Page 14 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI III DPR RI

RUU KUHP MULAI DIBAHAS ta dan mantan penasihat KPK Abdul­ meneguhkan kedaulatan hukumnya.
Inilah RUU yang sejak lama selalu lah Hehamahua untuk membahas hal PENYERAHAN DIM RUU KUHP
menjadi PR besar para Anggota DPR ini. Pihak pemerintah sendiri waktu itu Oktober 2015 daftar invetaris ma­
RI dari period ke periode. Dan Komi­ menginginkan kodifikasi total. Untuk salah (DIM) RUU KUHP diserahkan saat
si III DPR akhirnya memulai kembali itu, Komisi III perlu mendengar arge­ raker perdana dengan Menteri Hukum
pembahasan RUU KUHP pada Juni mumen­pemerintah­tentang­filosofi­dan­ dan­HAM­yang­baru­Yasona­Laolly.­Ada
2015. Dalam Prolegnas 2015­2019, RUU latar pilihannya pada kodifikasi total 2.394 DIM yang berhasil dinventarisir.
KUHP sudah dicanangkan bisa ram­ tersebut. DIM substansi 847, DIM substansi baru
pung dalam periode keanggotaan kali Dalam­kodifikasi­total,­semua­tindak­ 88, DIM memintapenjelasan 221, DIM
ini. pidana kejahatan khusus dilebur men­ redaksional 73, dan DIM bersifat catatan
62. Komisi III membahas DIM ini dengan
Menkum HAM.

CAPIM KPK
Setelah melalui seleksi ketat, ak­
hirnya para calon pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), melaku­
kan fit and profer test di Komisi III pada
Desember 2015. Ada sepuluh calon yang
melakukan tes. Kesepuluh nama itu
adalah Saut Situmorang, Surya Chan­
dra, Alexander Marwata, Basariah Pan­
jaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan
Budi Sapto Prabowo, Laode Muhammad
Syarif, Busro Muqoddas, dan Robby Arya
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung bahas revisi UU KUHP
Brata.
Semua institusi hukum diundang jadi satu dalam KUHP. Contoh kejahatan Yang­menarik­ada­satu­calon­perem­
Komisi III DPR untuk memberi masukan. khusus itu adalah tindak pidana korupsi, puan yang masuk sebagai capim KPK,
Komisi III dan pemerintah mencanang­ pelanggaran HAM berat, narkotika, pen­ yaitu Basariah Panjaitan. Ia juga satu­
kan pembaharuan sistem peradilan
pidana terpadu. Sinkronisai dan har­
monisasi juga sudah dilakukan. Masih
banyak materi kontroversial dalam RUU
warisan Pemerintah Kolonial Belanda
ini. Seiring pembahasan RUU KUHP,
Komisi III juga melakukan konsolidasi
atas hukum pidana materiil, termasuk
memperbarui kelembagaan penegak
hukum.

KODIFIKASI PARSIAL KUHP
Pembahasan RUU KUHP pada Sep­
tember 2015 terus berlanjut. Kali ini
isu­kodifikasi­total­(tertutup)­dan­par­
sial (terbuka) jadi perdebatan antara
pemerintah dan DPR. Komisi III DPR
sendiri menginginkan pembahasan Pleno Komisi III DPR Tentang Pemilihan Anggota dan Ketua KPK secara voting dipimpin Ketua Komisi
RUU­ini­dengan­kodifikasi­parsial.­Bila­ Azis Syamsudin
dalam lima tahun ke depan, RUU ini cucian uang, dan perdagangan manusia. satunya yang berasal dari Polri. Wakil
belum rampung juga, Komisi III beru­ Romli Atmasasmita di hadapan Komisi Ketua Komisi III Benny K Harman ber­
saha realistis, agar pembahasannya III berpendapat, hendaknya hukum di harap, para calon yang mengikuti selek­
dengan­kodifikasi­parsial.­ Indonesia tidak terinspirasi pada hu­ si ini bisa menjadi harapan masyarakat
Komisi III DPR sempat mengundang kum umum (kodifikasi total). Dengan agar lembaga antirasuah ini eksis dan
pakar hukum pidana Romli Atmasasmi­ kodifikasi­parsial,­justru­Indonesia­bisa­ kuat. (SPY/MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

14 EDISI 132 TH. XLV, 2015