Page 22 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI XI DPR RI

TARGETKAN RUU JPSK DAN RUU PERBANKAN pertumbuhan ekonomi. Sementara, Anggota Komisi XI DPR,
SELESAI TAHUN 2015 Willgo Zainar berharap, paket kebijakan ini dapat memicu per­
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014­2015 yang sudah tumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekono­
dimulai pada awal Januari, memacu Anggota Dewan untuk mian yang kurang bersahabat.
segera mengerjakan tugasnya di tiga fungsi Dewan, yakni Komisi XI pun terlibat dengan pemilihan pejabat publik,
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama tahun 2015 pun, salah satunya Calon Deputi Gubernur BI. Pertengahan April,
Komisi XI sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan per­ Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and
bankan, menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal. proper test) kepada tiga calon, yakni Dody Budi Waluyo, Erwin
Mengawali tahun 2015, Komisi XI langsung membahas Riyanto, dan Hendy Sulistiowati. Usai melalui uji yang ketat,
RAPBN­P 2015 bersama Pemerintah. Berbagai pandangan Komisi XI menyetujui Erwin Riyanto.
Anggota Komisi XI yang mewakili fraksinya pun mewarnai Target penerimaan pajak pada tahun 2015, Komisi XI mem­
jalannya pembahasan. Kesepakatan yang didapat, pertum­ perkirakan tidak lebih dari 90 persen dari target. APBN­P 2015
buhan­ekonomi­sebesar­5,7­persen.­Besaran­inflasi­disepakati­ menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 triliun.
Namun hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru men­
capai 59,84 persen, atau sebesar Rp 774,4 triliun. Akibat tidak
tercapainya target, Dirjen Pajak pun mengundurkan diri.
Akhir September 2015, Komisi XI DPR dan Pemerintah
a k hir nya menyepakati asumsi makro dalam RAPBN tahun

2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3
persen.­Kesepakatan­berikutnya,­asumsi­inflasi­dan­SPN­3­
bulan, dipatok masing­masing 4,7 persen dan 5,5 persen. Se­
dangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900
per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota
keuangan Rp13.400 per dolar AS.
Fungsi anggaran Komisi XI dijalankan dengan menyetujui
anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk
Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun,
Komisi XI DPR RI Menyerahkan DIM RUU JPSK kepada Menteri Keuangan
BPK disepakati sebesar Rp 3,471 triliun, BPS sebesar Rp 5,4
sebesar 5,0 persen, Suku Bunga SPN 3 Bulan 6,2 persen dan triliun, dan BPKP sebesar Rp 1,663,4 triliun.
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500 per 1
US$.
Sementara, terkait bidang keuangan, Komisi XI DPR mem­
buat sejarah baru bagi bangsa Indonesia yaitu Arsitektur
Sistem Keuangan Republik Indonesia. Komisi XI sudah mem­
buat­kerangka­berfikir­tentang­pembangunan­ke­depan,­dima­
na ada target, ada kerangka makro pembangunan mengenai
pertumbuhan­ekonomi,­BI,­inflasi­dan­lain-lain.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada beberapa
bulan waktu yang lalu, pun tak luput dari perhatian Komisi
XI. Komisi XI langsung mengadakan rapat kerja dengan Ke­
menkeu, BI, OJK, dan LPS. Rapat menghasilkan tujuh kesimpu­
lan, yang diharapkan mampu memperbaiki performa rupiah. Penandatanganan kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2016
Menghadapi ekonomi yang tidak bersahabat, Komisi IX sempat Komisi XI DPR menargetkan RUU Jaring Pengaman Sistem
meminta pemerintah untuk membentuk crisis center. Keuangan (JPSK) dan RUU Perbankan rampung Tahun 2015.
Terkait kinerja pengawasan, Komisi XI juga melakukan kun­ Komitmen ini ditunjukkan dengan penyerahan Daftar Inven­
jungan­kerja­ke­beberapa­daerah.­Dalam­kunker­ke­DI­Yogya­ tarisasi Masalah (DIM) dari Komisi XI kepada Menkeu pada
karta yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Marwan Cik Asan, akhir November lalu. Total DIM sebanyak 409 pasal, dengan
pihaknya meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian 315 pasal masih terdapat masalah substansif, 70 pasal tetap,
Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. dan 23 pasal redaksional yang berubah.
Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh Untuk memperkaya draft RUU JPSK, pada awal Oktober
terhadap kewajiban membayar pajak. lalu, Komisi XI meminta dari masukan dari para pakar eko­
Terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan nomi, diantaranya, Mantan Wakil Presiden RI Boediono, Hasan
oleh Pemerintah, Marwan menilai kebijakan ini lebih mem­ Bisri, Bambang Subianto, Erman Rajagukguk, Hadi Purnomo,
berikan kepastian, sehingga diharapkan dapat mendorong dan Miranda Goeltom. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

22 EDISI 132 TH. XLV, 2015