaannya apa. Tidak pernah Ada sekian tugas DPR untuk membuat UU, merancang
kita bayangkan Indonesia melaksanakan sistem sosial anggaran negara, melakukan pengawasan, dan
semacam ini. Monumental sekali itu. Kemudian, publik menampung aspirasi. Ini sudah tentu perlu pengaturan
tentu mencatat sebelumnya sudah ada UU KPK yang ketat, karena ada sekian banyak RUU yang masuk
monumental, itu juga karya kita. prioritas memerlukan perhatian, energi, dan pikiran
kita untuk segera ketuk palu. Misalnya,RUU tentang
Khusus BPJS bagaimana pandangan anda terhadap Pemda, RUU tentang Pilkada. Belum lagi RUU lainnya
persiapan pemerintah? yang masih menggantung dan perlu penanganan
serius. Ini memerlukan tingkat keandalan dan seni
Sudah ada maklumat dalam UU kemarin bahwa dalam membagi waktu. Terus terang saya sendiri tidak
Januari 2014 pemerintah harus melaksanakan BPJS itu. boleh pesimis.Tetapi, saya mengatakan di tahun politik
Dan pemerintah sudah banyak mengumumkan bahwa betapa sulitnya waktu yang terbatas ini dimanfaatkan.
Januari, BPJS Kesehatan sudah diberlakukan. Belum Mudah­mudahan kita bisa melaksanakannya dengan
lagi BPJS ketenagakerjaan. Ada lagi nanti BPJS untuk cara yang baik.
pensiun. Para tenaga kerja yang terpinggirkan harus
mendapat perhatian. Memang, tidak mudah. Saya tahu Timwas Century masih berjalan, bagaimana
itu. Ini pekerjaan yang tidak bisa semalam jadi. Tapi menyikapi temuan baru audit BPK?
bahwa itu menjadi tanggung jawab negara ketika sudah
diputuskan dalam UU, ya semua orang tahu. Mau tidak Itu bukan hal yang baru (kerugian negara dari
mau ini jadi tanggung jawab pemerintah bailout menjadi Rp7,4 triliun). Tapi, menjadi berita
yang mengejutkan karena temuan audit investigatif
Agenda legislasi yang jadi sorotan pada 2014? BPK ini langsung diberikan ke KPK, justru di saat
KPK sangat membutuhkan. Ini bedanya. Di saat KPK
Soal wacana perubahan sistem politik kita dalam membutuhkan, BPK membuat audit investigatif itu.
pemilihan gubernur dan bupati/wali kota. Sekarang, Ini jadi berita yang mengejutkan. Dengan data itu jadi
kan, pemilihannya langsung. Ada wacana pemilihan tambahan vitamin bagi KPK untuk bisa menuntaskan
bupati/wali kota nanti dikembalikan ke DPRD. Sementara kasus itu. Ini kan skandal besar yang sampai hari ini
pemilihan gubernur dipertahankan secara langsung. belum tuntas.Saya berharap semua baik­baik saja. Audit
Posisi wakil gubernur perlu ada atau dihapus, itu juga tersebut diserahkan ke KPK langsung. Lazimnya BPK,
masih dalam pembahasan. Tapi, bila semua itu disahkan, memang,memberi ke DPR atas permintaan audit. Tapi
akan menjadi karya monumental, karena mengubah karena ini bersifat hukum, bisa saja BPK memberikan itu
wajah politik kita. Ini hal yang menarik. hanya ke KPK. Saya tidak dalam posisi meminta. Silakan
saja. Tidak masalah. (mh) Foto: Iwan Armanias /Parle.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan kinerja DPR
pada tahun politik 2014?

Iya, tahun 2014 adalah tahun politik, karena ada 2
pehelatan penting, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) dan

26 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014