Page 22 - MAJALAH 109

LAPORAN UTAMA

sangat dibutuhkan perannya selama dan No.106/2013 tentang jaminan Sementara itu, Wakil Ketua DPR
masa transisi di awal pemberlakuan pemeliharaan kesehatan bagi men­ RI M. Sohibul Iman yang ditemui
JKN ini, hingga betul­betul tercover teri dan pejabat tertentu. Pelayanan terpisah awal Januari lalu, me­
semuanya pada 2019. kesehatan bagi para pejabat juga nyatakan, Perpres tersebut naif. Pa­
mencakup berobat ke luar negeri dahal, sudah jelas isi kedua Perpres
Jangan sampai ada warga miskin dengan mekanisme penggantian itu bertentangan dengan UU BPJS.
yang tercecer yang tidak menerima biaya. Perpres inilah yang menuai Sohibul Iman kepada pers mengaku
layanan kesehatan. “Dalam UU BPJS, kritik tajam, karena Presiden dini­ tak habis pikir, bagaimana tim ahli
pemerintah baru bisa melakukan lai tidak memiliki sensitivitas ter­ yang ada di lingkungan Presiden
universal coverage pada 2019. Kami hadap rakyat miskin yang kesulitan bisa menyodorkan konsep Perpres
di Komisi IX mengaharapkan selisih mendapat akses layanan kesehatan. seperti itu.
orang miskin itu bisa dicover oleh
pemerintah daerah lewat Jamkesda. Perpres tersebut sebetulnya men­ Ketika didesak, apakah dalam hal
Pemda mungkin sudah punya kuota jadi peraturan turunan dari UU BPJS. ini Presiden juga bersalah, Sohibul
BPJS kesehatannya sendiri, sehingga Namun, karena isinya sangat eksklu­ Iman hanya menjawab, “Kasihan
rakyat miskin bisa dicover sementa­ sif dengan mementingkan layanan Presiden,” kilahnya dengan penuh
ra oleh Jamkesda,” harap Okky. kesehatan bagi para pejabat, ak­ senyum. Perpres tersebut jelas ti­
hirnya masyarakat dan pers meng­ dak populis di awal pemberlakuan
Persoalannya, selama ini Peme­ hujaninya dengan kritik. Perpres itu JKN oleh BPJS Kesehatan. Di saat
rintah menetapkan jumlah PBI ber­ berumur pendek. Presiden mena­ rakyat miskin masih bertanya­tanya
dasarkan hitungan per keluarga riknya kembali. “Saya agak prihatin bagaimana mendapatkan kartu BPJS
miskin, bukan per jiwa. Wajar bila juga dengan Perpres ini. Ada sedikit Kesehatan, Presiden malah mem­
kemudian pemerintah mematok keteledoran atau kurangnya empati permudah layanan kesehatan untuk
86,4 juta. Sementara kalangan di pemerintah terkait berjalannya BPJS para pejabat.
DPR mengasumsikan dalam satu ke­ kesehatan,” keluh Okky.
luarga miskin ada 4 jiwa yang harus “Ketika Pak SBY sudah me nge­
discover sebagai PBI. Dengan begitu luarkan Pelpres tentang jaminan
jumlahnya mencapai 100,8 juta jiwa kesehatan bagi pejabat publik yang
yang harus ditanggung negara. memungkinkan berobat keluar
negeri, kemudian direvisi dengan
Soal kontroversi jumlah PBI ini, alasan bahwa ternyata setelah dikaji,
Okky berpendapat, “Yang jelas Perpres itu berpotensi bertabrakan
pemerintah saat ini belum mampu dengan UU BPJS, menurut saya
mengcover kesehatan semua rak­ ini naif. Kasihan sekali Pak SBY.
yat. Namun, sekali lagi janganlah Mengapa beliau disodori konsep
membuat masyarakat jadi malas Pelpres yang sejak awal sudah
ikut BPJS kesehatan. Bagaimana pun diketahui akan bertabrakan dengan
ini program yang sangat baik untuk UU BPJS,” tandas politisi PKS itu.
kesejahteraan rakyat. Di negara
mana pun asuransi sosial ini, me­ Senada dengan Sohibul Iman,
mang, perlu waktu untuk menjadi Okky juga menyesalkan, mengapa
lebih baik.” perlu ada fasilitas berobat ke luar
negeri bagi para pejabat publik.
Setidaknya, setiap 6 bulan sekali Ia sendiri bila diberi fasilitas bero­
akan ada evaluasi data menyangkut Perpres tersebut naif. bat ke luar negeri oleh Perpres itu,
PBI sekaligus pelayanannya. Dengan Padahal, sudah jelas mengaku tak mau menggunakan­
evaluasi ini diharapakan kesalahan­ nya. “Pakai biaya negara itu tidak
kesalahan di lapangan bisa diperbai­ isi kedua Perpres itu etis. Yang jelas sebagai pejabat saya
ki. “Saya juga sadar, di awal pelaksa­ bertentangan dengan akan ikut BPJS kesehatan. Menjadi
naan BPJS ini akan babak belur. Tapi, UU BPJS. Sohibul Iman anggota DPR, kan, tidak selamanya.
setidaknya ada upaya dari peme­ kepada pers mengaku tak Suatu saat nanti saya akan menjadi
rintah dan DPR pun selalu menga­ warga negara biasa. Saya pernah
wal. Program ini fenomenal selama habis pikir, bagaimana sakit parah. Tapi, saya tetap bero­
pemerintahan SBY,” nilai Okky. tim ahli yang ada di bat di dalam negeri. Lebih nyaman
lingkungan Presiden bisa berobat di dalam negeri,” aku Okky.
Kontroversi Perpres menyodorkan konsep (MH) Foto: HR, Iwan Armanias, Naefur­
Perpres seperti itu. oji/Parle.
Presiden SBY sempat mengeluar­
kan Peraturan Presiden No.105/2013

22 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014