Page 12 - MAJALAH 109

PROLOG

Tahun baru, semangat baru, harapan baru. Itulah yang banyak diteriakkan dalam acara
peringatan menyambut pergantian baru di sejumlah tempat di tanah air. Harapan itu seperti
gayung bersambut ketika memperhatikan sejumlah produk legislasi usul inisiatif DPR yang
telah diselesaikan sampai menjelang akhir 2013. Undang-undang ini disebut Wakil Ketua
DPR RI Priyo Budi Santoso monumental, karena memberikan dampak luar biasa dalam
upaya membangun Indonesia yang lebih baik. Ini seiring sejalan dengan harapan masyarakat
yang mengawal proses pembahasannya baik di dalam maupun di luar gedung DPR, lewat aksi
unjuk rasa.
ari kita lihat daftar publik kelas dunia,” kata Wakil Ketua bila terdapat penyimpangan, proses
undang­undang Komisi II Abdul Hakam Naja. tidak transparan maka KASN mem­
yang masuk kate­ punyai kewenangan untuk mem­
gori monumental Salah satu kunci utama dalam UU batalkan.
Mitu. Pertengahan ASN adalah hadirnya lembaga in­
Desember lalu ada 2 undang­un­ dependen yang diberi nama Komi­ “KASN menjadi palang pintunya,
dang yang diketok dalam rapat pari­ si Aparatur Sipil Negara (KASN). dia melakukan pengawasan ter­
purna DPR yaitu RUU ASN (Aparatur Anggotanya dipilih dengan syarat hadap proses seleksi untuk pejabat
Sipil Negara) dan RUU Desa. Belajar ketat diantaranya tidak boleh men­ tinggi di Kabupaten, Kota, Provinsi
dari keberhasilan sejumlah negara jadi anggota parpol dan berusia dan Pusat. Ini telah diujicobakan
yang bangkit setelah melakukan minimal 55 tahun. Fokus kerjanya oleh Pemprov DKI dan BKN, kita
penataan birokrasinya, DPR segera adalah mengawasi proses pemilih­ nilai cukup berhasil. KASN seba­
tergerak melakukan perubahan an dan penetapan Jabatan Pimpin­ gai pengawas bisa membatalkan
mendasar pada UU no.43/1999 ten­ an Tinggi ditingkat pusat maupun apabila prosesnya tidak sesuai
tang Pokok­Pokok Kepegawaian. daerah. Saat ini terdata puluhan ribu aturan perundang­undangan, tidak
“Sebenarnya DPR sudah mempersi­ jabatan setingkat eselon 1 dan 2 memenuhi syarat atau capable pada
lahkan pemerintah untuk mengam­ yang akan berubah menjadi Jabatan jabatan tertentu. Misalnya bupati di
bil inisiatif dalam menuntaskan UU Pimpinan Tinggi. Pengisian jabatan daerah tiba­tiba mempromosikan
ASN ini tetapi tidak jalan. DPR perlu dilakukan oleh panitia seleksi yang mantan tim suksesnya menjadi ke­
mengambil inisiatif karena ini ke­ dibentuk pemerintah yang berlang­ pala dinas, ini tidak bisa lagi. KASN
sempatan emas menata, merefor­ sung secara terbuka, akuntabel dan bisa bertindak,” kata wakil rakyat
masi birokrasi kita sehingga menjadi transparan atau sekarang populer dari dapil Jateng X ini. Kompetisi
world class civil service, pelayanan dengan istilah lelang jabatan. Apa­ atau lelang jabatan berdasarkan UU

12 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014