Page 21 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI X DPR RI

SEPAKAT HAPUS PASAL Komisi XI DPR. Sohibul yang terpilih sebagai Presiden Partai

KRETEK PADA RUU Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai memiliki tanggung jawab se­
makin luas di partainya.
KEBUDAYAAN nyepakati­pagu­alokasi­anggaran­definitif­Kementerian­Pendi­
Di bidang anggaran, Komisi X DPR dan Mendikbud me­
dikan dan Kebudayaan untuk RAPBN 2016 sebesar Rp 49,232
Komisi X DPR, atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pen­ triliun. Sementara, penurunan anggaran Badan Ekonomi
didikan, menunjukkan komitmennya dengan memaksimalkan Krea tif tahun 2016 yang telah disetujui Komisi X, diharapkan
tiga fungsi Dewan, kepada mitra kerjanya. Mengawali tahun tidak mengganggu target yang telah disepakati. Pagu angga­
2015, Komisi X sudah melakukan pengawasan terhadap per­ ran sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun, namun
siapan Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer (Computer me ngalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga men­
Based Test), yang baru pertama kalinya dilaksanakan. UN On­ jadi Rp 1,113 trilun untuk tahun mendatang.
line­dianggap­lebih­efisien­dan­mengurangi­kecurangan. Pertengahan Oktober, Komisi X DPR sepakat untuk
Komisi X mendorong pelaksanaan UN berbasis komputer menghapus Pasal Kretek dari Rancangan Undang­Undang
dapat diperluas dan digunakan oleh banyak sekolah. Walau­ Kebudaya an yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini
pun, program ini dianggap tidak menjamin permasalahan yang cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Kepu­
melingkupi UN itu sendiri, maupun pendidikan Indonesia. tusan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyara­
Mendikbud mengklaim, dengan UN berbasis komputer ini akan kat yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti i ngin
meminimilisir kecurang an membudayakan konsumsi
selama UN berlangsung. kretek kepada anak­anak.
Implementasi Kurikulum Memperingati Hari Guru
2013 pun menjadi sorotan Nasional (HGN) pada 25 No­
Komisi X. Komisi X meni­ vember 2015, Komisi X meni­
lai penghentian sementara lai, distribusi guru yang tidak
penerapan K13 membuat merata menyebabkan banyak
pihak penyelenggara pen­ sekolah kekurangan guru,
didikan menjadi bingung. masih menjadi masalah yang
Pemerintah dinilai tidak me­ perlu mendapatkan perhatian
miliki ketegasan untuk me­ dari Pemerintah.
nentukan, apakah K13 dapat Akhir November, Tim Panja
diterapkan atau dihentikan Program Indonesia Pintar
sementara. (PIP) mendatangi Provinsi
Permasalahan Kemen­ Jawa Timur untuk melihat
pora dengan PSSI pada awal dari dekat problem implemen­
2015 pun mendapat sorotan Penyerahan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi X yang baru, Abdul tasi PIP di daerah. Penyaluran
dari Komisi X. Komisi X ber­ Kharis Almasyhari dana Program Indonesia Pin­
harap Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan men­ tar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya.
cari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Apalagi, Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan
semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada perte­ dana PIP di bank pelaksana.
muan antara Menpora dengan PSSI. Pembekuaan PSSI oleh Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, ada
Kemenpora, pun dianggap salah alamat. sistem pada PIP yang perlu diperbaiki, sehingga pencairan
Akibat kekisruhan yang tak kunjung usai, Komisi X meminta bisa lebih cepat dan tak menemui kendala.
Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling Awal Desember 2015, Komisi X menurunkan Tim Panja RUU
lambat 23 Juni 2015. Komisi X juga meminta Menpora dan PSSI Kebudayaan ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk mensosialisasi­
membicarakan langkah­langkah strategis bersama PSSI untuk kan dan menjaring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan.
segera mengakhiri sanksi FIFA. RUU ini diharapkan mampu membantu pengembangan kebu­
Prestasi Indonesia di Sea Games 2015 Singapura dinilai dayaan di Indonesia.
mengecewakan. Dengan perolehan medali yang didapat, me­ Dalam waktu bersamaan, Tim Panja RUU Sistem Perbu­
nempatkan Indonesia di peringkat ke lima. Padahal, Indonesia kuan,­berkunjung­ke­Provinsi­DI­Yogyakarta­untuk­menyerap­
menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih aspirasi terkait RUU ini. Dengan adanya RUU, diharapkan ma­
mengecewakan dan tak memenuhi harapan. syarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaat­
Mengawali September 2015, jabatan Wakil Ketua Komisi X kan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh
DPR Sohibul Iman (F­PKS), kini digantikan oleh Anggota DPR ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan
Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di mencerdaskan kehidupan bangsa. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

EDISI 132 TH. XLV, 2015 21