Page 27 - MAJALAH 162

LEGISLASI

baginya menuntaskan persoalan
honorer menjadi perhatian khusus.
“Undang-undang ini tetap menjadi
komitmen kita, kita harus selesaikan,
ini sudah menjadi inisiasi kita, dan
pemerintah sudah mengeluarkan
surpresnya. Tetapi yang paling penting
menurut saya adalah bagaimana bukan
sekedar menyelesaikan undang-
undangnya, tapi mengeksekusi
persoalannya,” tandas Supratman.
Supratman juga mengungkapkan,
pemerintah selalu beralasan masalah
pengangkatan tenaga honorer tak
FOTO : AZKA/IW kunjung dieksekusi karena persolaan
anggaran. Padalah Baleg telah

Pimpinan Baleg DPR RI menyaksikan Menpan RB Asman Abnur menandatangani hasil mengajukan solusi dengan cara satu
orang pensiun digantikan dengan
kesimpulan rapat terkait revisi RUU ASN.
pengangkatan satu orang tenaga
“Bagaimanalah kita secara bijak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur honorer.
untuk menyelesaikan ini bersama- Sipil Negara (ASN) sejak setahun lalu. “Karena masalah yang dikemukakan
sama, kami dengan penuh etiket baik, Dalam surat yang ditujukan kepada oleh pemerintah itu selalu terkait
ingin menyelesaikan masalah ini, sudah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggaran. Padahal solusi kami
empat tahun. Saya mohon dengan Republik Indonesia (DPR RI) itu, Jokowi berikan di Badan Legislasi, seharusnya
segala hormat dan segala kerendahan menginstruksikan kepada tiga menteri pemerintah nggak perlu mengeluarkan
hati kami, mari kita bicara tentang faktor- untuk membahas Rancangan Undang- anggaran yang mereka hitung-hitung,
faktor sosial pengabdian mereka Pak. undang ASN pada tanggal 22 Maret kalau dengan pola yang seperti kami
Tidak hanya sekedar norma-norma yang 2017. tawarkan, yakni sistim, ada yang pensiun
tertulis dengan cara kaku itu dilakukan,” Ketiga menteri tersebut adalah angkat, jadi sebenarnya itu polanya.
papar Bambang kepada Asman Abnur di Menteri Pendayagunaan Aparatur Alasan pemerintah itu membebani APBN
Ruang Rapat Baleg. Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri tidak relevan lagi,” jelas Supratman.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Keuangan, dan Menteri Hukum dan Dengan begitu alasan MenPAN-
Arif Wibowo yang memimpin rapat pun
turut menegaskan penyataan Bambang,
dia mengatakan. “Saya kira apa yang
disampaikan Pak Bambang juga banyak
yang penting, dan itu berulang kali
disampaikan beliau, soal manusia dan
kemanusiaan dari tenaga honorer itu,”
ungkap Arif.
Bahkan Ketua Baleg Supratman
Andi Agtas yang juga hadir dalam rapat
tersebut memaparkan, masalah tenaga
honorer yang tak kunjung usai bisa
membahayakan pemerintah. Senada
dengan Wakil Ketua dan Anggota Baleg
lainnya, diapun menekankan unsur FOTO : AZKA/IW
kemanusiaan dan pengabdian para
tenaga honorer kepada pemerintah.
“Kita bicara soal kemanusiaan, itu Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas
poinnya. Kami seluruh fraksi bersepakat HAM. Namun, walau surat bernomor RB yang masih mengkonsolidasikan
bahwa ini adalah kepentingan kita R-19/Pres/03/2017 itu telah diterbitkan, DIM dan persoalan anggaran yang
bersama. Ini menyangkut nasib kurang tidak ada tindak lanjut dari para menteri, membebani APBN hanya kilah saja,
lebih 438 ribu plus keluarganya,” ungkap termasuk belum ada Daftar Inventarisasi bukti tidak serius mengatasi masalah
Supratman dari meja pimpinan. Masalah (DIM) revisi Undang-Undang tenaga honorer. “Berarti pemerintah
Sebenarnya dalam menanggapi ASN hingga saat ini. Oleh sebab itu selalu mencari-cari alasan saja untuk
masalah ini Presiden Joko Widodo telah Supratman pun menegaskan kembali melakukan revisi atau pengangkatan
mendelegasikan para menteri untuk bahwa penyelesaian revisi UU ASN terhadap tenaga honorer itu,” imbuh
membahas revisi Undang-Undang harus menjadi komitmen bersama, Supratman. EKO/SC

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27