Page 26 - MAJALAH 162

LEGISLASI

Revisi UU ASN Diharap

Perhatikan Unsur Pengabdian

dan Kemanusiaan

Upaya pemerintah dalam menuntaskan Revisi Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil
Negara (ASN) masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini terbukti dari
rapat yang diselenggarakan Badan Legislasi (Baleg) dengan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia
dengan agenda penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM), ternyata dalam rapat
tersebut, pemerintah belum bisa menyerahkan DIM yang dimaksud. Sehingga
pembahasan pun mandek, MenPAN-RB Asman Abnur beralasan sampai saat ini masih
mengkonsolidasikan dengan lembaga pemerintahan terkait.

diperlukan, baik di instansi pemerintahan
pusat dan instansi pemerintahan daerah.
Dalam kenyataannya untuk membantu
berjalannya tugas-tugas pemeritahan
lebih lancar, baik di pemerintahan pusat
maupun di pemerintahan daerah, tugas-
tugas tersebut bisa dilihat sebagian
dikerjakan oleh tenaga honorer.
Tenaga honorer pendidik di sekolah-
sekolah contohnya, banyaknya tenaga
honorer baik Guru Tidak Tetap (GTT)
maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT),
jumlahnya sangat banyak sekali. Kondisi
dan keberadaan tenaga pengajar
dan tenaga administrasi yang sudah
berstatus sebagai pegawai negeri
masih membutuhkan bantuan tenaga
FOTO : AZKA/IW honorer. Keberadaanya diperlukan untuk
mendukung tugas-tugas yang diampu
oleh pegawai yang sudah berstatus
Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyanto sebagai pegawai negeri sipil.
Dari ukuran loyalitas pengabdian
erkait masalah yang sebelum Desember 2015, namun sampai tenaga honorer sudah tidak diragukan
mandek tersebut Anggota Juli 2018 ternyata masalah tersebut lagi. Perhatian dari pemerintah sangat
Badan Legislasi DPR masih mangkrak. ditunggu-tunggu dan diharapkan untuk
RI Bambang Riyanto “Orientasi dari pembahasan ini dapat merubah status kepegawaian
T mengkritisi kinerja adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 menjadi lebih jelas dan pasti yaitu
pemerintah yang terkesan tidak Tahun 2014. Harusnya DIM-nya sudah diangkat menjadi pegawai negeri.
serius menuntaskan persoalan tenaga masuk, tinggal pemerintah setuju atau Menurut Bambang, pemerintah harus
honorer di institusi pemerintahan. Dia tidak, kalau tidak setuju sampaikan memberikan penghargaan atas loyalitas
menagih janji penuntasan permasalahan pak, jadi ada ketegasan sikap. Kalau dan pengabdian para tenaga honorer
tenaga honorer untuk yang kesekian mau selesaikan, selesaikan,” tandas dengan memberi kejelasan status.
kalinya kepada MenPAN-RB, dia Bambang. Sudah empat tahun berlalu tapi masalah
mengungkapkan dalam rapat di Komisi Masalah keberadaan tenaga honorer ini tak kunjung usai. Dia pun mengajak
II DPR, pemerintah terlah benkomitmen dengan kategorinya masing-masing pemerintah untuk serius mengatasi
akan menuntaskan masalah tersebut di instansi-instansi pemerintah sangat masalah tersebut.

26 PARLEMENTARIA 162 XLVIII 2018