Page 17 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP KOMISI VI DPR RI

RAPAT MARATON PMN pal lainnya adalah kapal Jatiwangi yang Hong kong, Hutchison Port Holding
Mengawali tahun 2015, Komisi VI menelan anggaran perbaikan sebesar Rp (HPH). Kasus ini telah mengundang per­
DPR RI disibukkan dengan menggelar 22,6 miliar. Dan kapal Lhoksemawe bu­ hatian publik dan memenuhi headline
rapat maraton soal Penyertaan Modal tuh anggaran Rp 19,2 miliar. media massa. Pasalnya, Pelindo II telah
Negara (PMN). Komisi VI membentuk memperpanjang kontrak tanpa meli­
Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan batkan regulator pelabuhan (Kemen­
pengawasan atas program pemerintah hub). Kasus ini juga berawal dari kunju­
menyuntikkan anggaran ke sejumlah ngan mendadak Presiden Joko Widodo
BUMN. Seperti diketahui, Pemerintahan ke Tanjung Priok dan mempersoalkan
Joko Widodo merilis beberapa program dwelling time.
unggulan, seperti pembangunan infra­ Dirut Pelindo II RJ. Lino dinilai
struktur dan tol laut. telah melanggar UU No.17/2008 ten­
Untuk melicinkan program tersebut, tang Pelayaran. Tak hanya melanggar
pemerintah menggelontorkan anggaran UU, Lino juga telah mengabaikan tiga
ke BUMN pilihan. Dan Komisi VI sempat surat mantan Menteri Perhubungan
membentuk dua tim Panja untuk mem­ yang melarang perpanjangan konsesi
bahas PMN dengan sejumlah BUMN. kepada HPH. Nilai kontrak juga tak se­
Pada APBN­P 2015 tercatat PMN yang suai yang diharapkan. Kontrak pertama
diajukan sebesar Rp 72,9 triliun. Ada 35 tahun 1999, HPH membayar USD 243
BUMN yang mengajukan proposal untuk Komisi VI DPR sidak ke Pasar Tebet juta. A nehnya, pada kontrak kedua, HPH
mendapatkan PMN dari pemerintah. hanya diwajibkan membayar USD 215
Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gu­ KUNJUNGI PASAR TEBET TIMUR juta untuk 20 tahun kemudian.
nawan (Dapil Jabar VI) pada akhir Janua ri Jelang Ramadan pada Juni 2015, Semua pihak yang terkait dengan
menjelaskan, Panja PMN ini i ngin meng­ Komisi VI DPR RI kunjungi Pasar Tebet persoalan ini dipanggil ke rapat Panja.
orek lebih jauh tentang kinerja korporasi Timur, Jakarta Selatan. Harga­harga ke­ Bahkan,­Ketua­Komisi­VI­Achmad­Ha­fisz­
dan operasional beberapa BUMN yang butuhan bahan pokok waktu itu mem­ Tohir, menyatakan, Panja bisa saja me­
diundang. “Lalu, kita juga ingin tahu bumbung tinggi di tingkat pengecer. ngunjungi HPH ke Hongkong untuk me­
bagaimana BUMN tersebut tanpa PMN Selain lonjakan harga, Komisi VI juga
dan setalah mendapat PMN,” ka tanya. banyak menemukan produk makanan
Dari rapat dengan beberapa BUMN tanpa label. Dipimpin Ketua Komisi VI
tersebut akan terlihat mana yang sehat DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil
dan mana yang tidak sehat. Ketua Heri Gunawan, tim Komisi VI
menyisir setiap pedagang sembako di
TINJAU DJAKARTA LLOYD dalam pasar.
Tim Komisi VI DPR tinjau PT. Dja­ Dialog dengan para pedagang pasar
karta Lloyd (D’Lloyd) di Pelabuhan terjadi begitu cairnya. Heri Gunawan
Tanjung Priok, Jakarta. Peninjauan ini sempat menanyakan harga beberapa ko­
terkait dengan PMN yang diberikan un­ moditas. Tempe, misalnya, ukuran kecil
tuk D’Lloyd sebesar Rp 350 miliar. April dijual Rp 2500, ukuran sedang Rp 5.000,
2015, Tim Komisi VI melihat dari dekat dan ukuran besar Rp 6000. Harga be­
program perbaikan kapal sekaligus ras bermerek dijual mulai Rp 18.500/kg
pembelian kapal baru oleh D’Lloyd dari atau Rp 9.000/liter. Tim Komisi VI juga
anggaran PMN yang sudah dikucurkan. memberi penjelasan kepada para peda­
Kapal­kapal yang sedang diperbaiki gang yang menjual produk kue tanpa la­ Pimpinan Komisi VI DPR panggil Dirut Pelindo II
u mumnya sudah mengalami korosi di bel. Izin pembuatan label tak dipungut
lambung dan berumur tua. biaya. Temuan banyaknya jajanan pasar lihat­seperti­apa­profil­perusahaan­ini.­
Kapal Sam Ratulangi adalah salah tanpa label mengindikasikan lemahnya Panja menilai, JICT sudah bisa dikelola
satu dari program revitalisasi kapal yang pengawasan oleh pemerintah. oleh anak bangsa sendiri, tak perlu lagi
dilakukan D’Llyod. Kapal ini memiliki asing ikut mengelola pelabuhan. Bahkan,
kapasitas 1.600 kontainer dan dibuat ta­ BENTUK PANJA PELINDO II menurut Wakil Ketua Komisi VI Heri
hun 2001. Nilai perbaikan kapal menca­ September 2015, Komisi VI memben­ Gunawan, ada pendapatan ke kas negara
pai Rp 38,1 miliar. Dengan menggunakan tuk Panja Pelindo II untuk menyelidiki sebesar USD 160 juta bila JICT dikelola
speed boot, Tim Komisi VI mendekati tiga kontrak konsesi anak perusahaan Pe­ mandiri oleh putra putri terbaik bangsa.
kapal di perairan teluk Jakarta. Dua ka­ lindo II, JICT kepada perusahaan asal (MH) FOTO: AYU, ANDRI/PARLE/HR

EDISI 132 TH. XLV, 2015 17