Page 75 - MAJALAH 109

Laksana dan Kelembagaan, tahun Dukung Prolegnas
2010 berubah lagi menjadi delapan
area perubahan, hingga 2011 lalu Meski demikian, pihaknya tidak
bertambah menjadi sembilan area ingin terjebak dalam rencana pem­
perubahan, yaitu SDM, Tatalaksana, bentukan eselon satu saja sebagai
Kelembagaan, sampai pada perun­ salah satu bentuk reformasi birokra­
dang­undangan, kemudian akun­ si, namun yang tidak kalah penting­
tabilitas, pelayanan publik, sampai nya adalah tekadnya untuk terus
monitoring dan evaluasi. Hal terse­ mendukung kinerja dewan dalam
but tentu bukan hal yang mudah. melaksanakan tugas dan fungsinya
di bidang legislasi, pengawasan dan
Sembilan Area Perubahan budgeting. Sebagaimana diung­
kapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie
Namun dibawah kepemimpinan saat penutupan masa sidang sebe­
Win ­ begitu Sekjen DPR RI ini biasa lumnya, dimasa sidang saat ini DPR
disapa, Kesetjenan bertekad untuk DPR dan Menteri Pendayagunaan telah menetapkan target 66 Prog­
dapat melaksanakan Sembilan area Aparatur Negara dan Reformasi ram Legislasi Nasional atau Proleg­
perubahan tersebut. Salah satu buk­ birokrasi ,” jelas Sekjen DPR RI, nas yang akan diselesaikan dalam
ti nyatanya adalah dengan melaku­ Winantuningtyastiti. masa sidang yang tinggal beberapa
kan restrukturisasi bagian atau or­ bulan lagi ini. Oleh karena itu, Win
ganisasi. Misalnya perekrutan CPNS Win menyambut positif pemben­ bertekad agar Dewan dapat menye­
(calon pegawai negeri sipil) melalui tukan Irjen yang akan ikut menga­ lesaikan dengan baik target terse­
akses (online) yang sangat transpa­ wasi kesetjenan DPR. Menurutnya but.
ran, serta promosi pejabat yang pembentukan Irjen akan menjadi
juga dengan menggunakan prose­ partner atau mitra bekerja di DPR, “Saat ini masyarakat banyak yang
dur asessment. bahkan hal tersebut akan meri­ salah kaprah, mereka menggang­
ngankan tugas dan beban kerja dari gap kalau produk Undang­undang
Bahkan usai pertemuan tertutup Kesetjenan DPR. itu dibentuk hanya oleh DPR saja,
dengan Menpan & RB Azwar Abuba­ padahal kan DPR membahas hal
kar, Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang “Saya menyambut positif rencana tersebut juga dengan pemerintah.
didampingi Wakil Ketua DPR, So­ pembentukan Irjen, karena akan Perdebatan yang panjang dengan
hibul Iman kepada pers mengatakan menjadi partner yang akan me­ pemerintah bisa membuat penge­
keinginannya untuk menyelesaikan ringankan beban kerja kami di Ke­ sahan Undang­undang menjadi
periode reformasi Kesetjenan DPR, setjenan. Jadi kalau Sekjen salah itu terhambat,” ungkap Win menya­
diantaranya dengan reorganisasi berarti salah Irjen juga,” tambahnya. yangkan.
Kesetjenan DPR menjadi tiga eselon.
Masing­masing adalah menyangkut Sejauh ini Win belum mengetahui Masih diingat Win, UU Aparatur
kinerja DPR, administrasi keuang­ secara pasti kapan rencana pem­ Sipil Negara (ASN) yang baru­baru ini
an, SDM, dan terkait infrastruktur, bentukan Irjen itu akan terealisasi, disahkan itu terbentuk setelah mele­
j
dan Kesek enan yang ketiga adalah dan siapa yang akan menjadi mitra wati Sembilan kali perpanja ngan,
Inspekto rat jenderal (Irjen). kerjanya sebagai Irjen. Menurutnya, karena deadlock di peme rintah
berbagai kemungkinan bisa saja ter­ dalam hal ini Kementerian dalam
“Sebenarnya kami melapor jadi. Artinya, Irjen bisa berasal dari negeri, Kementerian Keua ngan dan
ke p a da p i m p i na n t e n t a n g pejabat karir yang ada dalam Ke­ Bappenas. Bahkan Mendagri konon
perkembangan reformasi birokrasi setjenan DPR saat ini, namun tidak sampai dipanggil tiga kali oleh Wa­
di tubuh Kesetjenan DPR, kemudian tertutup kemungkinan juga berasal pres (wakil pre siden) untuk memba­
pimpinan meresponnya hingga dari kalangan professional lainnya di has hal tersebut. Jadi tertundanya
akhirnya terjadilah per temuan luar Kesetjenan DPR. pengesahan UU ASN itu bukan sema­
kami, Kesetjenan DPR, Pim pinan ta­mata karena lambannya kinerja

Win menyambut positif pembentukan Irjen yang akan ikut mengawasi
kesetjenan DPR. Menurutnya pembentukan Irjen akan menjadi partner
atau mitra bekerja di DPR, bahkan hal tersebut akan meringankan
tugas dan beban kerja dari Kesetjenan DPR.

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 75