Page 16 - MAJALAH 109
P. 16

LAPORAN UTAMA




                                                            seperti itu harus kita rubah agar ASN berada dalam
                                                            zona kompetisi dalam melaksanakan tugasnya untuk
                                                            utamanya melakukan pelayanan publik,” paparnya.
                                                              Salah satu poin penting dalam ruh lahirnya UU ASN
                                                            adalah amanat untuk menjaga ke­Indonesiaan dan
                                                            NKRI. Setiap Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air
                                                            mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki
                                                            jabatan apapun dan di instansi manapun. Kursi pejabat
                                                            bukan monopoli orang pusat atau dari daerah tertentu,
                                                            peluang untuk mengikuti proses seleksi terbuka bagi
                                                            siapapun yang memenuhi persyaratan dan kompetensi.
                                                            “Misalnya saja ada jabatan pimpinan tinggi disatu
                                                            daerah kosong, silahkan dari mana saja Papua, Sulawesi,
                                                            Sumatera, Jawa, kalau memenuhi syarat untuk jabatan
                                                            itu dan ternyata lulus, maka dia bisa mutasi ke mana
                                                            saja. Ini untuk membangun semangat ke­Indonesiaan
                                                            yang luar biasa serta untuk mempererat kesatuan dan
                                                            persatuan dalam bingkai NKRI,” ujarnya bersemangat.
          pihak agar institusi ini ditetapkan menjadi lembaga   Pensiun Diperpanjang
          negara yang mandiri. KASN akhirnya ditetapkan
          menjadi lembaga nonstruktural karena ada preseden   Khusus mengenai batas usia pensiun, DPR mem­
          hanya institusi yang disebutkan dalam konstitusilah  perjuangkan sudah sepatutnya diperpanjang. Alasan
          yang dapat diputuskan menjadi lembaga negara. “DPR  utamanya sederhana yaitu usia harapan hidup orang
          akhirnya mengalah dapat memahami, kita mencari  Indonesia terus bertambah dan usia produktif juga
          kompromi­lah kalau tidak bisa deadlock. Ini UU sudah  meningkat. Setelah melalui forum lobi, disepakati
          dibahas terlalu lama, kalau tidak selesai dalam masa  batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58
          sidang kemaren bisa tidak selesai selamanya,” tandas  tahun, Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun dan Pejabat
          politisi FPKS ini.                                Fungsional seperti dosen, peneliti dsbnya sesuai
                                                            peraturan perundangan­undangan yang sudah berlaku.
           Lebih jauh ia menekankan pentingnya kompetisi  Kebijakan ini menurut Gamari akan mendorong setiap
          dalam penetapan jabatan adalah agar aparatur sipil  ASN untuk selalu menjaga kompetensinya, apabila tidak
          negara menjadi lebih fokus pada upaya melayani publik  berkembang opsi pensiun dini selalu terbuka kapan saja.
          lebih baik. UU ASN mengamanatkan berlangsungnya
          merit system yang terbuka dan kompetitf. Penghargaan   “Usia 58 tahun masih tergolong usia produktif karena
          diberikan  kepada  siapa  saja  berhasil  membangun  ketika masih menjabat sebagai ASN mereka selalu dijaga
          prestasi kerja, sementara untuk yang gagal memenuhi  kompetensinya karena kalau tidak punya kompetensi
          target kerja diatur pemberian sanksi sampai  mereka memang harus diperingatkan, tidak lagi bisa
          kepada dipensiunkan dini. Ia menepis UU ASN akan  dikembangkan nanti akan berlaku pensiun dini. Tapi
          memunculkan aksi saling sikut karena kompetisi yang  ketika kompetensinya masih bisa dipertahankan, dia
          dimaksud mencakup kompetensi dalam melakukan  masih punya hak pada batas usia 58 tahun. Jadi bukan

          pelayanan publik dan berlangsung fair dan terbuka,  berarti kerja nggak kerja, tidak berkompentisi serta
          semua pihak bisa dipastikan bisa memberikan penilaian.  merta bisa mencapai usia 58 tahun. Jadi ini hanya bagi
          Orang tidak bisa lagi menjabat karena uangnya, karena  mereka yang berkompetensi,” demikian Gamari. (iky)
          saudaranya atau karena KKN. “Selama ini kita mengenal   Foto: Iwan Armanias, Rizka/Parle.
          istilah PGPS ­ Pintar Goblok Penghasilan Sama, hal




                  Setelah melalui forum lobi, disepakati batas usia pensiun bagi
          Pejabat Administrasi adalah 58 tahun, Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun
          dan Pejabat Fungsional seperti dosen, peneliti dsbnya sesuai peraturan
          perundangan-undangan yang sudah berlaku.







          16  PARLEMENTARIA  EDISI 109 TH. XLIV, 2014
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21