Page 10 - MAJALAH 109
P. 10
Tantangan minimnya sebaran sangat ‘bebas’, yang dapat dikatakan mental para penyelenggara peme
layanan kesehatan masyarakat: sebagai tahap yang berlebihan. rintahan/negara. Proses penegakan
antara lain diindikasikan kurangnya Prasyarat dasar dari terwujudnya hukum, disertai contoh kepemimpi
jumlah tenaga medis di luar Jawa demokratisasi yang baik, masih be nan yang kredibel, dan edukasi
dan Sumatera, baik untuk layanan lum dapat dipenuhi. Prasyarat terse masyarakat mengenai korupsi dan
yang terkait dengan penyakit, but antara lain, tingkat pendidikan dampaknya, akan menjadi upaya
maupun yang terkait dengan dasar masyarakat yang baik (untuk yang cukup ampuh dalam menang
kecukupan gizi, kesehatan balita, memudahkan proses edukasi kesa gulangi kejahatan korupsi. Edukasi
dan kehamilan. 3 daran keterwakilan politik dan ber masyarakat untuk mewujudkan
negara), ketersediaan media yang “budaya disiplin dan jujur”, menjadi
Infrastruktur dasar yang belum berimbang (untuk meminimalkan mendesak, mengingat secara ‘sa
memadai: buruknya kualitas dan asymmetric information), keterse mar’ telah ada budaya permisif atas
rendahnya kuantitas infrastruktur diaan dukungan kelembagaan yang abuse of power baik dalam upaya
(misalnya ketersediaan transpor kredibel bagi proses demokrasi adanya keuntungan finansial mau
tasi masal, jalan dan jembatan), (lembaga pemilu, dan peraturan pun non-finansial.
akan mendorong tingginya biaya pendukungnya), serta kapasitas
ekonomi atas penyediaan barang sumber daya manusia pelaksana Last but not least: lemahnya
dan jasa bagi masyarakat. Disam kunci proses demokratisasi. Perma wibawa diplomasi internasional;
ping tingginya biaya ekonomi bagi salahan yang senada juga muncul Posisi Indonesia sebagai negara be
masyarakat, buruknya kualitas in dari sisi pelaksanaan desentralisasi/ sar de ngan bentang luas wilayah,
frastruktur akan menghambat laju otonomi daerah. Dari sisi desentrali kekayaan potensi alam, dan jum
penyebaran informasi dan penge sasi ternyata masih menyisakan pe lah penduduk yang ada, sangat
tahuan serta teknologi kepada ma kerjaan rumah yang sangat banyak, memungkinkan Indonesia menjadi
syarakat, khususnya di luar wilayah seperti pemekaran wilayah dan be negara yang berpengaruh dalam di
Jawa dan Sumatera. 4 ban biaya pembangunan, korupsi plomasi internasional dan bermarta
yang ‘terdesentralisasi’, koordinasi bat diantara bangsabangsa lain di
Demokratisasi dan desentralisasi pembangunan antara wilayah yang dunia.
pembangunan daerah: beberapa menjadi lebih rumit, serta muncul
kajian dari beberapa perguruan nya kooptasi dari ‘elit lokal’ terhadap Pokok Gagasan
tinggi menyatakan bahwa proses target pembangunan.
demokratisasi di Indonesia sudah Pada dasarnya, tantangan pem
posisi Tahun 2011), yang berarti sangat Korupsi dan penegakan hukum: bangunan dapat diatasi dengan le
jauh tertinggal dibandingkan Malaysia sangat banyak tantangan pada bih baik, apabila kita mampu melihat
(posisi 64), apalagi Singapore (posisi upaya penanggulangan korupsi dan permasalahan pembangunan se
18). Lebih menyedihkan lagi karena, penegakan hukum. Korupsi yang cara holistik serta dilandasi dengan
dari sisi pendidikan, skor HDI kita turun masih merajai para penegak hu pemahaman keIndonesiaan yang
dari 0,584 (Tahun 2011) menjadi 0,577 kum, serta para pimpinan lembaga menyeluruh. Cara berfikir ini, diser
(Tahun 2012).
pemerintahan, menjadi salah satu tai hadirnya teladan kepemimpinan
3 Didasarkan pada capaian HDI bukti kondisi buruknya penyalah yang kuat, akan mendorong terwu
2012, skor atau penilaian Indonesia gunaan wewenang, dan lemahnya judnya perencanaan pembangunan
dari sisi kesehatan, naik sedikit diban- yang tepat dan efektif,
dingkan HDI Tahun 2011 (dari 0,779
menjadi 0,785). Hanya saja, secara to- Edukasi masyarakat Kepemimpinan yang layak dite
tal HDI kita masih rendah (peringkat di
atas 100 dunia, dan lebih rendah dari untuk mewujudkan ladani, harus memenuhi prasyarat:
5 negara utama ASEAN lainnya). Apa- “budaya disiplin (1) kemampuan menemukenali tan
bila ditinjau dari target MDGs 2015 tangan bersama, (2) kemampuan
(kesepakatan dunia atas Millennium dan jujur”, menjadi untuk mendorong terwujudnya
Development Goals di PBB), meskipun mendesak, mengingat ke sadaran kolektif atas tantangan
menunjukkan peningkatan kinerja ke- pembangunan tersebut, (3) kemam
sehatan pada beberapa indikator dan secara ‘samar’ telah ada puan untuk mencari solusi bersama
pada beberapa daerah, namun dapat budaya permisif atas atas tantangan tersebut, (4) ke
dikatakan kita juga sangat sulit men ca- mampuan untuk secara koordinatif
pai target kesehatan keseluruhan yang abuse of power baik mampu memimpin terlaksananya
dimaksudkan dalam MDGs. dalam upaya adanya solusi yang ada, dan (5) Kemam
4 Sangat mudah untuk diper- keuntungan finansial puan berpikir dan bertindak secara
bandingkan dari sisi ketersediaan jalan
nasional di Indonesia. Untuk wilayah maupun non-finansial. dinamis dan sistematis.
Jawa dan Sumatera, maka dapat di-
katakan kita sangat tertinggal, apalagi Di bawah kepemimpinan yang
di luar wilayah tersebut. efektif dan patut diteladani terse
10 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014