Page 29 - MAJALAH 132

laPoran utama
KALEIDOSKOP MKD DPR RI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

TEROBOSAN MKD UNTUK nura) mendapat sanksi teguran tertulis mengoptimalkan peran AKD yang baru
TRANSPARANSI demikian pula Zulfadhli (FPG). Semen­ dibentuk ini. Setelah berubah menjadi
MKD atau Mahkamah Kehormatan tara perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan Mahkamah ada sejumlah penyesuaian
Dewan benar­benar mendapat perha­ tidak terbukti melakukan pelanggaran kalau dibandingkan pendahulunya
tian publik dalam beberapa waktu tera­ kode etik. Badan Kehormatan. Prof. Jimly Assiddiqi
khir. Perhatian itu dijawab pula dengan Rapat pleno MKD juga memutus­ menyebut MKD sebagai hal positif yang
melakukan terobosan, membuka sidang kan Ketua DPR Setya Novanto dan patut diapresiasi. “Ditengah banyak per­
pemeriksaan kepada publik. Langkah Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan tanyaan soal materi UU MD3 ada yang
pertama dimulai pada saat mende ngar pelanggaran kode etik saat melakukan sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan
keterangan pihak pengadu Menteri pertemuan dengan pengusaha yang tentang MKD,” paparnya.
ESDM Sudirman Said dalam perkara juga calon kandidat Presiden AS Do nald Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Triumph. Keputusan diambil setelah ini menyebut perkembangan di dunia
Setya Novanto. “Iya sidang MKD itu pada melewati pembahasan dan perdebatan saat ini orang semakin sadar hukum
prinsipnya tertutup tetapi apabila per­ pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk
sidangan meminta terbuka, bisa saja itu mengatur manusia. Hukum semakin
dilakukan. Prinsipnya kami mencermati rumit, tidak efisien dan persidangan
kasus ini sangat menarik perhatian ma­ di pengadilan bisa memakan waktu 2
syarakat sehingga ini tentu menjadi per­ tahun sementara nama baik institusi
timbangan,” kata anggota MKD Darizal tersandera. “Masalah ini yang dijawab
Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta dengan peradilan etika, bagaimana
awal Desember 2015. menyelamatkan nasib institusi karena
Wakil rakyat dari daerah pemilihan jarang sekali putusan pengadilan bisa
Sumbar I ini menyebut pihaknya me­ cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR
nyadari harapan masyarakat sangat yang menggunakan istilah pengadilan.
besar pada penuntasan kasus dugaan Pimpinan MKD menerima palu sidang dari Wakil Saya harap bisa sukses dan mengubah
pencatutan nama Presiden Jokowi dan Ketua DPR Fahri Hamzah wajah DPR,” kata dia. Ia menyebut ke­
Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia diantara anggota mahkamah, pada akh­ berhasilan Komite Etik di Senat Amerika
menekankan MKD dalam proses peme­ irnya semua sepakat dua pimpinan de­ Serikat. Para senator yang terhormat itu
riksaan hanya fokus pada apakah ada wan ini melakukan pelanggaran kode sangat segan kepada lima orang anggota
pelanggaran etik. Masalah lain misalnya etik ringan. Selanjutnya sanksi lain juga Komisi Etik yang berhasil menjalankan
pidana merupakan ruang bagi kepolisian diberikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri tugasnya menjaga wibawa pejabat pub­
dan kejaksaan. Hamzah yang tersandung etik saat me­ lik. Saat ini menurutnya di 50 negara ba­
Pendapat akhir 10 anggota MKD me­ nyatakan sebagian anggota dewan ra­ gian AS sudah memiliki lembaga etik dan
nyatakan Setya Novanto bersalah me­ da­rada bloon dalam sebuah talk show terus berkembang.
langgar kode etik dengan sanksi ringan acara televisi. Untuk membangun pemahaman yang
sedangkan 7 memilih sanksi berat. Per­ Ketua MKD Surahman Hidayat benar diantara anggota dewan MKD
sidangan ditutup setelah Novanto me­ menjelaskan dalam melaksanakan tugas mengadakan kegiatan Sosialisasi Per­
nyampaikan surat pengunduran diri sejumlah pihak diajak serta diantara­ aturan DPR RI tentang Kode Etik dan
sebagai Ketua DPR. nya Polri, PPATK, pakar dari perguruan Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan
Mahkamah Kehormatan DPR RI pada tinggi dan media yang membantu men­ dilakukan secara bertahap. Salah satu
masa persidangan I tahun 2015­2016 gabarkan perkembangan perkara ke­ pertanyaan yang mengemuka dalam
telah menerima 17 perkara baik dengan pada masyarakat. “Kita mengharapkan sosialisasi di Fraksi PAN akhir Mei lalu
pengaduan maupun tanpa pengaduan. dukungan DPR baik secara kelembagaan ialah tentang sanksi bagi anggota yang
Hal ini disampaikan Pimpinan MKD maupun personal,” tutur politisi FPKS melanggar kode etik. Sanksi tersebut
dalam konferensi pers di Gedung DPR, ini. Tidak kalah penting dukungan ma­ yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan
Senayan, akhir Oktober lalu. Perkara syarakat luas untuk bersama memba ng­ atau tertulis, sanksi sedang de ngan pe­
yang telah diputuskan diantaranya di­ un dan memperkuat kelembagaan DPR mindahan keanggotaan pada alat ke­
nyatakan terbukti melanggar kode etik. RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. lengkapan DPR atau pemberhentian
Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna dari jabatan pimpinan DPR atau pimpin­
Mukti (FPKB) yang terbukti melaku­ MKD HASIL TERBAIK UU MD3 an AKD. Sedangkan sanksi berat adalah
kan pelanggaran kode etik terkait etika Mahkamah Kehormatan Dewan ­ pemberhentian sementara paling sing­
keluarga dan pribadi dan dikenakan MKD DPR RI mengundang Pakar Hu­ kat selama tiga bulan atau pemberhen­
sanksi teguran lisan. Selanjutnya perka­ kum Tata Negara Jimly Assiddiqi un­ tian sebagai anggota dewan. (IKY) FOTO:
ra Frans Agung Mula Putera (FP Ha­ tuk menggali masukan dalam upaya IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

EDISI 132 TH. XLV, 2015 29