Page 11 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI TAUFIK KURNIAWAN

untuk disahkan menjadi APBN tahun
2016, dengan catatan, bahwa seluruh
catatan merupakan bagian yang utuh
dan tidak terpisahkan dari yang wajib
dilaksanakan dari pemerintah. Kedua,
Penanaman Modal Negara (PMN) dikem­
balikan kepada komisi terkait, dan akan
dibahas kembali dalam pembahasan
APBN Perubahan 2016 mendatang,” jelas
Taufik.
APBN 2016 disepakati pendapatan
negara sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan
belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun.
Asumsi Makro yang disepakati meliputi
Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen, In­
flasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$,
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5
persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Komisi XI dan Pimpinan Banggar menerima Direktur 50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel
Pelaksana IMF Christine Lagarde di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta
per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel
KRITISI PENYUSUNAN DAN tahun 2014 telah diperiksa BPK, dan setara minyak per hari.
PELAKSANAAN APBN mendapat opini Wajar Dengan Penge­ Selama­kurun­waktu­2015,­Taufik­juga­
Topik ekonomi dan keuangan menjadi cualian (WDP). Sepuluh fraksi DPR mem­ aktif dalam kegiatan hubungan interna­
konsentrasi Wakil Ketua DPR RI, Tau­ berikan­pandangannya,­Taufik­meminta,­ sional. Salah satunya, ia menerima kun­
fik Kurniawan. Pembahasan Anggaran aspek hasil audit BPK terkait APBN 2014, jungan Delegasi Komisi Anggaran Par­
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bagian tak terpisahkan dari pe­ lemen Tiongkok dipimpin Wakil Ketua
tentunya­tak­lepas­dari­pantauan­Taufik.­ nyusunan RAPBN 2016. Seluruh fraksi Liu Xiuwen. Delegasi itu ingin bertukar
Bahkan, ia selalu memastikan memimpin pun menyetujui laporan pertanggung­ pikiran dan berdiskusi terkait situasi
Rapat Paripurna, jika beragendakan ten­ jawaban APBN 2014. ekonomi global termasuk pelemahan
tang pengesahan APBN. Terkait RAPBN 2016, DPR pun me­ mata uang. Dalam situasi yang penuh
Mengawali tahun 2015, Taufik me­ minta penyusunannya lebih realistis. tantangan global ini, Taufik berharap
mimpin Paripurna untuk mengesahkan Taufik­meminta­Tim­Ekonomi­Pemerin­ kedua parlemen bisa saling kerja sama
APBN­Perubahan 2015. Tak dipungkiri, tahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla un­ dan saling mendukung.
prosesnya memerlukan skorsing yang tuk lebih keras dalam menyusun Ren­ Taufik juga pernah menerima kun­
cukup panjang dan lobi yang ketat. Se­ cana Kerja dan Anggaran Kementerian jungan Managing Director of Interna-
jumlah catatan dari fraksi DPR pun dan Lembaga (RKAKL) di tahun angga­ tional Monetary Fund (IMF) Christine
menyertai persetujuan itu. Memasuki ran 2016. Koordinasi lintas sektoral juga Madeleine Odette Lagarde. Dalam ke­
pertengahan tahun 2015, pembahasan dibutuhkan seluruh Kementerian dan sempatan itu, IMF mengapresiasi apa
DPR mengarah kepada RAPBN 2016. Lembaga. yang dilakukan parlemen dan peme­
Usai pemerintah mengajukan ke­ Menuju pengesahan RAPBN 2016, rintah Indonesia terhadap situasi global.
rangka ekonomi makro dan kebijakan Taufik memastikan, APBN pertama Pertemuan yang sangat bersahabat ini
fiskal­2016,­seluruh­fraksi­DPR­memberi­ Jokowi­JK itu sudah sesuai harapan pa­ sekaligus untuk tukar menukar infor­
kan pandangannya. Masalah pertumbu­ sar dan sudah realistis dengan kondisi masi menyangkut perkembangan krisis
han ekonomi dan penerimaan negara, mekanisme pasar. Walaupun disertai global yang sangat terasa dampaknya di
menjadi sorotan sebagian besar fraksi beberapa catatan, seluruh fraksi menye­ negara­negara berkembang.
terkait RAPBN 2016. Pemerintah mem­ tujui­RAPBN­2016.­Taufik­mengatakan,­ Terkait Masyarakat Ekonomi Asean
perkirakan nilai pertumbuhan ekonomi sebelum palu pengesahan diketok, sem­ (MEA), politisi asal dapil Jawa Tengah ini
di kisaran 5,8­6,2 persen pada 2016, cu­ pat terjadi ketegangan, dan akhirnya di­ berharap, ada optimisme untuk meng­
kup realistis. perlukan lobi kepada seluruh fraksi DPR. hadapi pasar bebas Asean yang telah
Walaupun DPR dan Pemerintah APBN 2016 disepakati pada 30 Oktober berlangsung ini. Dengan atau tanpa
sedang membahas RAPBN 2016, na­ 2015. program MEA, Indonesia tetap harus
mun laporan pelaksanaan APBN 2014 “Dari hasil lobi antara 10 pimpinan melakukan pergerakan untuk mengha­
juga tetap menjadi perhatian. Laporan fraksi, dihasilkan dua kesepakatan. Per­ dapi tanta ngan globalisasi. (SF) FOTO: AN-
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tama, menyetujui Rancangan APBN 2016 DRI/PARLE/HR

EDISI 132 TH. XLV, 2015 11