Page 15 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI IV DPR RI

KOMISI IV DAN Kementerian Pertanian pun menyampaikan pada Komisi IV,

PEMERINTAH BAHU akan mengantisipasi dampak El Nino sehingga ada beberapa
langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan
MEMBAHU MINIMALISIR anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk
mengantisipasi kekeringan ini.
DAMPAK EL NINO Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering,
Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat su­
mur sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya
atau tidak adanya sumber air.
Pembuatan sumur sintesis itu merupakan solusi jangka
pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti Komisi IV DPR
akan meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan
Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan
irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk
mulai menanami.
Selain itu, Ancaman kebakaran hutan dan asap pekat ter­
jadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung hingga
November 2015. Bahkan, hal tersebut bukan hanya mengan­
cam kedua wilayah itu melainkan juga kawasan hutan lereng
Gunung Merbabu, Jawa Tengah; dan Gunung Watangan Puger,
Kabupaten Jember.
Adanya titik panas atau hotspot di Sumatera, yang tersebar
Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo bersama Menteri Kehutanan Siti Nurbaya di wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Pekan Baru, Rengat,
Tahun 2015, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena Pelalawan. bisa dibilang parah, dan ini ditambah pengaruh si­
dampak dari iklim El Nino. El Nino ini berdampak terhadap klon tropis selain El Nino.
kondisi cuaca Indonesia. Komisi IV berharap pemerintah dapat mengambil pelajar­
El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indo­ an atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang
nesia. Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah men­ beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar,
jadi lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap hingga ke negara lain, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi
yang ditimbulkannya. saat musim kemarau di tahun mendatang.
Disektor irigasi, hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi Patut disayangkan sebagian Peraturan Daerah tidak mela­
beberapa DAS di Indonesia cukup kritis dan jumlahnya sema­ rang pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan.
kin banyak, khususnya di Jawa. Berdasrkan analisis terhadap Namun hendaknya hal tersebut harus terlebih dahulu mem­
data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang terse­ buat batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru.
bar di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat Dan juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin
bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi un­ membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air
tuk menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Kondisi ini guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah
mengindikasikan bahwa daerah aliran sungai di wilayah In­ hutan yang akan dibuka lahan baru.
donesia setelah tahun 1990­ banyak yang sudah mengalami Komisi IV DPR mengapresiasi pemerintah dalam hal pena­
degradasi sehingga adanya penyimpangan iklim dalam ben­ nganan kebakaran hutan dan lahan, atas langkah­langkah
tuk penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal akan pengendalian kebakaran hutan serta kabut yang ditimbulkan­
langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang nya. Bahkan Komisi IV juga meminta pemerintah, dalam hal
tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk me­
hidrologis). nindak tegas pelaku pembakaran.
Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian (Kemen­ Seperti diketahui, sejak terjadinya kebakaran hutan dan
tan) serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam lahan gambut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian
negeri akibat kemarau panjang. mencapai lebih dari Rp200 trilliun.
Dua agenda besar ketahanan pangan mengalami gangguan Komisi IV juga meminta pemerintah untuk memprioritas­
akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda ta­ kan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran
nam dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka hutan dan lahan. Selain itu, disarankan juga dalam RAPBN
stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu. 2016, pemerintah menganggarkan restorasi kawasan hutan
Komisi IV juga memberikan solusi terkait pelimpahan ang­ dan lahan pasca bencana kebakaran sehingga bencana serupa
garan untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antaranya pem­ tidak terulang. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/IW
belian pompa di sejumlah daerah.

EDISI 132 TH. XLV, 2015 15