Page 13 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI II DPR RI

Komisi II DPR Berhasil daerah tersebut untuk di mekarkan.
Dalam hal fungsi Anggaran, Komisi
Perjuangkan Aspirasi Rakyat II intens membahasnya dengan Mitra
Kerja Komisi II. Dalam hal ini Komisi II
berhasil memperjuangkan pengangkat­
an Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi
CPNS dan dimasukkan dalam RAPBN
2016.
Dalam Rapat Kerja Komisi II de­
ngan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi meng­
hasilkan 6 keputusan yaitu yang per­
tama, Komisi II DPR RI dan KemenPAN­
RB sepakat untuk mengangkat tenaga
honorer K2 sejumlah 439.956 orang
menjadi PNS melalui verifikasi, Selasa
(15/09/2015).
“Berkenaan dengan keputusan ber­
sama tentang kebijakan pengangkatan
tenaga honorer kategori I dan II akan
diagendakan secepat­cepatnya sebe­
Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri lum pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap
Selama Periode 2015, Komisi II terus meninjau Arsip dan Perpustakaan Dae­ Rambe.
menjalankan tugas dan kewajibannya rah, terkait permasalahan tanah di Aceh Sementara itu, anggota Komisi II Ar­
menjalankan fungsi pengawasan, fung­ serta terkait persiapan Pilkada di Aceh. teria Dahlan meminta pemerintah un­
si anggaran dan fungsi legislasi dalam Terkait permasalahan tersebut, Komisi tuk melaksanakan enam keputusan atau
kerangka representasi rakyat. Di awal II juga lakukan kunjungan kerja ke Su­ rekomendasi tersebut. “Meski hanya
masa kerja Komisi II langsung dihadap­ matera Barat, Riau serta daerah lainnya. merupakan keputusan tapi pemerintah
kan pada tugas besar di bidang legislasi Tentu kunjungan itu dalam kerangka harus menjalankan,” tegas Arteria Dah­
yaitu merevisi Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPR. lan.
Pengganti Undang­undang (Perppu)
no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014
atas perubahan terhadap UU no.23/2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Kepastian untuk merevisi itu dise­
pakati dalam Rapat Kerja Komisi II de­
ngan Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Hukum dan HAM, Kamis (15/1/15). Ke­
mudian dalam Raker dengan Mendagri
dan MenkumHAM pada Senin (19/1/15),
seluruh fraksi di Komisi II DPR ak hirnya
menyetujui kedua Perppu tersebut
menjadi Undang­Undang. Pada Rapat
Paripurna DPR, Selasa (17/2/15) Perppu
tersebut resmi disetujui untuk disahkan
menjadi Undang­undang. Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku
Dalam hal pengawasan selain meng­ Terkait dengan persiapan Pilkada Berkaitan dengan lanjutan pemba­
gelar rapat­rapat dengan mitra kerja, Serentak 2015, Komisi II juga lakukan hasan pagu anggaran tahun 2016 Ke­
Komisi II juga melakukan kunjungan kunjungan kerja di berbagai daerah un­ menterian PAN/RB, BKN dan KASN
kerja ke daerah dalam rangka meninjau tuk mengecek persiapan pelaksanaan­ Komisi II melakukan pembahasan pada
berbagai permasalahan yang berkaitan nya. Sedangkan terkait Calon Daerah tanggal 21­22 September 2015. (SKR) FOTO:
dengan mitra kerja Komisi II. Dalam Otonom Baru (DOB), Komisi II juga RIZKA, ANDRI/PARLE/HR
Kunjungan Komisi II ke Provinsi Aceh mengecek kesiapan dan kelayak daerah

EDISI 132 TH. XLV, 2015 13