Page 18 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI VII DPR RI

pinan DPR, pembangunan smelter di­
tempatkan di Mimika, Papua.
Dengan pembangunan smelter ini,
limbah industri pertambangan bisa
terkontrol dengan baik. Komisi VII me­
nyerukan agar pemerintah dan Free­
port melakukan pengawasan berkala
terhadap pembangunan smelter, agar
masyarakat yang tinggal di lingkungan
pertambangan tidak terdampak dari bu­
ruknya pengolahan limbah.

SEPAKATI ANGKA SUBSIDI
LISTRIK
Komisi VII DPR menyapakati pene­
tapan angka subsidi listrik untuk tahun
2016, yaitu sebesar Rp 67 triliun hingga
Rp 71 triliun. Angka tersebut ternyata
Suasana rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM
lebih besar dari angka yang diajukan
RENEGOSIASI FREEPORT HARUS pertambangan sudah sangat mendesak. pemerintah sebesar Rp 60,14 triliun
LIBATKAN PEMPROV PAPUA Komisi VII DPR memandang penting hingga Rp 63,18 triliun. Inilah yang
Januari 2015, Komisi VII DPR RI su­ pengawasan terhadap pembangunan mengemuka menjadi butir kesepakat­
dah mendesak pada Menteri ESDM smelter ini. Pada Februari 2015, Komisi an antara Komisi VII dengan Menteri
Sudirman Said agar melibatkan Peme­ VII DPR membentuk Panja Smelter un­ ESDM, Juni 2015.
rintah Provinsi Papua dalam renegosiasi tuk menjalankan fungsi pengawasan Pada kesempatan itu, DPR RI menolak
kontrak karya PT. Freeport Indonesia. terhadap perusahaan­perusahaan per­ keinginan pemerintah untuk menaikkan
Pelibatan Pemprov Papua dalam kontrak tambangan. Smelter sendiri merupakan tarif listrik dengan alasan masyarakat
karya selalu disuarakan Komisi VII ke­ fasilitas pengolahan dan pemurnian Indonesia belum siap untuk menerima
pada setiap Menteri ESDM yang sedang mineral yang harus ada pada semua pe­ kenaikan tarif listrik. “DPR RI memper­
menjabat. Rapat ketika itu dihadiri pula rusahaan pertambangan. timbangkan keadaan ekonomi sedang
perwakilan SKK Migas, BPH Migas, dan tidak baik, maka Komisi VII
Pertamina. DPR tidak bisa menyetujui
Pembangunan smelter juga sudah kenaikan tarif listrik,” jelas
disuarakan Komisi VII kepada Freeport Tamsil Lindrung, Wakil
sesuai amanat UU No.4/2009 tentang Ketua Komisi VII yang me­
Pertambangan Mineral dan Batu Bara mimpin raker.
(Minerba). Wakil Ketua Komisi VII DPR
Satya­Widya­Yudha­mendesak­Menteri­ DIVESTASI SAHAM
ESDM meninjau kembali MoU yang di­ FREEPORT
tandatangani Dirjen Minerba dengan PT. Komisi VII DPR RI pada
Freeport pada 25 Januari 2015. Sekali lagi Oktober 2015 mendesak
MoU tersebut harus disesuaikan dengan Pemerintah segera me­
UU Minerba. nyambut divestasi saham
Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR PT.Freeport Indonesia. Di­
juga meminta Menteri ESDM menyiap­ Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudya vestasi merupakan amanat
kan regulasi untuk memberikan kepas­ UU No.4/2009 tentang Per­
tian hukum bagi wilayah kerja migas Dan yang menjadi sorotan adalah tambangan Mineral dan Batubara, yang
yang akan habis masa kontraknya. Regu­ perusahaan tambang asing raksasa PT. tujuannya agar penguasaan nasional
lasi kontrak terutama ditujukan bagi pe­ Freeport Indonesia yang beroperasi atas lahan per tambangan mineral yang
rusahaan nasional, baik BUMN, BUMD, di Papua. Panja Smelter mendesak PT. masih dikuasai perusahaan asing bisa
dan swasta nasional. Freeport membangun smelter di Papua. semakin besar. Divestasi harus diam­
Komisi VII berkepentingan mengawal bil Pemerintah. bila Pemerintah tidak
BENTUK PANJA SMELTER isu penting ini. Dan dari hasil konsultasi mampu, ada BUMN pertambangan yang
Pembangunan smelter untuk dunia Presiden, Wakil Presiden, beserta Pim­ bisa ambil alih. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IW

18 EDISI 132 TH. XLV, 2015