Page 24 - MAJALAH 109

LAPORAN UTAMA

Nilai signifikan
dengan adanya UU
Adminduk ini adalah
negara sangat mem-
perhatikan kewajiban-
nya untuk melayani
publik, baik itu data
kependudukan dan
identitas bagi setiap
warga negaranya.

tikan kewajibannya untuk melayani
seluruh warga negaranya.

“Nilai signifikan dengan adanya
UU Adminduk ini adalah negara sa­
ngat memperhatikan kewajibannya
untuk melayani publik, baik itu data
kependudukan dan identitas bagi
setiap warga negaranya. Semua
pelayanan itu diberikan secara gra­
tis. Baik itu Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk, Akta Kelahir an, kelahiran, Agun menyatakan hal menurut hukum agama dan hukum
termasuk yang baru yaitu Akta Ke­ ini sangat berpengaruh, karena negara. Artinya, bagi anak yang
matian. Supaya jumlah penduduk menggunakan single identity num­ sudah memperoleh pengakuan
itu ada kepastian,” jelas Agun. ber. Sehingga, dapat menghindari anak dari negara akan memperoleh
terjadinya penyalahgunaan data­ pengesahan, jika perkawinan orang
Dampak lainnya, tambah Agun, data kependudukan yang berkaitan tuanya telah sah menurut negara,”
KTP elektronik yang sudah ber­ dengan keperluan pelayanan publik jelas Arif.
jalan dan berlaku saat ini adalah serta data privasi lainnya.
masa berlakunya menjadi seumur Politisi PDI Perjuangan ini juga
hidup pemiliknya, sehingga se­ Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menegaskan, segala pengurusan
makin memudahkan, karena tidak menambahkan, dengan adanya UU dan penerbitan dokumen kepen­
perlu pembaruan setiap 5 tahun Adminduk ini adalah dipermudah­ dudukan tidak dipungut biaya atau
sekali. KTP­el ini dilengkapi chip, nya urusan pembuatan akta kela­ gratis. Yang dimaksud dengan pe­
yang merupakan identitas resmi hiran melalui pelaporan kelahiran ngurusan dan penerbitan ini meli­
penduduk sebagai bukti diri yang kelahiran oleh penduduk yang dilak­ puti penerbitan baru, penggantian
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sanakan di Instansi Pelaksana tem­ akibat rusak atau hilang, pembetu­
Kabupaten/Kota. pat penduduk berdomisili. Namun, lan akibat salah tulis, dan perubahan
untuk penulisan tempat lahir di elemen data.
“Dampak dari KTP yang berlaku dalam Akta Kelahiran tetap merujuk
seumur hidup ini dan diterapkannya pada tempat terjadinya kelahiran. “Pendanaan penyelenggaraan
UU Adminduk ini adalah menghe­ ad ministrasi kependudukan
mat biaya negara yang mencapai “Sedangkan, terkait dengan dianggarkan dalam APBN. Sehingga,
triliunan rupiah. Karena pemerintah pengakuan anak, disepakati bahwa untuk segala pengurusan dan
tidak perlu menciptakan kepi ngan pengakuan anak hanya berlaku penerbitan dokumen kependudukan
KTP untuk perpanjangan, yang di­ bagi anak yang orang tuanya telah tidak dipungut biaya alias gratis.
perbarui setiap 5 tahunnya. Itu melaksanakan perkawinan sah Dengan demikian diharapkan,
makan biaya mencapai Rp. 1 trili­ menurut hukum agama, tapi belum semua warga negara dapat dengan
unan. UU ini menjamin KTP berlaku sah menurut hukum negara. Tapi, mudah memiliki segala dokumen
seumur hidup,” yakin Politisi Golkar untuk pengesahan anak, disepakati kependudukan yang diperlukan,”
ini. pengesahan anak hanya berlaku tutup Politisi asal Dapil Jawa Timur
bagi anak yang orang tuanya telah IV ini. (sf) Foto: Rizka /Parle.
Sedangkan, terkait dengan akta melaksanakan perkawinan sah

24 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014