Page 12 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI I DPR RI

KOMIT PADA INDUSTRI tuk memastikan dukungan pemerintah banyak­kasus­konflik­politik­dan­militer­
PERTAHANAN DALAM NEGERI dalam upaya mencapai Minimum Essen- juga­akan­didorong­oleh­konflik­kepenti-
Kenapa harus ngotot. Itu pertanyaan tial Force (MEF) bagi kekuatan TNI. ngan ekonomi. “Kita menyutujui usulan
yang muncul menanggapi rencana TNI Sebelumnya ada hal menarik yang TNI untuk melakukan realokasi atau
AU untuk membeli pesawat helikopter dilontarkan Menteri Pertahanan yaitu pergeseran anggaran di Kemenhan dan
buatan Italia­Inggris Agusta Westland TNI sekitar sebesar Rp450 milyar untuk
AW101. Anggota Komisi I DPR Supiadin kebutuhan penguatan pangkalan TNI di
Aries Saputra mengingatkan penting­ Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq.
nya mengedepankan industri alutsista
dalam negeri PT DI sesuai amanat UU FIT PROPER DAN MITRA BARU
no.16/2012 tentang Industri Perta hanan. Sepanjang tahun 2015 Komisi I telah
Apalagi BUMN ini ternyata sudah men­ melakukan uji kepatutan dan kelayakan
jalin bekerja sama dengan Airbus He­ bagi calon duta besar, Kepala BIN dan
licopter untuk memproduksi pesawat Panglima TNI. Pertengahan Septem­
sejenis, termasuk untuk kategori VVIP ber, menindaklanjuti surat presiden,
Kepresidenan. “Seharusnya Kasau tidak 33 dubes diuji kemampuannya oleh 47
perlu ngotot untuk membeli heli AW101 orang wakil rakyat. Bagi anggota Komisi
dan tidak perlu juga mendiskreditkan I Djoko Udjianto kemampuan seorang
PT DI. Dana untuk pembelian itukan dubes dalam memahami wilayah yang
dari APBN, kalau nanti pemerintah me­ Pimpinan Komisi I DPR bersama Panglima TNI ditempatinya sangat penting dalam me­
mutuskan menunda atau membatalkan nentukan keberhasilan tugas. Juni, gili­
pembelian apakah Kasau juga tetap tentang pentingnya program bela ne­ ran calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn)
ngotot,” tekannya awal Desember lalu di gara. Sejumlah anggota dewan meres­ Sutiyoso yang diuji. Purnawirawan yang
Jakarta. pon positif wacana ini namun dengan sudah menjadi Ketua Umum PKPI ini
Masih dalam kerangka fungsi pe­ catatan kritis yaitu perlu menetapkan berhasil mendapat dukungan walaupun
ngawasan anggota Komisi I dari FPDIP payung hukum terlebih dahulu. Pada sudah kepala tujuh. Sebagian besar ang­
Tugasus Hasanudin juga tidak kalah pasal 9 ayat 3 UU no.3/2002 dijelaskan gota­komisi­menilai­Bang­Yos­memiliki­
tegas dalam menyampaikan sikapnya. ketentuan mengenai pendidikan ke­ kompetensi dan pemikiran yang diper­
Helikopter Super Puma EC 225 menu­ warganegaraan, pelatihan dasar kemili­ lukan dalam dunia intelejen. Seiring de­
rutnya sudah diproduksi PT DI dan di­ teran secara wajib dan pengabdian se­ ngan itu untuk menunjang dan menga­
gunakan oleh 32 kepala negara di du­ suai dengan profesi perlu diatur dalam wal kinerja aparat intelejen, Komisi I
nia termasuk AS dan Jerman, mengapa UU. Masalahnya sampai saat ini legislasi telah memmbentuk Tim Pengawas In­
Indonesia kemudian melirik helikopter terkait belum menjadi agenda peme­ telejen sesuai amanat UU no.17/2011 ten­
yang diproduksi negara lain dan baru rintah dan dewan. Problem lain adalah tang Intelijen Negara. Selanjutnya gili­
digunakan empat kepala negara. Ia juga masalah anggaran untuk menuntaskan ran calon Panglima TNI Jenderal Gatot
mengingatkan pasal 43 UU 16/2012 yang target melatih 100 juta warga negara, Nurmantyo yang mengikuti uji kepatu­
mengharuskan pemerintah mengede­ apalagi sampai saat ini sarana dan prasa­ tan dan kelayakan di Komisi Perta hanan
pankan industri pertahanan dalam rana pelatihan yang dimiliki Kemenhan ini. Kepala Staf TNI AD ini berhasil
negeri. Sorotan anggota dewan dan se­ masih jauh dari cukup. “Kita dukung mendapat dukungan anggota Komisi I
jumlah pihak lainnya membuat Presiden niat pemerintah tapi sebaiknya undang­ sehingga melaju mulus menjadi orang
Jokowi membuat keputusan akhir tetap undangnya kita selesaikan dulu,” kata tertinggi di angkatan bersenjata RI.
menggunakan helikopter produksi PT Wakil­Ketua­Komisi­I­Tantowi­Yahya. April lalu, Lembaga Sensor Film
DI. Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi (LSF) secara resmi menjadi mitra kerja
Keberpihakan Komisi Pertahanan I menilai ada eskalasi ketegangan di ka­ Komisi­I.­Wakil­Ketua­I­Tantowi­Yah-
DPR kepada industri petahanan dalam wasan tersebut. Komisi I DPR mendu­ ya mengatakan keputusan ini jangan
negeri juga seiring dengan upaya me­ kung Kementerian Pertahanan mem­ diterjemahkan kembalinya era repre­
ningkatkan kemampuan alutsista TNI. perkuat pangkalan Tentara Nasional sif. “Komisi I ini jangan dilihat dari sisi
Dukungan ini terlihat pada saat melak­ Indonesia di Pulau Natuna. Ketua Komisi panser, alutsista dan aspek pertahanan
sanakan rapat kerja gabungan meng­ I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan es­ semata.­Kita­ingin­LSF­mendorong­film­
hadirkan Menteri Pertahanan, Panglima kalasi ketegangan di Laut Cina Selatan sebagai alat propaganda, mengawal
TNI, Menteri Keuangan dan Menteri ini juga sangat mungkin dipengaruhi kedaulatan bangsa. Itu yang dilakukan
PPN/Kepala Bappenas pertengahan Ok­ oleh pertarungan ekonomi antara Cina negara lain seperti Korea, Tiongkok, AS
tober­lalu.­Wakil­Ketua­Komisi­I­Hanafi­ dengan Amerika. Menurutnya Indo­ dalam menjual image bangsanya,” tekan
Rais menyebut pertemuan tersebut un­ nesia tidak bisa menutup mata bahwa dia. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

12 EDISI 132 TH. XLV, 2015