Page 34 - MAJALAH 132

sumbang saran

Kinerja DPR dan Tantangannya

enutup Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Re­ dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan
publik Indonesia (DPR RI) masih diliputi berbagai dan hambatan dalam membentuk undang undang Antara lain:
tantangan yang tidak ringan terutama persoalan Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami
Mmenghadapi persepsi publik (masyarakat) yang me­ keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun
nilai bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang optimal dan Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap
cenderung dituduh tidak aspiratif terhadap berbagai tuntu­ waktu penyelesaian pembentukan sebuah undang­undang,
tan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian ditambah dengan yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pem­
kondisi internal DPR yang masih dihinggapi berbagai persoa­ bahasan RUU antara DPR dan Pemerintah.
lan termasuk kasus yang me­ Kedua, dalam penyusu­
nimpa Ketua DPR Setya No­ nan/penetapan Prolegnas,
vanto. Hal ini tentu menjadi persyaratan naskah aka­
tantangan yang tidak ringan demik (NA) dan rancangan
untuk dapat diatasi oleh DPR undang­undang (RUU) tam­
secara kelembagaan. paknya belum secara riil
Sejatinya, DPR telah tersedia, karena setelah Pro­
berusaha seoptimal mung­ legnas ditetapkan tidak serta
kin dalam kerangka men­ merta komisi menyampaikan
jalankan berbagai fungsinya NA dan RUU ke Badan Legis­
yaitu fungsi legislasi, fungsi lasi (Baleg) untuk dilakukan
anggaran, dan fungsi pen­ pengharmonisasian, pembu­
gawasan, serta fungsi di­ latan, dan pemantapan kon­
plomasi parlemen. Hal itu sepsi. Padahal dalam catatan
semua dapat terlihat dalam Baleg ada 15 (lima belas) RUU
Ringkasan Laporan Kinerja yang sudah dalam Tahap
Tahun Sidang 2014­2015. Selain itu DPR juga telah melakukan Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmon­
reformasi kelembagaan sejak awal periode keanggotaan 2014­ isasi pada periode keanggotaan DPR 2009­2014 yang berarti
2019 dalam rangka menuju parlemen modern yang ditandai sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komi­
dengan dibentuknya Rencana Strategis (Renstra) 2015­2019. si­komisi Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal.
Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pem­ Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus
bentukan undang­undang yang di dalamnya terdapat siklus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Ang­
berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyu­ gota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan
sunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pe­ permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam pena­
ngundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai nganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan
lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undang­undang fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal
(RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam
secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat
undang­undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas
rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun
perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi. Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerah­
Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 be­ daerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia
lum­menunjukkan­hasil­yang­signifikan­sesuai­dengan­target­ untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan
yang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan yang mengadakan kunjungan kerja.

34 EDISI 132 TH. XLV, 2015