Page 25 - MAJALAH 132

jutkan pembahasan UP2DP pada tahap
berikutnya.” Tambah Totok.
Di tahun 2015 ini, selain membahas
dua peraturan DPR RI tentang Sistem
Keamanan di Lingkungan DPR RI dan
Tata Cara Pengusulan Program Pem­
bangunan Daerah Pemilihan, Baleg
DPR telah menyelesaikan harmonisasi
terhadap delapan Rancangan Undang­
Undang (RUU) Usul DPR antara lain RUU
tentang perubahan atas UU Nomor 1 Ta­
hun 2015 tentang Penepatan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Ta­
hun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi UU, RUU
tentang perubahan kedua atas UU No­
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­
tahan Daerah, RUU tentang Tabungan
Perumahan Rakyat, RUU tentang Pen­
jaminan, RUU tentang Larangan Minu­
Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat peninjauan sistem keamanan di Lingkungan DPR
man Beralkohol, RUU tentang Jasa Kon­
pengamanan dalam (pamdal) yang ada Panja Baleg DPR. struksi, RUU tentang Kebudayaan, RUU
saat ini untuk kemudian diberikan pen­ Menurutnya, hanya tiga fraksi, yakni tentang Sistem Perbukuan.
didikan dan pelatihan sebagaimana PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Dua RUU yaitu RUU tentang peruba­
petugas keamanan. Karena menurut­ Partai Hanura, yang menolak adanya han atas UU Nomor 1 Tahun 2015 ten­
nya, berdasarkan informasi tidak semua usulan dana aspirasi dalam Peraturan tang Penepatan Peraturan Pemerintah
tenaga pamdal yang ada telah mengikuti
pendidikan­yang­bersertifikat.
Ia juga menyarankan pentingnya
ke sadaran dan pengertian dari semua
yang melakukan aktivitas di Gedung De­
wan termasuk Anggota Dewan sendiri.
Menurutnya, perlu dibuat suatu per­
aturan yang benar­benar ditaati oleh
semua penghuni Gedung Rakyat ini.
Selain membuat Peraturan DPR RI
tentang Sistem Keamanan di Lingku­
ngan Gedung DPR RI yang sampai hari
ini masih dibahas Baleg, Baleg juga telah
berhasil menyelesaikan pembahasan
Peraturan DPR RI tentang Tata Cara
Pengusulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan atau lebih dikenal
dengan “Dana Aspirasi”.
Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto
Pengusulan Program Pembangun­
an Daerah Pemilihan disahkan Rapat DPR tersebut. “Soal tata cara dalam Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 ten­
Paripurna DPR RI tanggal 23 Juni 2015. melaksanakan hak anggota untuk me­ tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua ngusulkan dan memperjuangkan pro­ Walikota dan RUU tentang perubahan
Panja Dana Aspirasi yang juga Wakil Ke­ gram pembangunan daerah pemilihan, kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tua Baleg DPR Totok Daryanto menyam­ anggota menyusun secara tertulis dan tentang Pemerintahan Daerah telah
paikan usulan program dana aspirasi ini ditandatangani anggota yang bersang­ disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI
telah dibahas dan disepakati dalam be­ kutan,” imbuhnya. “Dengan itu, Pleno tanggal 20 Januari 2015. (SC) FOTO: NAEFU-
berapa tahap di DPR, termasuk dalam Badan Legislasi sepakat bulat melan­ ROJI, ANDRI/PARLE/IW

EDISI 132 TH. XLV, 2015 25