Page 16 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI V DPR RI

MENUJU ZERO ACCIDENT MELALUI PANJA KESELAMATAN

TRANSPORTASI DAN PENERBANGAN NASIONAL

wasan, Komisi V DPR melakukan Kun­
jungan­Kerja­Spesifik­meninjau­persiapan­
infrastruktur dan angkutan lebaran ke
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah se­
cara marathon melalui jalur darat.
Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR
yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR
Yudi­Widiana­meninjau­Tol­Dalam­Kota­
arah Cikampek dan terlebih dahulu me­
ninjau kesiapan Tol Cikopo – Palimanan
(Cipali) Provinsi Jawa barat. Beberapa
Tim Kunker Komisi V DPR meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan NTB titik yang akan menjadi fokus perhatian
Memasuki akhir tahun 2015, Komisi masih perlu diperbaiki manajemen PT rombongan Komisi V DPR antara lain
V DPR terus menunjukkan peningkat­ Angkasa Pura I yang mengoperasikan ruas Tol Subang – Palimanan sepanjang
an kinerja yang baik, dalam setahun ini, Bandara Internasional Lombok, NTB. Hal 78 Km dan ruas Tol Palimanan – Kanci
Komisi V DPR sebagai salah satu wujud ini penting karena bandara ini cukup si­ sepanjang 26 km.
pelaksanaan fungsi representasi poli­ buk melayani maskapai dari dalam mau­ Banyak catatan kritis Komisi V DPR
tik anggota dewan, intens melakukan pun mancanegara. menyangkut penyelenggaraan angkutan
kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Terkait sektor infrastruktur, kinerja lebaran 2015. Dari angkutan Udara, laut,
daerah­daerah termasuk ke daerah pe­ Komisi V DPR juga patut diapresiasi. dan darat terus dipantau Komisi V. Perlu
milihan (dapil) untuk berkomunikasi Komisi V DPR membentuk Tim Kunju­ ada perbaikan sistem manajemen angku­
langsung dengan konstituen baik di masa ngan­Spesifik­untuk­meninjau­sejumlah­ tan lebaran yang dilakukan pemerintah
reses maupun di luar reses. tanggul besar sungai Cimanuk, Jatiba­ pusat dan otoritas angkutan umum.
Hal ini dimaksudkan agar para wakil rang, Indramayu yang jebol 16 Maret lalu Sementara di awal September, Komisi
rakyat dengan konstituen lebih dekat yang menyebabkan ribuan rumah, seko­ V DPR menyampaikan keprihatinanya
dan menyerap langsung aspirasi, kemu­ lah dan masjid kebanjiran. atas semakin meluasnya dampak keba­
dian melakukan serangkaian tindakan Pada April 2015, Tim Kunjungan Spesi­ karan hutan di sejumlah daerah. Kabut
advokasi atas aspirasi tersebut dalam fik­Komisi­V­DPR­juga­melakukan­kunju- asap mulai mengganggu aktivitas bah­
bentuk kebijakan. Seperti halnya, di awal ngan kerja ke Pemprov Bali, akademisi kan negara tetangga seperti Malaysia
2015, Komisi V DPR yang memiliki ruang dan Lembaga Pengembangan Jasa Kon­ dan Singapura. Pemerintah diminta
lingkup infrastruktur dan perhubu ngan struksi (LPJK) dalam rangka menyerap menuntaskan permasalahan kabut asap
itu mendukung dibentuknya Panitia aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait pe­ sesegera mungkin.
Kerja (Panja) keselamatan transportasi nyempurnaan RUU Jasa Konstruksi. Komisi V DPR juga memperjuang­
dan penerbangan nasional yang bertu­ Di bulan yang sama, Tim kunjungan kan kenaikan pagu anggaran yang diu­
juan melakukan review peraturan terkait kerja Komisi V DPR juga meninjau lang­ sulkan Badan Nasional Pencarian dan
penerbangan. sung Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara Pertolong an (Basarnas) dan BMKG
Masih dalam rangka penguatan sek­ untuk melihat dari dekat fasilitas yang pada saat pembicaraan pendahuluan
tor perhubungan, Tim Kunjungan Kerja ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan RAPBN TA 2016 untuk membiayai pro­
(Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin kendala pembangunan apa saja yang ada gram­program prioritas sesuai dengan
Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Fran­ di pelabuhan tersebut. mekanisme pembahasan anggaran di
cis juga meninjau langsung aktivitas di Pada bulan Mei di 2015, DPR juga me­ Badan Anggaran DPR.
Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB. nyatakan siap untuk membahas RUU Sementara itu, di akhir 2015, Panja
Tim ini menyoroti lamanya waktu tung­ Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Keselamatan Penerbangan Nasional
gu sandar dan aktivitas bongkar muat Selain RUU Tapera, Komisi V DPR juga Komisi V DPR menyampaikan sejum­
di pelabuhan yang menjadi penghubung mendorong RUU Arsitek untuk mengatur lah hasil rekomendasi dari hasil kerja
Jawa, Bali dan NTT ini. mengenai profesionalisme dan integritas Panja kepada pemerintah dan mende­
Bahkan di tempat yang sama, Tim profesi, perlindungan profesi arsitek dan sak pemerintah melaksanakan seluruh
Kunker Komisi V DPR juga meninjau se­ ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini. rekomendasi yang sudah Panja sampai­
jumlah permasalahan terkait aspek ke­ Sementara itu, dalam rangka melaku­ kan. (NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR
amanan dan kenyamanan yang dianggap kan Tugas Pokok dan Fungsi Penga­

16 EDISI 132 TH. XLV, 2015