Page 35 - MAJALAH 132

Indra Pahlevi
Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyam­ run waktu Tahun Sidang 2014–2015 lalu, pelaksanaan fungsi
paian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pemba­ pengawasan Dewan sedikit mengalami perlambatan. Hal ini
hasan bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan penguta­
bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati maan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang
bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia
kurang. Hebat dan Koalisi Merah Putih. Salah satu dampaknya adalah
Kelima, Baleg yang memiliki peran sig­ setiap AKD­terutama Komisi­Komisi yang
nifikan­dalam­penyiapan­RUU­menjadi­RUU­ SEJATINYA, DPR mengundang Menteri dan pejabat Esselon
Usul I untuk melakukan rapat­rapat di DPR tidak
DPR pada periode 2009­2014, pada TELAH BERUSAHA hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan
periode 2014­2019 tidak lagi memiliki tu­ SEOPTIMAL MUNGKIN penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi
gas dalam penyiapan RUU sehingga akan karena adanya perubahan nomenklatur ke­
berpengaruh terhadap percepatan jumlah DALAM KERANGKA menterian di Kabinet Kerja.
RUU yang penyiapannya menjadi tanggung Dalam Tahun Sidang 2014­2015 lalu, DPR
jawab DPR. MENJALANKAN BERBAGAI membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga pu­
Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, se­ FUNGSINYA YAITU FUNGSI luh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpi­
luruh siklus pembahasan APBN telah dilak­ nan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD.
sanakan oleh Badan Anggaran dan berhasil LEGISLASI, FUNGSI Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR
diselesaikan dalam waktu yang seharusnya ANGGARAN, DAN FUNGSI yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelak­
karena seluruh siklus pembahasan dibatasi sanaan Undang­Undang terkait Otonomi
oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU. PENGAWASAN, SERTA Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat,
Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak FUNGSI DIPLOMASI dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yog­
terlepas dari tantangan, terlebih tahun si­ yakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap
dang 2014­2015 merupakan awal periode PARLEMEN. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim
DPR tahun 2014­2019. Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim
Tantangan yang dihadapi dalam pelak­ Mekanisme Penyampaian Hak Mengusul­
sanaan fungsi anggaran yaitu dalam konteks era keterbu­ kan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pe­
kaan saat ini, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari milihan. Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua
wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan Barat dan Keistimewaan Daerah Istimewa­Yogyakarta­sudah­
dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sa­ mulai dibentuk sejak DPR pada periode 2004­2009. Kemudian
ngat diinginkan oleh masyarakat. Badan Anggaran berupaya kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode
terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi angga­ 2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pembe­
ran dengan membuat rapat­rapat bersifat terbuka, sehingga rian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat
memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan dan Daerah­Istimewa­Yogyakarta­sudah­dilaksanakan­dan­
dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana
untuk meng­upload kesepakatan­kesepakatan dalam website yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerah­
DPR. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/in­ daerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan.
stitusi/masyarakat untuk mendapatkan masukan/referensi/ Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan teruta­
aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun ma adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan­kegiatan
berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke
tahun berikutnya. depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas
Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dalam ku­ penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR

EDISI 132 TH. XLV, 2015 35