Page 13 - MAJALAH 109

rah pemerintahan Indonesia. Agus Hermanto.

Ada perdebatan menarik men­ Harapannya dengan disahkannya
jelang Presiden SBY meluncurkan UU Dikdok ini, jutaan anak Indo­
BPJS (Badan Penyelenggara Jamin an nesia pintar yang bercita­cita jadi
Sosial) dan Jaminan Kesehatan Nasi­ dokter tetapi tidak berdaya secara
onal (JKN) 31 Desember lalu. Sejum­ ekonomi bisa kembali tersenyum.
lah pihak yang tentu pendukung setia Selain itu, Indonesia semakin siap
menyatakan BPJS yang memberikan menghadapi AFTA, dengan jumlah
jaminan layanan kese hatan bagi se­ dokter yang tersebar merata ke se­
luruh rakyat Indonesia sebagai ba­ luruh wilayah Indonesia. “Sebentar
gian ‘SBY Care’. Klaim ini segera di­ lagi kita memasuki AFTA, jika kita
luruskan oleh anggota Komisi IX DPR tidak melahirkan dokter­dokter un­
Indra. “UU nomor 24 tahun 2011 ten­ tuk daerah terpencil atau terluar,
tang BPJS itu bukan RUU inisiatif Pre­ bisa saja nanti dokter dari negara
ASN hanya diatur sampai Jabatan siden tetapi inisiatif DPR. Pemerintah lain yang bisa masuk ke wilayah In­
Pimpinan Tinggi tapi tidak menutup iya ikut membahas namun dalam doensia. Kita harus mempersiapkan
kemungkinan apabila setiap kantor prosesnya lebih ba nyak menghalan­ hal itu. Kita tidak hanya memfokus­
Aparatur Sipil Negara juga mene­ gi,” tandas politisi dari FPKS ini. Tapi kan Pendidik an Kedokteran bukan
rapkannya pada jabatan administra­ ya sudahlah, mari sekarang konsen­ hanya di Jakarta, tapi juga dengan
si atau fungsional dibawahnya. Kita trasi pada upaya bagaimana produk daerah lain di wilayah Indonesia,”
berharap sejumlah aturan dibawah legislasi ini benar­benar memberi­ papar politisi FPD ini.
UU yang harus segera diselesaikan kan kemaslahatan nyata bagi ma­
pemerintah, dapat sejalan dengan syarakat, se suai amanat pasal demi Kabar baik lain yang diharapkan
semangat UU ini. Sehingga pada pasal yang memang menjanjikan. dapat menghadirkan semangat baru
saatnya kita akan melihat aparat BPJS sudah bergulir mulai 1 Januari bagi masyarakat adalah disahkan­
yang bekerja benar­benar melayani. 2014. Kita tentu tidak ingin aturan nya UU Administrasi Kependudukan.
itu hanya indah didengar tapi tidak Produk legislasi ini memang bukan
Terkait UU Desa ada tulisan men­ pernah dapat direalisasikan. “Saya usul inisiatif DPR tetapi pemerintah,
arik dari Irawan Rumekso seorang juga sadar, di awal pelaksanaan BPJS tetapi peran para legislator dalam
mantan camat, di harian Jawa Pos, ini akan babak belur. Tapi, setidaknya pembahasan telah mendorong
24 Desember 2013. Ia menyebut ada upaya dari pemerintah dan DPR berdirinya tonggak penting bagi
pengesahan UU Desa yang meru­ untuk terus mengawal. Program ini terwujudnya data kependuduk an
pakan usul inisiatif DPR menjadi fenomenal selama pemerintahan handal guna proses pembangunan
tonggak sejarah yang penting bagi SBY,” ujar Okky Osokawati anggota demokrasi yang lebih baik. “Nilai
pemerintahan desa yang kini men­ Komisi IX dari FPPP. signifikan dengan adanya UU Ad­
capai 73 ribu desa di seluruh Indo­ minduk ini adalah negara sangat
nesia. Baru kali ini ada UU Desa yang Sejalan dengan upaya mem­ memperhatikan kewajibannya un­
menunjukkan komitmen yang nyata berikan layanan kesehatan yang tuk melayani publik, baik itu data
dari negara untuk memberdayakan lebih baik lewat program BPJS, kependudukan dan identitas bagi
desa dan meningkatkan kesejahte­ DPR kemudian memandang perlu setiap warga negaranya. Semua
raan seluruh aparatur desa. Komit­ melangkah lebih maju kali ini me­ pelayanan itu diberikan secara gra­
men itu cukup membesarkan hati. nyelesaikan sengkarut permasalah­ tis. Baik itu Kartu Keluarga, Kartu
an yang menyebabkan kurangnya Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,
UU Desa lanjut Irawan patut dia­ jumlah tenaga dokter di tanah air. termasuk yang baru yaitu Akta Ke­
presiasi karena mencantumkan Masalah utama dilingkari; pendidi­ matian. Supaya jumlah penduduk
kebijakan­kebijakan yang strategis kan dokter mahal. Maka dirancang­ itu ada kepastian,” kata Ketua Komi­
bagi kemajuan serta perkemba­ lah RUU usul inisiatif Pendidikan si II Agun Gunanjar. Dalam pemba­
ngan desa. Selain itu, UU tersebut Kedokteran. “Pendidikan dokter di hasan UU Adminduk diputuskan
menghargai eksistensi desa dan Indonesia termasuk kategori sangat pula, KTP elektronik yang sudah
peran aparatur desa. Mengingat, mahal. Semangat dalam penyusun­ berjalan dan berlaku saat ini, masa
kedudukan dan peran desa dalam an RUU Dikdok ini adalah berangkat berlakunya menjadi seumur hidup
sistem ketatanegaraan sangat pen­ dari mahalnya biaya Pendidikan Ke­ pemilik. Ini memudahkan rakyat.
ting. UU Desa yang baru merupakan dokteran. Salah satu solusi untuk Lebih jauh rangkaian produk legis­
terobosan yang fenomenal dari DPR menekan biaya kuliah dokter, DPR lasi ini menerbitkan harapan baru
dan pemerintah yang bakal menjadi meminta Pemerintah menggelon­ laksana fajar harapan dari Senayan
tonggak sejarah bagi perkemba­ torkan dana Bidikmisi. Hal ini diatur yang mewarnai awal tahun 2014.
ngan serta kemajuan desa dan di­ dalam Undang­undang Pendidikan (iky/mh/sf) Foto: Iwan Armanias /Parle.
catat dengan tinta emas dalam seja­ Tinggi,” ujar Ketua Komisi X DPR RI

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 13