Page 38 - MAJALAH 132

setahun dPr di mata masyarakat

DPR DAN HARAPAN menolak kebijakan­kebijakan tersebut.
Sepertinya untuk merespon berbagai
hal tersebut, DPR terlihat lebih lamban
PUBLIK DI PENGHUJUNG karena harus mempertimbangkan hasil
analisis dan rekomendasi yang terbaik.
TAHUN 2015 Kenyataannya memang DPR perlu me­
ngakomodasi pendapat dari seluruh
lapisan masyarakat, bukan hanya pen­
Anggota DPR melalui seluruh Alat tentu tanpa melihat kedekatan pemilik dapat para ahli. Keadaan ini menyebab­
Kelengkapan Dewan telah diamanatkan kepada partai tertentu, harapannya agar kan serangkaian proses yang lebih kom­
untuk menjalankan fungsi represen­ masyarakat mampu melihat sejauhmana pleks dalam menemukan konklusi dan
tasi dari rakyat yang diwakilinya secara DPR telah menjalankan fungsi represen­ rekomendasi. Rentetan prosedur yang
efektif. Hal ini sebagaimana yang ter­ tasinya. Tidak hanya sampai disitu, TV berjalin­kelindan inilah yang kemudian
muat dalam UU 17 Tahun 2014 tentang streaming yang merupakan acara siaran muncul karena adanya kesulitan dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat, De­ TV Parlemen milik DPR juga disiarkan menentukan pandangan­pandangan
wan Perwakilan Rakyat, Dewan Per­ melalui jaringan internet selama 24 jam strategis yang patut diperhitungkan.
wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan dengan domain tvparlemen.co.id agar Bagaimanapun dinamika yang terjadi
Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan masyarakat bisa memantau jalannya di DPR, masyarakat tetap berharap agar
UU MD3. Dalam Pasal 69 disebutkan persidangan­persidangan di DPR. DPR dapat menyuarakan aspirasinya
bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, Namun disisi yang lain, skeptisisme sebagaimana yang telah dicita­citakan
anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi publik meningkat ketika melihat ke­ sesuai tujuan kemerdekaan Indone­
ini dijalankan dalam kerangka represen­ mampuan anggota dewan untuk me­ sia. Anggota DPR tetap perlu menjalin
tasi rakyat, dan juga untuk mendukung mahami dan merespon kebutuhan me­ komunikasi dengan publik agar dapat
upaya Pemerintah dalam melaksanakan reka. Dapat kita sebut beberapa catatan menjalankan perannya. Salah satu tu­
politik luar negeri sesuai dengan keten­ di tahun ini yang menyita perhatian pu­ gas utama dari anggota dewan adalah
tuan peraturan perundang­undangan. blik seperti Konflik KMP­KIH, Peng­ memberikan informasi kepada publik
Dalam setahun terakhir kita lihat angkatan Kapolri, Pansus Pelindo II, mengenai proses yang terjadi di dalam
bersama melalui berbagai media massa Pengesahan RAPBN 2016, Seleksi Capim parlemen. Anggota dewan merupakan
baik cetak, elektronik dan online, DPR KPK, Sidang MKD, dan sebagainya. Dari wakil rakyat, untuk itu penilaian terha­
RI telah berupaya ‘habis-habisan’ dalam berbagai tinjauan, publik cenderung me­ dap kinerja mereka bergantung pada
melakukan dan menyampaikan kiner­ nolak untuk mendukung ide (baca: kebi­ kemampuan mereka dalam mendengar,
janya. DPR RI membangun kerjasama jakan) baru apabila mereka merasa tidak memahami dan menginterpretasi pan­
dengan berbagai TV publik/swasta diikutsertakan dalam perumusan kebi­ dangan dari publik yang diwakili dan
dan Radio, hingga diskusi rutin “Forum jakan politik yang dilakukan DPR sebagai menghasilkan keputusan­keputusan
Legislasi” dan “Dialektika Demokrasi” wakilnya, karena publik merasa bahwa terbaik demi kemaslahatan bersama
yang dilaksanakan oleh Koordinatoriat ide tersebut dipaksakan kepada mereka. yang tujuannya mampu dipahami oleh
Wartawan DPR RI. Berbagai program Oleh karenanya, dalam situasi seper­ masyarakat yang diwakili dengan seder­
kerjasama dengan TV dan Radio ini ti ini, publik akan lebih memilih untuk hana dan jelas. (FIKRI & HASBI)

A. Rifqi Fuadi, 31 tahun DPR menurunkan ongkos naik haji tahun ini, namun itu masih sangat kurang dan
(Pengusaha Muda Sektor belum bisa menutup kekurangan kinerja DPR. Apabila boleh memberi nilai, Saya
Retail - Jakarta) menilai DPR mendapatkan Nilai 4 dari 10.
Kinerja DPR masih jauh dari kata Abdul Haris M.H.I,
memuaskan, belum nampak secara 27 tahun (Santri Pondok
nyata dan dapat dirasakan kinerja besar Pesantren Bahrul Ulum
DPR oleh masyarakat. Pimpinan DPR Tambakberas– Jombang)
sering diberitakan negatif oleh media,
mulai dari kasus pertemuan dengan Kinerja DPR buruk, di awal peri­
Donald Trump sampai kasus Papa Minta Saham. Seharusnya DPR fokus un­ ode, energinya banyak tersita untuk
tuk mengawasi kinerja pemerintah, jangan sampai DPR gaduh terus, akhirnya menyelesaikan sengketa KIH vs KMP,
pengawasannya menjadi lemah. Apresiasi untuk pansus Pelindo dan juga upaya sehingga banyak RUU mangkrak.

38 EDISI 132 TH. XLV, 2015