Page 77 - MAJALAH 109

OPINI

Mudakir Iskandar Syah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
T an ah nganan pertanahan dilakukan bebe­ hidup, oleh karena itu rusaknya tanah
merupakan rapa lembaga, dan tiap­tiap lembaga sama halnya rusaknya kehidupan
k a r uni a mempunyai kewenangan berbeda, se­ makluk hidup, khususnya manusia.
Tuhan Yang perti Badan Pertanahan, Kemen terian
Maha Esa, yang harus disyukuri Kehutanan, Pemerin tah Daerah dan Permasalahan yang pelik dalam
keberadaannya. Tanda syukur ini lembaga lainnya. Kewenangan ma­ pertanahan saat ini jenis Hak
kalau kita bisa melestarikan dan sing masing lem baga seringkali tidak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna
memanfaatkan tanah sesuai dengan sinkron antara satu dengan lainnya Bangunan (HGB). Kedua jenis
kebutuhan, tanpa harus merusak dalam menentukan kebijakan, atau penguasaan lahan ini yang hampir
keberadaannya. Tanah yang berada lebih dikenal dengan mempertahan­ pasti timbul permasalahan. Seperti
di bumi Indonesia sungguh menjanji­ kan ego sektoral. Hal yang demikian Pembangunan proyek Sport Center di
kan bagi penghuninya, karena semua akan menghambat pembaharuan Bukit Hambalang, Desa Hambalang,
kandungan tersedia, dan tingkat kesu­ pertanahan. Untuk menghindari tum­ Kec. Citeureup. PT Buana Estate milik
burannya tidak diragukan lagi. Banyak pang tindih kewenangan dalam pem­ Probosutedjo dengan mendapatkan
Negara lain yang iri atas potensi dan baharuan bidang pertanah an, perlu sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
kesuburan alam Indonesia. Potensi kiranya adanya lembaga sentral yang seluas 7.050 Ha. Penguasaan lahan
dan keseburan tanah ini akan mem­ berfungsi sebagai pusat pengendal­ berdasarkan Keputusan Mendagri/
pengaruhi eksistensi makhluk hidup ian, pembinaan dan pe ngaturan per­ Dirjen Agraria No. SK.I/HGU/DA/77
yang ada di dalamnya. tanahan. tgl 31 Desember 2002. Pada 2008
Probustedjo kembali mengurus
Untuk meningkatkan kesejah­ Sengketa pertanahan selama ini perpanjangan HGU, namun tidak
teraan warga, dalam pengelolaan dan bisa terjadi, antara masyarakat ver­ lagi seluas 7.050 Ha. akan tetapi
kepemilikan tanah dibutuhkan aturan sus masyarakat, masyarakat versus berkurang 32 Ha dan ternyata
yang simple, fleksibel dan aplikabel, pe ngusaha dan masyarakat versus diambil alih Kementerian Pemuda
yang bisa menjembatani semua per­ pemerintah. Dari semua sengketa dan Olah Raga (Kemenpora). Sesuai
masalahan pertanahan. Kalau hal pertanahan penyelesainnya akirnya surat permohonan Kemenpora ke
itu bisa terwujudkan bisa dikatakan, bermuara di pemerintah. Kalau meli­ BPN untuk membangun gedung
kaedah hukum sudah valid. Walau­ hat kasus tanah belakangan ini sung­ Pendidikan dan Latihan Olahraga.
pun setelah adanya hukum yang valid guh memprihatinkan, yang tidak se­ Pihak Buana Estate menggugat
masih dibutuhkan lagi supremasi hu­ dikit menelan korban jiwa dan harta. ke Pengadilan Tata Usaha Negara
kum, dan pemegang kekuasaan per­ Kondisi demikian ini bisa berkepan­ dan keputusan TUN membatalkan
tanahan yang selalu berorientasi ke­ jangan, apabila norma hukum perta­ perpanjangan HGU dan semua HGU.
pada kemakmuran dan kesejahteraan nahan itu sendiri tidak dilakukan per­ Artinya Probosutedo dan Kemenpora
masyarakat. baikan yang mengakomodir semua harus mengembalikan lahan itu ke
l
permasa ahan dan penyelesaian . negara dan selanjutnya dapat digarap
Kenyataan yang ada sampai saat warga. Tapi, Buana Estate ngotot min­
kini, permasalahan agraria masih Pembahasan ta kompensasi sesuai NJOP Rp 20.000
tetap banyak dan tetap meng ambang, permeter.
artinya tidak sampai titik penyelesaian Penggunaan lahan atau tanah
yang optimal. Kalau dilihat dari aspek prin sipnya harus sesuai dengan pe­ Kasus tanah dengan jenis HGU­HGB,
normatif, dasar hukum pertanahan rencanaan Negara yang disebut Ren­ merupakan sumber permasalahan
yang akan menentukan bisa tidaknya cana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), di bidang per tanahan. Jenis hak
pe nyelesaian permasalahan perta­ hal ini untuk menghindari rusaknya tanah itu memang membutuhkan
nahan. Berarti Undang Undang lingkungan dan penggu naan tanah kurun waktu berpuluh­puluh tahun.
Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun yang tumpang tindih. Permasalahannya, dalam proses
1960 yang merupakan peraturan pembuatan hak, khususnya yang
dasar agraria menjadi acuan dari Penggunaan dan pemanfaatan ta­ menggunakan tanah warga sering
segala hal yang menyangkut nah yang optimal, akan menghasilkan tidak melibatkan pemilik secara
masalah pertanahan. kesejahteraan yang optimal pula ter­ keseluruhan. Ditambah lagi setelah
hadap makhluk hidup khsusunya ma­ berakhirnya hak, seringkali tidak
Salah satu pemicu permasalahan nusia. Karena tanah merupakan prin­ diperpanjang atau tidak diperbaharui
tanah untuk saat ini adanya pena­ sip dasar dari semua aktivitas makluk hak kepemilikannya. Akan tetapi

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 77