Page 23 - MAJALAH 162

PENGAWASAN

akil Ketua Komisi X “Sehingga kalaupun
DPR RI Sutan Adil secara umum nilai
Hendra menilai, Unas SMP tahun ini
sistem zonasi mengalami penurunan,
W dalam PPDB secara garis besar tidak
diharapkan mampu menghilangkan ada pengaruhnya pada
dikotomi antara sekolah favorit dan PPDB untuk masuk
non favorit. Hal ini dikarenakan dalam jenjang SMA. Hal ini
penerimaan siswa adalah zonasi atau sejalan dengan rencana
jarak antara rumah dengan sekolah, kerja Panitia Kerja (Panja)
sehingga dapat mendorong pemerataan DPR yang menerapkan
mutu sekolah antar daerah, karena standar nasional
sebaran siswa yang berkualitas tidak pendidikan yang sama
hanya bertumpu pada sekolah yang di penjuru Tanah Air,”
dianggap favorit. imbuh Sutan.
Sutan menuturkan sesuai dengan
regulasi yang baru, yakni Peraturan Marak Pungli
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan SKTM Fiktif
(Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Pelaksanaan
tentang PPDB, kriteria PPDB adalah sistem PPDB bukan
zonasi, bukan lagi nilai Ujian Nasional berarti berjalan dengan
(Unas). Pola ini menurutnya memiliki lancar. Kenyataan di lapangan, muncul dapil Jambi itu.
kelebihan dalam menyeimbangkan berbagai masalah, seperti pungutan liar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni
sebaran siswa yang berkualitas di semua penggunaan Surat Keterangan Tidak Marlinawati mengatakan, maraknya
sekolah, namun juga butuh persiapan Mampu (SKTM) fiktif, hingga anak yang keberadaan SKTM fiktif yang terjadi
dari sekolah untuk menerapkan standar gagal duduk di bangku sekolah karena di sejumlah daerah untuk keperluan
yang sama dengan sekolah unggulan. tidak kebagian jatah kursi. Bahkan, mendaftar sekolah pada proses PPDB
“Yang menjadi kriteria pertama nasib anak-anak itu terkatung-katung, tahun ini, harus dicermati secara serius
dalam penerimaan siswa baru adalah dan berpotensi gagal melanjutkan oleh pemerintah, pihak sekolah dan
jarak. Pertimbangan kedua sekolah pendidikan. aparat penegak hukum.
bisa menggunakan usia siswa. Dengan Terhadap pungli itu, Sutan meminta “Keberadaan SKTM fiktif ini telah
adanya sistem zonasi tersebut, anak pemerintah untuk menindak tegas melibatkan pihak orang tua, calon
didik yang berada di sekitar sekolah praktek pungli selama proses PPDB di peserta anak didik serta pihak aparat
menjadi prioritas atau diutamakan dalam sekolah. Sutan menegaskan, pihaknya pemerintah yang mengeluarkan surat
penerimaan siswa baru. Terlepas dari mendapat banyak laporan terkait praktek tersebut. Penggunaan mekanisme
berapapun nilai Unas-nya, nilai Unas pungli yang terjadi di sekolah selama jalur hukum patut dipertimbangkan,
menjadi pertimbangan terakhir,” kata proses PPDB tahun ini, bahkan pungli ini mengingat masifnya praktik pembuatan
Sutan kepada Parlementaria, baru-baru seolah menjadi budaya di dalam setiap SKTM fiktif ini. Jelas praktik ini melanggar
ini. penerimaan siswa baru. etika, norma dan hukum yang berlaku,”
Politisi Partai Gerindra itu Sutan memaparkan, praktek jual beli tegas Reni.
menambahkan, dalam Pasal 14 kursi ini sebenarnya telah coba dikurangi Politisi PPP itu meminta agar
Permendikbud Nomor 14 Tahun pemerintah dengan jalan menerapkan pemerintah dan lembaga pengelola
2018 diuraikan urutan seleksi masuk sistem zonasi pada penerimaan peserta pendidikan, baik sekolah maupun
SMA, yakni berdasarkan jarak tempat didik, karena dengan zonasi akan perguruan tinggi, membuat suatu sistem
tinggal dengan sekolah sesuai dengan membuat strata favorite antar sekolah yang memungkinkan agar tidak ada
ketentuan zonasi. Kemudian baru Surat menjadi berkurang, yang logikanya lagi praktik penggunaan SKTM fiktif.
Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP atau mengurangi kesempatan untuk Misalnya, dibuatkan aturan bagi siapa
bentuk lain yang sederajat, dan prestasi terjadinya pungli, namun kenyataan saja yang sengaja membuat SKTM fiktif,
di bidang akademik maupun non di lapangan justru malah membuat maka calon peserta didik atau calon
akademik yang diakui sekolah. oknum di sekolah tambah berani untuk mahasiswa akan dianulir hasil test-nya
Ketentuan seleksi PPDB berbasis memasang tarif memperjualbelikan kursi. atau seleksi masuk di sekolah atau
zonasi juga berlaku untuk siswa baru di “Saya pikir kuncinya tetap di perguruan tinggi tersebut.
jenjang SMP maupun SD. Khusus untuk pengawasan, maka pemerintah harus “Praktik pembuatan SKTM fiktif ini
SD pertimbangan pertama adalah usia memperkuat di bagian ini, meski sistem telah merusak mental dan nalar para
peserta didik, baru setelah itu zonasi sudah online lebih menjamin PPDB untuk calon peserta didik. Praktik ini harus
atau jarak rumah ke sekolah. Seleksi transparan, akuntabel dan partisipatif, menjadi perhatian serius agar ke depan,
siswa baru jenjang SD juga tidak boleh tetap saja ada oknum yang melakukan tidak ada lagi praktik pembuatan SKTM
menggunakan ujian baca, tulis, berhitung pungli, padahal ini pidana, yang bisa fiktif yang jelas merugikan yang lainnya,”
(calistung). dibawa ke ranah hukum,” tegas politisi tandas politisi dapil Jawa Barat itu. SF

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23