Page 21 - MAJALAH 109

fasilitasi keluhan rakyat miskin Di Jakarta, misalnya, ada program Kartu
untuk mendapatkan layanan kese­
hatan terbaik. Seperti terjadi pada Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Gubernur
pertengan Januari lalu, Ketua DPR Jokowi. Dan itu gratis bagi kaum miskin
Marzuki Alie tak hanya menggelar
pertemuan dengan Kepala BPJS Ke­ Jakarta. Begitu pula ada Jamkesmas yang
sehatan Fahmi Idris dan jajarannya, gratis. Saat semuanya diintegrasikan ke dalam
lebih dari itu ia juga mengundang BPJS Kesehatan, masyarakat tetap melihat
rakyat miskin di Jakarta untuk me­
nyampaikan keluhannya langung di program ini gratis.
hadapan pimpinan BPJS Kesehatan
dan Pimpin an DPR RI.

Di masa awal pemberlakuan JKN
ini, kerap ditemukan kesimpang­
siuran layanan kesehatan. Adalah
wajar, kata Marzuk, bila ada sedikit
masalah di sana sini. Sosialisasi pro­
gram kesehatan yang satu ini tidak
optimal, karena dilakukan di waktu
yang sempit. Padahal, UU BPJS su­
dah disahkan sejak 2011. Peraturan
turunannya baru keluar 26 Desem­
ber lalu berupa Perpres No. 105 dan
106. Itu pun ditarik kembali, karena
dihujani kritik tajam.

Satu bulan pertama pelaksanaan semuanya diintegrasikan ke dalam luas. Awal tahun 2014 ini, harus
BPJS kesehatan, banyak warga masih BPJS Kesehatan, masyarakat tetap menjadi awal semangat menyehat­
bingung bagaimana harus mengurus melihat program ini gratis. kan warga bangsa. Inilah program
kartu sehatnya bila ingin berobat ke impian yang diharapkan mampu
rumah sakit. Warga miskin malah be­ “Ketika BPJS mulai disuarakan, menutupi kebutuhan layanan kese­
lum mendapat penjelasan memadai. masyarakat masih punya persepsi hatan, terutama bagi warga miskin
Bahkan, ada yang belum mengerti bahwa itu gratis. Padahal, sebena­ atau hampir miskin di seluruh Tanah
tentang BPJS. Masyarakat miskin ta­ rnya tidak. Jadi, memang menurut Air.
hunya program ini gratis. Padahal, ini hemat saya, ini kesalahan ada di
adalah program asuran si kesehatan pihak pemerintah, karena pemerin­ Jumlah PBI
yang mewajibkan iur an. tah juga terlambat menyelesaikan
beberapa peraturan pemerintah Tahun 2014 ini, Pemerintah me­
Anggota Komisi IX Okky Asokawa­ atau peraturan presiden,” tandas matok jumlah orang miskin pene­
ti mengeritisi pelaksanaan BPJS. Okky. Setelah UU BPJS disahkan rima bantuan iuran (PBI) sebesar
Untuk urusan sosialisasi, pemerin­ (November 2011), harusnya semua 86,4 juta jiwa. Padahal, bila me­
tah selalu tidak optimal dan efektif peraturan turunan itu sudah selesai ngacu pada data BPS 2011, jumlah
melakukannya. Bila ada masyarakat pada November 2012. keluarga miskin 25,2 juta. Bila dia­
miskin yang menyangka bahwa JKN sumsikan satu keluarga terdiri dari
gratis, itu indikasi dari sosialisasi Ternyata, peraturan turunannya 4 orang, mestinya jumlah penerima
yang tidak optimal. Betapa pun se­ baru selesai 26 Desember 2013 lalu PBI dikalikan 4 menjadi 100,8 juta
benarnya masyarakat miskin akan berupa Perpres No.105 dan 106 jiwa. Ada selisih jumlah yang perlu
ditanggung negara iurannya lewat yang kemudian ditarik kembali. Jadi, mendapat perhatian. Soal data, me­
penerima bantuan iuran (PBI). akar masalahnya adalah ketidak­ mang, selalu tidak akur dan seirama
sanggupan pemerintah membuat antara pemerintah dan DPR.
“JKN ini, sifatnya asuransi sosial. aturan turunan UU BPJS tepat wak­
Setiap warga negara harus me­ tu. Rakyat harus diberi penjelasan Okky sendiri mengaku tidak pu­
ngiur,” jelas politisi PPP itu. Di Ja­ yang cukup bahwa ini tidak gratis. nya data yang valid menyangkut
karta, misalnya, ada program Kartu jumlah PBI. Namun, menurutnya,
Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Namun demikian, di tengah warga miskin yang belum tercover
Gubernur Jokowi. Dan itu gratis bagi kekurangan pemerintah dalam me­ dalam JKN ini bisa dicover oleh
kaum miskin Jakarta. Begitu pula nyosialisasikan BPJS Kesehatan, pro­ Pemda di seluruh Indonesia. Ketika
ada Jamkesmas yang gratis. Saat gram ini patut mendapat dukungan kuota pemerintah terbatas, Pemda

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 21