Page 17 - MAJALAH 162
P. 17

AMA
                                                                                  LAPORAN UTAMA
                                                                                  LAPORAN UT
                                                                                  LAPORAN UT
                                                                                                AMA


                       eski penyelenggaraan                                       Dikatakannya, salah satu contoh
                       Pilkada serentak 2018                                   masalah teknis yang terjadi yaitu
                       diklaim berjalan dengan                                 terkait adanya ketidaksinambungan
                       baik, DPR RI sebagai                                    antara Pencocokan dan Penelitian
           Mlembaga yang memiliki                                              (Coklit) dengan Sistem Informasi
            fungsi legislasi dan pengawasan akan   Terkait masalah calon       Data Pemilih (Sidalih). “Misalnya
            tetap melakukan evaluasi terhadap   tunggal, Anggota Komisi II     ketika menggunakan sidalih secara
            berbagai kekurangan yang terjadi     DPR RI  Achmad Baidowi        konsekuen 100 persen ternyata
            pada pelaksanaan Pilkada serentak   mengatakan bahwa fenomena      datanya jauh berbeda dengan yang
            2018, salah satu diantaranya mengenai                              ada di hasil coklit,” terang Baidowi.
            masalah kotak kosong dan netralitas.  calon tunggal memang            Masalah klasik mengenai
               Perlu dicari feedback tentang hal-hal   didominasi oleh benturan   netralitas dalam penyelenggara
            yang masih kurang dalam pelaksanaan   regulasi. “Kemenangan kotak   pemilu juga masih menjadi
            pilkada 2018, semua persoalan yang   kosong di beberapa daerah     pertanyaan, sambungnya. “Banyak
            terjadi harus diinventarisasi dan   membuktikan adanya tingkat     penyelenggara Pemilu yang
            dijadikan sebagai bahan evaluasi yang   kekecewaan masyarakat,”    sampai diberhentikan, mulai dari
            bertujuan agar pelaksanaan pilkada                                 penyelenggara tingkat Tempat
            kedepannya lebih baik lagi.                                        Pemungutan Suara (TPS) hingga
               Pelaksanaan Pilkada di 171       Walaupun persoalan calon tunggal   tingkat Kelompok Penyelenggara
            daerah yang berjalan relatif baik   mempunyai landasan hukum yang   Pemungutan Suara (KPPS) Desa,”
            tersebut perlu mendapat apresiasi,   mengaturnya, namun alangkah baiknya   ungkapnya.
            karena  pelaksanaan tahapan pilkada   apabila kontestasi Pilkada serentak   Meningkatnya partisipasi
            yang telah berjalan tersebut jauh dari   didorong untuk menyediakan alternatif   masyarakat pemilih juga tidak lepas
            prediksi yang  dikhawatirkan. Tidak   pilihan.                     dari pengamatan Awi.
            hanya dari dalam negeri, sukses     Terkait masalah calon tunggal,    Dalam penilaiannya,
            pelaksanaan Pilkada 2018 ini bahkan   Anggota Komisi II DPR RI Achmad   meningkatnya pasrtisipasi masyarakat
            diklaim mendapat apresiasi yang baik   Baidowi mengatakan bahwa fenomena   dalam Pilkada 2018 tersebut
            dari kalangan internasional.
               Tetapi ada fenomena yang menarik   Jumlah calon tunggal dalam Pilkada kali ini memang
            dari penyelenggaraan Pilkada serentak   meningkat signifikan dibanding dengan Pilkada 2015
            2018 ini, dimana keberadaan calon
            tunggal mampu dikalahkan oleh kotak   dan 2017. Di waktu sebelumnya, status calon tunggal
            kosong. Jumlah calon tunggal dalam   pada Pilkada 2015 dan 2017 berujung dengan dilantiknya
            Pilkada kali ini memang meningkat   calon tunggal tersebut menjadi Kepala daerah dan Wakil
            signifikan dibanding dengan Pilkada   Kepala Daerah. Namun pada Pilkada serentak tahun ini,
            2015 dan 2017.
               Di waktu sebelumnya, status calon   justru kotak kosong yang menjadi pemenang melawan
            tunggal pada Pilkada 2015 dan 2017   calon tunggal berdasarkan hasil perhitungan cepat.
 Pilkada Manifestasi Kedaulatan Rakyat





            berujung dengan dilantiknya calon   calon tunggal memang didominasi   dilatarbelakangi oleh adanya
            tunggal tersebut menjadi Kepala daerah   oleh benturan regulasi. “Kemenangan   bantuan KPU yang menanggung dan
            dan Wakil Kepala Daerah. Namun    kotak kosong di beberapa daerah   menyediakan Alat Peraga Kampanye
            pada Pilkada serentak tahun ini, justru   membuktikan adanya tingkat   (APK) kepada para Pasangan Calon
            kotak kosong yang menjadi pemenang   kekecewaan masyarakat,” tandasnya.  (Paslon).
            melawan calon tunggal berdasarkan   Meski demikian, Awi, panggilan    “Hal tersebut menciptakan
            hasil perhitungan cepat.          akrab Baidowi menilai, pelaksanaan   efektifitas dan efisiensi bagi para
               Berdasarkan kejadian tersebut,   Pilkada serentak periode ketiga ini   paslon yang berkampanye kepada
            seolah menunjukan bahwa ada       secara umum berjalan dengan baik dan   masyarakat. Oleh karenanya saya
            perlawanan dari masyarakat pemilih   lancar.                       berharap penyelenggaraan Pilkada
            atas figur calon tunggal yang ada.   “Namun ada hal-hal teknis yang   serentak tahun ini dapat menjadi
            Keberadaan calon tunggal yang ada   masih harus dievaluasi dalam rangka   pelajaran bagi para penyelenggara,
            akan menutup kesempatan bagi rakyat   memperbaiki penyelenggaraan pemilu   agar pada Pemilu serentak tahun 2019
            untuk mempunyai alternatif pilihan   ke depannya,” tutur politisi Fraksi PPP   nanti bisa berjalan lebih maksimal,”
            pemimpin lainnya.                 itu.                             tutupnya.   EPS, DEP, MP/SF


                                                                               162 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22