Page 31 - MAJALAH 109
P. 31
asal Australia yang beroperasi di Aceh Timur dan Aceh
Utara. Kontrak perusahaan ini dalam mengelola Blok Perusahaan tersebut juga sering
Pase telah berakhir 23 Pebruari 2013, tetapi perusahaan tidak melaksanakan kewajiban
ini masih terus melanjutkan proses pengelolaan atas
blok tersebut. Masyarakat Aceh Timur dan Aceh Utara corporate social responbility (CSR)
menganggap, selama ini perusahaan tersebut tidak sebagaimana tercantum dalam
member manfaat apapun kepada masyarakat, maupun kontrak kerja sama.
Pemkab Aceh Utara dan Aceh Timur.
Kepada Tim Pemantau DPR, Wakil Bupati Aceh Timur pada UU No.11/2006 agar dapat mensejahterakan
menjelaskan, potensi pertambangan terutama minyak masyarakat pada umumnya dan masyarakat Aceh Timur
dan gas bumi di Kabupaten Aceh Timur ditandai pada khususnya.
dengan banyaknya perusahaan yang berminat untuk
berinvestasi di daerah tersebut. Tim DPRRI, tambah Yorris, berkomitmen untuk
membantu menyelesaikan permasalahan di Blok Pase.
Pada Februari 2013, kontrak PT Triangle Pase Inc Tim DPR juga mengharapkan masukan dari Pemerintah
telah habis dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Kabupaten tepat sasaran. Kepada Pemkab Aceh Utara
Mineral (ESDM) telah melakukan perpanjangan kontrak. dan Aceh Timur, Tim Pemantau DPR berharap dapat
Tetapi sifat kontrak ini hanya sementara hingga tercapai meninjau langsung kondisi masyarakat sekitar Blok Pase
kesepakatan dengan Pemkab Aceh Timur dan Aceh menjaring aspirasi masyarakat mengenai jenis CSR yang
Utara. Mayoritas masyarakat menolak perpanjangan tepat bagi mereka.
kontrak atas Triangle Pase Inc karena keberadaan
perusahaan ini dinilai tidak membawa kesejahteraan Masih kata Yorrys, Tim Pemantau DPR berhasil
bagi masyarakat sekitar. mendorong pemindahan Terminal LNG Apung di
Pelabuhan Belawan Medan ke Propinsi Aceh, yaitu
Perusahaan tersebut juga sering tidak melaksanakan Receiving Terminal Gas Arub dan rencana ke depan
kewajiban Corporate Social Responbility (CSR) adalah pembangunan kilang minyak bumi di ArunKota
sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama. Lhokseumawe. (mp) Foto: Agung /Parle.
Padahal seharusnya perusahaan tambang mengacu
PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 31
