Page 78 - MAJALAH 109

Terjadinya sengketa tanah penyebabnya untuk pembangunan kepentingan
antara lain, adanya oknum pemegang umum, kepentingan negara harus
kewenangan pertanahan tidak tegas dalam diutamakan. Di negara lain bila negara
akan menggunakan tanah demi
menerapkan hukum pertanahan. kepentingan umum tidak mengalami
kesulitan. Terlebih di Cina semua
fisik tanah dalam penguasaan bekas yang pernah terjadi di daerah tanah adalah milik negara, sedangkan
pemegang hak, dalam kondisi de­ Rawasari, Jakarta Pusat. masyarakat tidak mempunyai hak atas
mikian terjadilah. Kontradiktif an tara tanah.
pemegang hak dengan masyarakat Kesimpulan
sebagai pemilik lahan. Saran
1. Hukum agraria saat kini dirasakan
Terjadinya sengketa tanah pe­ tidak valid lagi, kurang bisa me­ 1. Melihat kondisi permasalahan agra­
nyebabnya antara lain, adanya oknum ngakomodir segala permasalah an ria yang semakin hari semakin run­
pemegang kewenangan per tanahan agraria, yang akibatnya tidak ako­ cing, mau tidak mau, senang tidak
tidak tegas dalam menerapkan modatif terhadap permasalahan senang, norma hukum agraria harus
hukum pertanahan. Oleh karena itu agraria, yang timbul dengan jenis diperbaharui. Reformasi agraria ha­
untuk menegakkan kepastian hukum yang beragam. rus dimulai terlebih dahulu diawali
diperlukan penegak hukum yang reformasi hukum yang paling dasar
handal,norma hukum yang yang ap­ Permasalahan agaria yang ter­ yang digunakan untuk mengatur
likabel dan fleksibel, serta adanya jadi hampir pasti diawali antara masalah agararia, kemudian disusul
peran masyarakat. masyarakat dengan perusahaan, dengan perangkat lainnya.
yang akhirnya lama kelamaan
Dari ketiga unsur tersebut harus beralih antara masyarakat dengan 2. Dalam penegakan hukum, kalau
saling interaktif positif, karena keti­ pemerintah. Karena perusahaan terlalu toleran atau bijaksana pasti
ganya merupakan suatu sistem yang sering berkelit di balik pemerintah. mengakibatkan tidak berlakunya
tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadi Seperti kasus tanah di Mesuji norma hukum, yang berlaku kebi­
penegak hukum memang diperlukan Lampung, yang memakan banyak jakan. Tegasnya hukum bukan be­
mental yang tangguh, tahan godaan korban jiwa. Semula benturan rarti hukum tidak manusiawi, justru
dari berbagai godaan. murni antara perusahaan pengelola dengan ketegasan hukum mempu­
dengan masyarakat. Status tanah nyai arti memanusiawikan manusia.
Dari penegak hukumlah awal ter­ di Mesuji Lampung saat itu Hak
jadinya kepastian, atau kemerosotan Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna 3. Peningkatan mentalitas penegak
hukum, baru kemudian disusul dari Bangunan (HGB). hukum. Jadi penegak hukum meru­
unsur yang lain. Anehnya tidak se­ pakan sosok yang selalu diawasi
dikit para penegak hukum yang asal 2. Penegak hukum agraria tidak ta­ oleh berbagai pihak. Demi untuk
mulanya mempunyai ketangguhan han banting/rayuan ,urusan agraria menciptakan penegak hukum
mental yang handal, lama kelamaan seringkali diidentikkan dengan nilai mempunyai mentalitas yang tahan
karena desakan dan rayuan maut sejumlah uang. Dan yang paling banting, dan mempunyai jiwa me­
berbagai macam, mentalitas menjadi susah adanya prinsip urusan barang ngabdi kepada negara dan bang­
luntur. Kalau sudah begini, siapa yang hanya bisa diselesaikan dengan ba­ sa. Untuk melakukan pembinaan
harus disalahkan, penegak hukum, rang atau uang. terhadap penegak hukum harus
masyarakat, atau sistem di kelem­ dilakukan setiap saat dan sepan­
bagaan? Dikhawatirkan, kalau pene­ 3. Masyarakat kita masih awam terha­ jang masa. Pembinaan penegakan
gak hukum tidak kondusif, masyakat dap kepemilikan tanah, dianggap­ hukum harus mengandung unsur,
bisa mengambil alih peran penegak nya tanah yang dimilikinya tidak sanksi, reward dan punishment.
hukum, dengan membentuk penga­ bisa diganggu gugat oleh siapapun
dilan jalanan, main hakim sendiri. termasuk oleh pemerintah, seakan 4. Awamnya pengetahuan masyara­
kepentingan pribadi lebih prinsip kat di bidang pertanahan, menjadi
Peran masyarakat terhadap pe­ dari pada kepentingan umum atau penyumbang permasalah an bidang
negakan hukum pertanahan itu negara. pertanahan. Berdasarkan kenyataan
sendiri masih lemah. Terbukti ma sih demikian, edukasi, publikasi, dan
adanya masyarakat yang menempati Padahal sesuai dengan hu kum yang sosialisasi tentang pertanahan tidak
tanah negara, yang dalam masyarakat berlaku, tanah mem punyai fungsi bisa dikesampingkan. Lemahnya
lebih dikenal dengan tanah garapan. sosial, artinya dalam pemanfaatannya pengetahuan masyarakat terbukti
Mereka telah menempati dalam kurun lebih mengutamakan kepentingan sebagian besar masyarakat dalam
waktu yang lama, suatu saat bila umum dari pada kepentingan pribadi kepemilikan tanahnya tanpa diser­
pemerintah akan mempergunakan, atau golongan. Termasuk bila negara tai dengan bukti administrasi yuri­
maka mereka tetap ngotot, seperti akan menggunakan tanah masyarakat dis (tanpa surat).

78 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014