Page 24 - MAJALAH 162
P. 24

LEGISLASI





































                                                                                                              SUMBER : WWW.DAKWATUNA.COM








                                 Menanti KUHP



                               Rasa Indonesia






             Ratusan pasal sudah diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Bangsa ini sedang menanti
             sebuah produk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karya anak bangsa. KUHP
               yang bercita rasa kolonial harus diganti. Inilah penantian panjang Bangsa Indonesia
                                         atas sumber utama hukum pidana.


                      sulan merumuskan        imventaris masalah (DIM) yang dibahas.   membahas pasal-pasal krusial.
                      KUHP sebenarnya sudah   Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi   “Perspektif tidak satu. Maka tugas kami
                      sangat lama. Sejak      III DPR yang bertugas merumuskan   sebagai pembuat UU memilih satu
                      zaman Orde Baru sudah   KUHP ini kemudian membaginya dalam   perspektif dari berbagai perspektif yang
            Upernah diusulkan. Namun,         dua buku. Buku I memuat pasal 1-218.   ada untuk kemudian kami ambil dan
            rumusan KUHP terus kandas oleh    Sementara Buku II berisi pasal 219-786.  putuskan,” kata Arsul.
            waktu dan polemik. Pada periode DPR   Awal Juli lalu, Parlementaria   Pada minggu kedua Juli, Panja
            2009-2014 juga pernah dibahas. Namun,   mengikuti diskusi publik di DPR yang   RKUHP Komisi III kembali bekerja
            tak tuntas. Kini, pada periode 2014-2019   menyoal RKUHP. Anggota Komisi III   membahas pasal-pasal dan isu krusial
            sudah ada tekad kuat menyelesaikan   DPR RI Arsul Sani memberi sambutan   yang belum tuntas. Menurut Arsul,
            rancangan KUHP tersebut.          pembuka dalam diskusi tersebut.   Panja Komisi III hanya menekankan
               Dalam RKUHP yang diinisiasi    Diungkap Arsul, banyak perdebatan   pada politik hukum. Sementara
            pemerintah ini, ada 2.380 lebih daftar   tajam antaranggota Panja ketika   rumusan pasal-pasalnya diserahkan


            24  PARLEMENTARIA  162 XLVIII 2018
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29