Page 36 - MAJALAH 132

sumbang saran

secara kelembagaan dapat mengguna­
kan berbagai haknya untuk mengawasi
tindak lanjut rekomendasi yang sudah
dihasilkan. Penggunaan hak­hak terse­
but sudah diatur baik dalam konstitusi
UUD Tahun 1945, undang­undang, serta
Peraturan Tata Tertib. Setiap AKD perlu
membuat rencana kegiatan pelaksanaan
fungsi pengawasan yang akan dilaku­
kan dalam satu tahun sidang berdasar­
kan skala prioritas, terutama dari segi
tingkat strategis dan tingkat dampak
suatu kebijakan terhadap masyarakat
banyak, tanpa mengesampingan tindak
lanjut pengawasan atas permasalahan
yang berkembang pada tahun sidang
berjalan.
Agar hal itu bisa terwujud, penyusu­
nan rencana dan kerangka waktu yang
jelas, serta penetapan prioritas follow
up terhadap hasil­hasil kegiatan pe­
ngawasan DPR perlu didukung data dan
informasi yang diperoleh dari temuan
hasil pengawasan baik rapat maupun
kunju ngan kerja Alat Kelengkapan DPR
dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan
anggota serta pengaduan masyarakat
yang masuk ke DPR. Analisis terhadap
hasil­hasil temuan itu tentunya perlu
mendapatkan dukungan keah lian yang
memadai, baik itu oleh pihak Sekre­
tariat Jenderal maupun dari para Staf
Ahli Anggota Dewan. Analisa follow up wasan yang dapat berdampak positif ses secara online dengan mudah; dan
tersebut sangat penting karena meng­ bagi masyarakat. terwujudnya fungsi representasi den­
ingat untuk menindaklanjuti suatu Di sisi lain, secara kelembagaan DPR gan sebenar­benarnya di setiap fungsi
temuan, diperlukan kajian yang cermat sedang melaksanakan reformasi dalam yang dimiliki DPR. Konsep tersebut ter­
agar solusi yang diberikan Dewan atas rangka meningkatkan performa dan ki­ lihat sangat ideal dan jika benar­benar
suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, nerja kelembagaan secara keseluruhan. tercapai maka akan terbentuk sebuah
dan­seefisien­mungkin.­ Salah satu wujud upaya tersebut adalah parlemen ideal yang didambakan ma­
DPR juga perlu menentukan waktu dibentuknya Tim Implementasi Refor­ syarakatnya.
minimal satu hari dalam seminggu, masi DPR yang dipimpin Wakil Ke tua Sasaran dari reformasi DPR tersebut
untuk melakukan pembahasan dengan DPR Fahri Hamzah. Salah satu tugasnya adalah para Anggota DPR, alat keleng­
pemerintah atau pemangku kepentingan adalah melakukan akselerasi agar pem­ kapan, dan fraksi di satu sisi serta para
(stakeholder) terkait dengan temuan ha­ benahan internal (reformasi) kelem­ sistem pendukungnya di sisi lain (Sekre­
sil pengawasan dan juga untuk mengon­ bagaan DPR dapat segera terlaksana. tariat Jenderal, Badan Keahlian, tenaga
firmasi sejauhmana rekomendasi DPR Sebab, reformasi DPR tidak semata­ ahli, staf anggota, dll). Terhadap kedua
telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. mata hanya ingin mewujudkan DPR Mo­ unsur tersebut perlu dilakukan pengua­
Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah dern yang ditandai oleh semakin terbu­ tan sistem kedewanan secara benar dan
menghasilkan Pedoman Pelaksanaan kanya akses bagi masyarakat terhadap tepat agar kinerja DPR dapat terukur
Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksa­ apa yang dilakukan DPR (transparansi); dan masyarakat dapat merasakan man­
naan Undang­Undang dan APBN. Pedo­ penggunaan teknologi informasi dalam faatnya. Penguatan tersebut dilakukan
man ini harus segera disosialisasikan melaksanakan kegiatannya sehingga melalui penataan dan pengembangan
dan diinternalisasikan guna lebih me­ terwujud kondisi paperless (tidak boros tata kelola kelembagaan DPR secara
ningkatkan pelaksanaan fungsi penga­ kertas) dan masyarakat dapat mengak­ efisien­dan­efektif.­

36 EDISI 132 TH. XLV, 2015