Page 25 - MAJALAH 162

LEGISLASI

kepada tim ahli hukum dari pemerintah.
Ia mencontohkan politik hukum yang
diambil Komisi III. Misalnya, soal
hukuman mati, apakah masih diperlukan
atau dihapus. Contoh lain adalah soal
pasal penghinaan presiden.
Dalam RKUHP, hukuman mati masih
diberlakukan dan pasal penghinaan
presiden tetap ada. Inilah politik hukum
hasil perdebatan panjang Komisi III DPR.
Pasal penghinaan presiden sebetulnya
sudah dibatalkan Mahkamah
Konstitusi (MK). Tapi, dalam RKUHP
penting diadakan. Soal hukuman
mati, perdebatannya sangat panjang.
Masyarakat Indonesia yang sangat
heterogen ternyata masih mengenal
dan membutuhkan hukuman mati itu
yang sempat ditentang oleh berbagai
lembaga swadaya masyarakat.
Mengenai pasal penghinaan
presiden, lanjut politisi PPP ini, FOTO : JAKA/IW
tetap harus ada. Walau ada putusan
MK yang menghilangkan regulasi
menyangkut hal tersebut, namun Panja FOTO : DOEH/IW
RKUHP memandang perlu pasal ini
ditempatkan dalam pasal tersendiri Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani
dalam RKUHP. “Pasal menghina
presiden negara lain itu ada, pasal Tipikor dalam RKUHP. RKUHP justru akan memperkuat
menghina orang mati saja ada, kok Pasal Tipikor sendiri diatur dalam kedudukan pengaturan Tipikor beserta
pasal menghina presidennya sendiri bab 33 sebanyak 20 pasal (pasal 687- lembaga-lembaga penegak hukumnya,
tidak ada,” jelas Arsul. 706). Salah satu pasal Tipikor dalam seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK.
Dalam RKUHP yang diusulkan RKUHP bisa dilihat pada awal babnya. Muladi yang juga menjadi pembicara
pemerintah ke DPR, pasal penghinaan Pasal 687 ayat (1) berbunyi: “Setiap dalam diskusi RKUHP itu menyatakan,
presiden tetap tercantum. F-PPP orang yang secara melawan hukum “UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah
sendiri, kata Arsul, mengusulkan agar melakukan perbuatan memperkaya diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
pasal ini tidak dijadikan sebagai tindak diri sendiri atau orang lain atau suatu 2001, masih tetap berlaku sebagai lex
pidana biasa, tapi jadi delik aduan. korporasi yang dapat merugikan specialis, sebagai dampak berlakunya
Sama dengan pasal penghinaan orang keuangan negara atau perekonomian asas lex specialis derogate legi
per orang yang juga merupakan delik negara, dipidana dengan pidana penjara generali,” katanya.
aduan, namun pasal penghinaan seumur hidup atau pidana penjara Dalam ilmu hukum, lex specialis
presiden dirumuskan berbeda. paling singkat 4 (empat) tahun dan derogat legi generali adalah asas
“Menghina Arsul Sani dan Jokowi pasti paling lama 20 (dua puluh) tahun dan penafsiran hukum yang menyatakan
berbeda pasal dan hukumannya. Itulah denda paling sedikit kategori II dan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex
contoh politik hukum yang diambil paling banyak kategori IV”. specialis) mengesampingkan hukum
Panja RKUHP,” imbuhnya. Sementara ayat (2) berbunyi: “Dalam yang bersifat umum (lex generalis).
hal tindak pidana korupsi sebagaimana Inilah berbagai pandangan dan
Pidana Korupsi dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dinamika terakhir yang terjadi dalam
Isu menarik lainnya dalam RKUHP dalam keadaan tertentu, pidana mati pembahasan RKUHP.
adalah tindak pidana korupsi (Tipikor). dapat dijatuhkan”. Pembukaan bab Setelah melewati waktu,
Polemik muncul di berbagai media Tipikor dalam RKUHP ini dinilai sudah perdebatan, dan polemik yang panjang,
saat Panja RKUHP Komisi III membahas maksimal dan menepis keraguan KPK Panja bertekad akhir tahun 2018 ini,
isu ini. Bahkan, Komisi Pemberantasan tentang hukuman ringan bagi koruptor. RKUHP bisa rampung dan diundangkan.
Korupsi (KPK) mulai tak nyaman dengan Pasal-pasal Tipikor ini tentu saja tidak Semua pihak menanti kelahiran kitab
isi RKUHP yang mengatur Tipikor. menafikkan pasal-pasal lex specialis hukum pidana bercita rasa Indonesia.
KPK menilai, hukuman bagi koruptor dalam UU Tipikor yang selama ini Sejarah panjang KUHP peninggalan
terlalu ringan. Awal Juli lalu, Pimpinan digunakan oleh KPK. kolonial dan usulan perubahannya jadi
KPK sempat bertemu Presiden Jokowi Ketua Tim Perumus RKUHP Muladi bagian sejarah perjalanan bangsa ini.
di Istana Negara membahas polemik menilai, masuknya pasal Tipikor dalam MH/SF

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25