Page 19 - MAJALAH 162

SUMBANG SARAN

Pilkada Serentak transformasi manajemen data elektoral online Pilkada karena mendapatkan di tingkat provinsi yang ditandai
Digitalisasi tersebut menandai
ancaman dari peretas (hacker).
dengan kekalahan sejumlah petahana
dan runtuhnya dinasti politik. Dari 10

Indonesia sejak pemilu pertama pada
tahun 1955. Dulu, dalam tiga kali pemilu
Dataset Pilkada Serentak 2018 yang
pasca-reformasi (Pemilu 1999, 2004, Politik Lokal daerah yang diikuti oleh petahana,
baik yang diikuti oleh Gubernur
dan Kedewasaan masih kesulitan untuk mengakses data koalisi partai politik di tingkat daerah petahana mengalami kekalahan. Hanya
dilakukan oleh CSIS menunjukkan
dan 2009), publik dan partai politik
atau Wakil Gubernur, di 9 provinsi
elektoral secara bebas dan cepat.
sangat cair dan tidak mewakili pola
satu orang petahana yang berhasil
Perubahan tersebut menunjukkan
7 dari 17 provinsi yang melaksanakan
beberapa pola yang menarik dicermati.
adanya semangat bersama untuk koalisi di tingkat pusat. Namun, terdapat menang yaitu Lukas Enembe di Papua.
Pilkada, tidak diikuti oleh petahana,
membuat pemilu dilaksanakan secara
Diantaranya, sebagai partai pemenang
Politik Pemilih terbuka dan transparan. Transparansi pemilu, tingkat koalisi PDIP dengan baik petahana Gubernur atau Wakil
data elektoral ini penting agar legitimasi
partai lain lebih rendah dibandingkan
Gubernur yaitu Kalimantan Barat,
Golkar dan Gerindra. Bahkan lebih
Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi
publik terhadap pelaksanaan pilkada
menjadi tinggi. Sehingga tidak ada
Petahana Gubernur yang kalah
kecurigaan terhadap hasil dan proses rendah dibandingkan Nasdem atau Tenggara, dan Sumatera Utara.
PAN. Pola lain yang ditemukan adalah
pelaksanaan pilkada. mulai terbentuk pola koalisi baru di diantaranya, Muhammad Ridho Ficardo
Dari sisi partai politik, akses Pilkada. Tiga partai seperti Gerindra, (Lampung), Said Assagaf (Maluku),
data yang terbuka terhadap data- PKS, dan PAN cukup banyak berkoalisi Abdul Gani Kasuba (Maluku Utara),
data elektoral menjadi strategis dibandingkan partai koalisi pemerintah. dan Arsyadjuliandi Rahman (Riau).
untuk merumuskan strategi dan Gerindra paling banyak berkoalisi Sementara petahana wakil gubernur
taktik kampanye. Partai juga dapat dengan PAN dan PKS dan paling sedikit yang kalah diantaranya, I Ketut
melakukan analisis data berbasis berkoalisi dengan PDIP dan Hanura. Sudikerta (Bali), Deddy Mizwar (Jawa
dapil untuk menjaring calon anggota Sementara Golkar paling banyak Barat), Saifullah Yusuf (Jawa Timur),
legislatif. Sementara dari sisi peneliti, berkoalisi dengan Nasdem dan paling Ishak Mekki (Sumatera Selatan), Agus
keterbukaan data tersebut menjadi sedikit dengan PKS. PDIP paling banyak Arifin Numang (Sulawesi Selatan).
penting dalam aspek kajian perilaku berkoalisi dengan Demokrat dan PPP Perubahan politik di tingkat
pemilih berbasis data-data elektoral. dan paling sedikit dengan PKS. lokal juga ditandai dengan kekalahan
Ke depan, KPU masih mempunyai Hasil pilkada serentak 2018 ini juga sejumlah dinasti politik lokal yang
tantangan untuk meningkatkan fitur menunjukkan munculnya perubahan terjadi di Sumatera Selatan dengan
keamanan data sehingga kuat dari peta politik di tingkat lokal terutama kekalahan Dodi Reza Alex Noerdin
serangan peretas. Dalam pilkada lalu, (putra Alex Noerdin-Gubernur 2
KPU sempat menon-aktifkan data Periode), Karolin Margret Natasa (putri
Cornelis-Gubernur Kalimantan Barat 2
Periode) dan Ichsan Yasin Limpo (adik
Syahrul Yasin Limpo-Gubernur Sulawesi
Selatan 2 Periode). Perubahan lainnya
yang mencolok adalah terpilihnya
gubernur profesional yang non-kader
partai politik, yaitu Ridwan Kamil,
Nurdin Abdullah dan Khofifah Indar-
Parawansa.

Penutup
Hasil Pilkada Serentak menunjukkan
terjadinya perubahan kekuatan politik
di tingkat lokal yang ditandai dengan
kekalahan petahana di 9 dari 10
provinsi yang diikuti oleh petahana.
Pelaksanaan pilkada yang berdekatan
dengan pelaksaan pemilu nasional 2019
diprediksi akan memanaskan pergerakan
SUMBER : KPU-KLATENKAB.GO.ID mesin partai menjelang pemilu. Hasil
pilkada pada batas tertentu juga akan
mempengaruhi konstelasi politik di
tingkat nasional, terkait dukungan
pemilih kepada calon presiden/wakil
presiden serta mempengaruhi proses
seleksi cawapres.

19
PARLEMENTARIA
161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 19
162 XLVIII 2018